Aceh tak Perlu Memelas ke Sumut

Soal Kerusakan Jalan Lintas Selatan

Sun, Feb 6th 2011, 09:51

BANDA ACEH - Lumpuhnya transportasi darat dari wilayah barat-selatan Aceh ke Medan, Sumatera Utara (Sumut) akibat longsor badan jalan mulai dari Lae Ikan (Subulussalam, Aceh) hingga Pakpak Bharat, Sumut harus disikapi serius oleh Pemerintah Aceh. “Bukan dengan memelas ke Pemerintah Sumut, tetapi langsung saja ke Pemerintah Pusat,” kata Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda.

Sebelumnya, Kadis Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Aceh, Muhyan Yunan mengatakan, sehubungan makin banyaknya longsor badan jalan di lintas Sumut-Subulussalam-Tapaktuan, pihaknya telah berkoordinasi dengan PU Sumut untuk penanganan secepatnya.

Menanggapi informasi dari Muhyan Yunan tersebut, Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda mengungkapkan, pada 2008 lalu, ketika dirinya masih sebagai Ketua Komisi D DPRA, sudah pernah melakukan pendekatan dengan Pemerintah Provinsi Sumut (eksekutif dan legislatif) untuk perbaikan kerusakan jalan nasional di wilayah perbatasan Aceh-Sumut. “Tetapi sampai saat ini mereka tetap tidak peduli. Puncaknya dua hari lalu terjadi longsor yang membuat lumpuhnya hubungan Sumut-Aceh. Saya pikir Sumut memang tak peduli dengan kondisi itu karena merasa tidak terlalu berkepentingan,” kata Sulaiman.

Karenanya, saran Sulaiman, Aceh tak perlu memelas ke Sumut untuk perbaikan ruas jalan tersebut. Langkah yang harus dilakukan secepatnya adalah melobi Kementerian PU. “Itu solusi terbaik karena jalan nasional merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PU,” kata Sulaiman.

Jika perlu, lanjut Sulaiman, Kementerian PU diharapkan bisa menangani secara langsung pemeliharaan/perbaikan lintas Sumut-Aceh tanpa melalui dinas terkait di provinsi. Pemerintah Provinsi Sumut dinilai tidak begitu peduli terhadap jalan itu. “Mungkin kalau ada dana untuk jalan nasional yang dialokasi dalam APBN dan APBD Sumut, tidak digunakan untuk memperbaiki kerusakan jalan di perbatasan Aceh-Sumut, tetapi untuk ruas jalan lainnya yang menurut mereka lebih penting,” kata Wakil Ketua DPRA tersebut.

Harus lepas
Persoalan di jalur selatan itu, menurut Sulaiman Abda harus dijadikan pengalaman berharga oleh seluruh elemen masyarakat Aceh, baik yang duduk di pemerintahan maupun di lembaga legislatif atau para intelektual lainnya. “Sejak sekarang supaya mencanangkan lepas dari keterkaitan dengan Sumut. Itu harus masuk dalam salah satu program prioritas. Kalau kita masih terus tergantung dengan Sumut, maka akan terus dipermaikan seperti ini,” ujar Sulaiman.

Diakuinya, untuk melepaskan ketergantungan dengan Sumut tidak bisa dilakukan dengan mudah, tetapi tetap harus dimulai. Misalnya, soal kebutuhan minyak makan tidak lagi harus didatangkan dari Sumut tetapi harus segera dibuat pabrik pengolahan minyak makan di Aceh. “Bukankah bahan baku utamanya tersedia cukup banyak di Aceh. Begitu juga kebutuhan lainnya, bukan sesuatu yang terlalu sulit bagi Aceh asal semuanya serius,” demikian Sulaiman.(sup)

Sumber : Serambinews.com