Wed, Dec 15th 2010, 10:53
BANDA ACEH - Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh mengungkapkan penggunaan dana pengawasan proyek multiyears selama tiga tahun (2008-2010) hampir mencapai 100 persen dari total dana Rp 39 miliar yang disediakan untuk itu. “Ironis sekali. Dana pengawasan sudah ditarik hampir 100 persen, sementara proyek multiyears yang diawasi sangat bermasalah, bahkan ada yang macet,” kata Pjs Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani.
Tanggapan terhadap berbagai persoalan proyek multiyears 2008-2010--khususnya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di bawah Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Aceh--disampaikan Askhalani ketika tampil sebagai nara sumber “Bedah Salam Serambi” bertajuk Proyek Asal Usul, Jadinya Asal-asalan di Radio Serambi FM 90,2 MHz, Selasa (14/12).
“Bedah Salam” tersebut terkait dengan pemberitaan yang dilansir koran ini edisi Senin 13 Desember 2010 tentang ratusan miliar rupiah dana APBA 2008-2010 yang dialokasikan untuk proyek jalan multiyears tak bermanfaat bagi masyarakat. Penyebabnya, dari 23 paket proyek tersebut, delapan paket di antaranya hampir bisa dipastikan tak selesai hingga akhir tahun ini.
Terhadap laporan yang menyebutkan ‘hanya’ delapan paket yang hampir bisa dipastikan tak siap hingga akhir tahun ini, secara tegas dianggap sebagai informasi bohong oleh pihak GeRAK Aceh. “Permasalahannya hampir merata di semua paket proyek. Jangan hanya melihat tingkat kesiapannya, tetapi kualitas juga sangat penting,” tandas Askhalani.
Berdasarkan data yang dikumpulkan GeRAK Aceh, pada 2008 total dana multiyears Rp 230 miliar, dan bertambah menjadai Rp 252 miliar pada 2009, kemudian pada 2010 Rp 216 miliar. Dengan demikian, total dana secara kesuluruhan untuk tiga tahun mencapai Rp 698 miliar.
Dijelaskan Askhalani, selain Rp 698 miliar untuk 23 paket proyek multiyears di lingkungan Dinas BMCK, masih ditambah untuk dana pengawasan yang totalnya Rp 39 miliar sehingga secara keseluruhan mencapai lebih kurang Rp 737 miliar.
Rincian dana pengawasan, menurut catatan GeRAK Aceh, pada 2008 daftar realisasi biaya pengawasan proyek Rp 18.505.390.000, tahun 2009 Rp 14.971.000.000, dan tahun 2010 Rp 5.633.880.000.
GeRAK Aceh menduga pengawasan terhadap proyek multiyears di Aceh tidak berlangsung dengan sempurna dan dipastikan terjadi pembiaran yang berpotensi menyebabkan uang negara dirugikan puluhan miliar. GeRAK menegaskan, dana pengawasan sudah ditarik oleh pihak pengawas hampir 100 persen. Sehubungan banyaknya persoalan di lapangan, patut diduga adanya permainan yang berlangsung secara rapi antara pihak Dinas BMCK dengan kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas. “Atas dasar itu maka mutlak bagi aparat hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Aceh untuk melakukan pemeriksaan karena diduga dalam proyek multiyears terjadi dugaan indikasi tindak pidana korupsi,” kata Askhalani.
Menanggapi sikap Komisi D DPRA yang akan mengusut proyek multiyears tersebut, GeRAK menyambut baik namun diharapkan tidak panas-panas tahi ayam. “GeRAK melihat ada tarik ulur di dalam Komisi D itu sendiri. Ada apa sebenarnya,” demikian Askhalani.
Pertanyaan dewan
Pada Selasa kemarin, di sidang lanjutan paripurna DPRA yang beragendakan penyampaian pendapat umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan RAPBA-P 2010, Fraksi PKS/PPP melalui juru bicaranya, Anwar Idris juga mempertayakan pelaksanaan 23 proyek multiyears 2008-2010 yang belum tuntas sehingga harus diusulkan kembali anggarannya dalam RAPBA-P 2010.
Fraksi PKS/PPP DPRA meminta Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menjelaskan kronologis usulan proyek multiyears tersebut dan manfaatnya bagi rakyat. Juga penjelasan jumlah anggaran, berapa yang telah dibayar, kapan dimulai, siapa saja yang mendapat proyek itu dan berapa dana pengawasan yang telah dikeluarkan untuk pelaksanaan proyek multiyears itu.(nas/her)
SUMBER : Serambinews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar