5 Tahun Irwandi-Nazar
Sun, Jan 30th 2011, 09:02
BANDA ACEH - Aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengkritik kebijakan Pemerintah Aceh di bawah pimpinan Gubernur Irwandi Yusuf dan Wagub Muhammad Nazar. Dalam lima tahun terakhir, kinerja Pemerintah Aceh dari sisi anggaran, penegakan hukum, dan pemerataan pembangunan, dinilai belum mampu memberi keadilan bagi rakyat dan belum merata.
Penilaian ini disampaikan Kepala Divisi Kajian dan Advokasi Kebijakan Publik Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Isra Safril, Koordinator Badan Pekerja Solidaritas Untuk Anti Korupsi (SuAK) Aceh, Teuku Neta Firdaus, dan Ketua Gerakan Masyarakat Partisipatif (GeMPAR) Aceh Auzir Fahlevi SH. Mereka mengirim pernyataan tertulis melalui surat elektronik kepada Serambi, Sabtu (29/1). Isra Safril menilai, anggaran yang begitu besar belum seimbang dengan tingginya daya serap APBA. Kondisi ini membuktikan bahwa tingkat kreatifitas dan produktifitas Pemerintah Aceh melalui SKPA masih lemah. Kondisi ini tidak membuat pemerintah menekan belanja aparatur, malah naik setiap tahun.
Isra mengatakan, peningkatan alokasi belanja aparatur (tahun 2008 sebesar Rp 732 miliar, 2009 Rp1,13 triliun, 2010 Rp1,14 triliun, dan 2011 Rp 1,16 triliun), menunjukkan pemerintah Aceh hanya mampu menghabiskan anggaran untuk belanja aparatur, tapi tidak optimal menggunakan belanja publik. “Seharusnya pemerintah Aceh memberi penghargaan bagi SKPA yang kinerja bagus, dan memberi sanksi bagi SKPA yang tidak mampu,” pinta Isra Safril
Ketua GeMPAR Aceh Auzir Fahlevi SH menilai, kinerja pemerintah Aceh belum mampu mengakomodir semua aspek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif. Faktanya, banyak pembangunan insfastruktur seperti jalan dan jembatan yang diharapkan pembangunannya oleh masyarakat malah tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh. “Pemerintah Aceh hanya bertindak cepat bila usulan pembangunan jalan dan jembatan diusulkan oleh kelompok tertentu,” ujarnya.
Terhadap keberhasilan, GeMPAR mengapresiasi pada program BKPG karena ini menjadi salah satu model kemandirian pembangunan gampong. Terkait JKA, Auzir menilai ini program bagus Irwandi-Muhammad Nazar. “Kami menilai programnya bagus, hanya saja pelaksaaan di lapangan masih amburadul sehingga banyak warga mengeluh dengan aturan birokrasi dan perlakuan petugas medis,” katanya.
Koordinator Badan Pekerja SuAK Aceh, T Neta Firdaus mengkritik realisasi pembangunan di pesisir pantai barat-selatan yang hanya sebatas slogan. Begitujuga janji mendatangkan investor, membangun perekonomian rakyat, membuka akses perdagangan internasional, pemberantasan korupsi, menurunkan angka pengangguran, melindungi hutan Aceh dari konsep hijau, serta harga yang begitu mahal di Aceh belum memuaskan publik dan hanya sebatas slogan.(swa)
Sumber : Serambinews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar