Terlilit Utang Bank dan Proyek, Sejumlah Kabupaten Mulai ‘Bangkrut’

* DPRA tak Alokasi Bayar Utang Tahun Ini

BANDA ACEH - Setelah Pemkab Aceh Utara pada tahun 2010 minta bantuan keuangan kepada Pemerintah Aceh untuk membayar gaji perangkat desanya yang sudah tertunggak setahun, tahun ini giliran Pemko Langsa dan Pemkab Bireuen melakukan hal serupa. Mereka minta bantuan uang tunai ke provinsi, karena terlilit utang uang pada bank dan utang pelunasan proyek.

Pemko Langsa dikabarkan tersangkut utang uang pada Bank BPD Aceh senilai Rp 21,8 miliar, sedangkan Pemkab Bireuen tersangkut utang uang proyek periode 2006-2010 yang belum dibayar, lebih dari Rp 30 miliar.

Wali Kota Langsa, Zulkifli Zainon dalam surat permohonan bantuan dana untuk melunasi pinjaman yang ditujukan kepada Gubernur Aceh tanggal 6 Januari 2011, tampak jelas memohon kepada Gubernur Irwandi Yusuf agar memberikan bantuan uang Rp 21,8 miliar untuk melunasi pinjaman uang bank bersama bunganya. Uang itu dipinjam dari Bank BPD Aceh (sekarang Bank Aceh, red) pada saat pelaksanaan perubahan APBK 2010, sebesar Rp 20 miliar.

Pemko Langsa meminjam uang di bank saat itu, tulis Zainon dalam suratnya kepada Gubernur Aceh, karena pada pos pengeluaran pembiayaan, ada utang kegiatan tahun anggaran 2009 senilai Rp 21,8 miliar. Utang kegiatan itu jika dijumlahkan dengan defisit anggaran sebelum pembiayaan, sudah ada Rp 16,2 miliar, sehingga saat itu total defisitnya bertambah menjadi Rp 37,3 miliar.

Untuk menutupi defisit itu, Pemko Langsa bersama DPRK-nya mengambil kebijakan meminjam uang ke Bank Aceh Rp 20 miliar. Uang yang dipinjam itu justru jatuh tempo akhir tahun ini. Maka Pemko wajib melunasinya.

Pada penyusunan RAPBK 2011, uang untuk membayar pinjaman itu sudah dianggarkan. Jika uang itu dibayarkan ke Bank BPD Aceh, maka pada tahun ini Pemko Langsa tak bisa melaksanakan program pembangunan yang telah disusunnya dalam RAPBK 2011, mengingat uang yang tersedia hanya cukup untuk belanja rutinitas kantor. Kecuali itu, pada tahun ini juga akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) di kota itu yang anggarannya sampai kini belum tersedia.

Utang proyek
Sementara itu, kemelut keuangan yang dihadapi Pemkab Bireuen bukan karena terlilit utang pada bank, melainkan 12 Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK)-nya masih berutang uang proyek sejak tahun 2006-2010 pada pihak ketiga yang telah melaksanakan kegiatan sebesar Rp 30 miliar lebih.

Ketua DPRK Bireuen, Ridwan Muhammad SE menyampaikan inventarisasi daftar utang SKPK Bireuen yang belum dibayar kepada Gubernur Aceh senilai Rp 30 miliar.

Dalam suratnya kepada Gubernur Aceh, tanggal 4 Februari 2011, menyusul surat Bupati Bireuen tanggal 18 Januari 2011 untuk hal yang sama, Ketua DPRK Bireuen itu sengaja menyurati Gubernur Irwandi guna mohon petunjuk untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi daerahnya.

Dari 12 SKPK yang terdaftar menunggak pembayaran uang paket proyek, yang paling besar adalah pada SKPK Bidang Pemerintahan Umum, mencapai Rp 13 miliar. Tunggakan itu bersumber dari pembayaran ganti rugi tanah masyarakat yang telah dipakai Pemkab Bireuen, tapi sampai kini belum dilunasi.

Penunggak lainnya Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga Rp 7,5 miliar, Dinas Pekerjaan Umum Rp 6,5 miliar, Dinas Kesehatan Rp 881 juta, RSUD dr Fauziah Rp 521,6 juta, Dishubkomintel Rp 329,9 juta, Badan Pelaksana Penyuluhan Pangan Rp 213,7 juta, Bagian Umum Rp 181,8 juta, Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan Rp 130 juta, Disperindagkop dan UKM Rp 193,5 juta, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Rp 42,1 juta. Bagian Humas dan Protokoler pun menunggak Rp 67 juta.

Sekda Aceh Teuku Setia Budi yang dikonfirmasi Serambi mengenai permohonan bantuan keuangan Pemko Langsa dan Pemkab Bireuen itu mengatakan, sampai kemarin belum ada pembahasan khusus mengenai permohonan bantuan keuangan untuk kedua daerah itu. Pemerintah provinsi pun, menurut Setia Budi, saat ini untuk memenuhi usulan program dan kegiatan SKPA dalam RAPBA 2011, masih kekurangan anggaran Rp 1,1 triliun lagi dari kebutuhan tambahannya Rp 2,2 triliun.

Akibat belum tersedianya anggaran dari penerimaan, maka dalam pertemuan pekan lalu, antara Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dengan Badan Anggaran DPRA, pagu RAPBA 2011 ditetapkan pada besaran Rp 7,945 triliun.

Tidak diplot
Ketua DPRA, Hasbi Abdullah yang didampingi Ketua Tim Perumus Badan Anggaran DPRA, Abdullah Saleh mengatakan, dalam pembahasan RAPBA 2011, antara Pokja Badan Anggaran dengan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) tidak ada pembahasan mengenai bantuan keuangan kepada kab/kota yang mengalami masalah keuangan berat, seperti Pemko Langsa dan Pemkab Bireuen.

Tidak satu pun SKPA membicarakan masalah itu, dan ini kemungkinan, menurut Abdullah Saleh, karena SKPA juga pada pembahasan bersama dengan Pokja Badan Anggaran DPRA, banyak usulan programnya yang harus dihilangkan, karena tak tersedianya anggaran yang memadai. “Belajar dari masalah defisit anggaran yang dialami pemkab/pemko, maka dalam penyusunan RAPBK maupun RAPBA 2012 mendatang, hindari defisit terbuka yang terlalu besar,” saran Abdullah Saleh.

Selain itu, susun belanja pembangunan dengan penerimaan yang seimbang, kemudian rasionalisasi jumlah PNS dan pegawai honorer. Kiat lainnya, menurut Abdullah Saleh, adalah tekan biaya rutin kantor dan tingkatkan penerimaan daerah melalui penggalian sumber lokal dan jangan terus bergantung pada peneriman dari pusat. “Jika kita terus bergantung pada penerimaan dari dana tambahan bagi hasil migas dan otsus, tanpa menggali sumber penerimaan daerah sendiri sebagai PAD, maka setelah masa penerimaan dana otsus habis 16 tahun lagi, Pemerintah Aceh dan 23 kabupaten/kotanya bisa collaps atau bangkrut karena peneriman dari pusat besarannya terus cenderung menurun,” timpal Hasbi Abdullah. (her)

Sumber : Serambinews.com