Thu, Mar 31st 2011, 10:23
BANDA ACEH - Sebanyak 13 kabupaten/kota di Aceh, dilaporkan memiliki Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) yang masih berada di bawah standar nasional. Hal ini terungkap dalam Lokakarya Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan, di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Rabu (30/3).
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh, dr M Yani, mengatakan ke 13 kabupaten/kota dengan IPKM yang masih di bawah standar itu adalah Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Nagan Raya, dan Aceh Jaya. “Para kepala dinas dan kepala puskesmas kabupaten/kota yang IPKM-nya bermasalah itu, kita undang menjadi peserta lokakarya yang diselenggarakan pihak Kementerian Kesehatan, sejumlah perguruan tinggi negeri, dan Dinkes Aceh ini,” kata M Yani.
Dikatakannya, kreteria daerah yang IPKM nya masih rendah atau bermasalah, sebut Yani, dinilai dari indikator derajat kesehatannya masih rendah. Antara lain, jumlah atau angka kematian ibu hamil, balita meninggal, penduduk kurang gizinya masih tinggi. “Selain itu, ketahanan fisik penduduknya terhadap penyakit menular sangat rendah, dan sejumlah faktor penentu lainnya,” katanya.
Ditambahkannya, untuk melakukan reformasi kesehatan dan derajat kesehatan masyarakatnya bisa meningkat, sebagaimana diharapkan Menkes pada Rakernas Kesehatan pada Februari lalu, tidak bisa semuanya dilimpahkan pada Dinas Kesehatan, tapi dinas dan intansi terkait lainnya juga harus mengerahkan programnya untuk mendukung tujuh program reformasi kesehatan tadi.
Pakar kesehatan dari Universitas Indonesia Prof Dr dr Purnmawan Junaidi dan Pakar Kesehatan dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Prof Dr dr Abdul Razak Thaha MPH, mengatakan untuk mencapai hidup sehat itu mahal, tapi jika dilakukan dengan serentak dan gerakan yang berkelanjutan, mahal itu jadi murah bagi rakyat.
“Tanpa ada gerakan dan komitmen yang tingi daripengambil keputusan secara kontinyu dan semua elemen masyarakat mendukungnya, perbaikan derajat kesehatan masyarakat di satu daerah tidak akan mencapai tingkat kesehatan yang lebih baik,” katanya.
Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Badan Litbang Kesehatan Kemenkes, Dr dr Trihono Msc, yang menyebutkan dalam pelaksanaan hidup sehat, di samping perlu mengubah kebiasaan buruk masyarakat, juga perlu ada kebijakan politis dari anggota DPRA/DPRK dan Gubernur/Bupati/Walikota setempat untuk mengalokasikan anggaran kesehatan yang cukup untuk rakyatnya, terutama untuk menciptakan lingkungan yang sehat.
“Artinya, program JKA belum cukup untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tapi harus diimbangi dengan gerakan dan program pembangunan kesehatan yang berkelanjutan dan terpadu,” Trihono.(her)
Sumber : Serambinews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar