Senin, 09 Mei 2011

Indonesia Kandidat Utama Penerima Oscar Lingkungan

Sat, Mar 26th 2011, 14:05
Berkat Moratorium Logging di Aceh

LONDON - Indonesia kini menjadi kandidat utama penerima Oscar Lingkungan Hidup oleh World Future Council Foundation (WFC), karena adanya kebijakan Gubernur Aceh menerapkan moratorium logging atau jeda penebangan hutan sejak 2007. Pejabat Fungsi Penerangan, Sosial, dan Budaya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Berlin, Purno Widodo kepada Antara di London, Kamis (24/3), mengatakan, selain Indonesia, negara lain yang dinominasikan menerima penghargaan serupa adalah Bhutan, Brazil, Costa Rica, Equador, Finlandia, Gambia, Guatemala, Kenya, Nepal, Norwegia, India, Rwanda, Turki, Amerika Serikat, dan Vietnam.

Seleksi masih akan dilakukan hingga tersisa enam negara saja. “Dari jumlah itu akan dipilih tiga pemenang kebijakan yang terbaik,” ujar Purno Widodo. Dalam keterangan persnya, WFC menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai penerima “The Future Policy Award 2011” atas berbagai kebijakan prolingkungan yang ditempuh Pemerintah Aceh melalui Instruksi Gubernur Nomor 05/INSTR/2007.

Kebijakan tersebut ditempuh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf guna mengembalikan fungsi ekologis dan hidrologis hutan serta untuk menata kembali strategi pembangunan hutan Aceh demi mencegah terjadinya kembali musibah seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan satwa liar yang disebabkan adanya kerusakan hutan, terutama pascatsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004. Instruksi Gubernur Aceh itu “tertangkap radar” WFC, lembaga nirlaba yang bertujuan memberikan masukan kepada politisi dan pengambil kebijakan guna menciptakan kerangka pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan kepentingan keadilan antargenerasi.

Pada tahun 2010, pemenang penghargaan ini adalah Costa Rican Biodiversity Law 1998, Australian Great Barrier Reef Marine Park Act 1975 and Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999, serta Tuscan Regional Law 2004 on the Protection and Promotion of Heritage of Local Breeds and Plant Varieties. Penghargaan kepada tiga pemenang dari enam negara yang terpilih itu akan dikukuhkan pada tanggal 21 September pada Sidang Majelis Umum PBB di New York. Sekretariat UNFF, Sekretariat UN-CBD, WFC dan World Conservation Society akan bertindak selaku tuan rumah pada upacara penyerahan tersebut.

Salah satu bukti
Dubes RI untuk Republik Federal Jerman, Eddy Pratomo mengatakan, KBRI Berlin menyambut baik nominasi tersebut dan ini merupakan salah satu bukti kepemimpinan RI dalam upaya perlindungan iklim global, mencegah penggundulan hutan, serta melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati. Dikatakannya hal ini tentunya juga merupakan bukti pengakuan masyarakat internasional terhadap berbagai upaya positif Pemerintah RI di bawah kepemimpinan SBY-Boediono dalam memelihara “paru-paru” dunia.

WFC merupakan suatu lembaga nirlaba yang bertujuan memberikan masukan kepada para politisi dan pengambil kebijakan guna menciptakan kerangka kebijakan pembangunan berkelanjutan yang selalu mempertimbangkan kepentingan keadilan antargenerasi. Berbasis di Hamburg, Jerman, serta berkantor cabang di London, Brussels, Washington DC dan Johannesburg, WFC beranggotakan 50 pakar dari seluruh dunia yang banyak berkiprah dalam menyuarakan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Sekretaris Daerah Aceh, Teuku Setia Budi yang dimintai komentarnya mengenai hal ini tadi malam mengatakan, mudah-mudahan Indonesia meraih penghargaan “Oscar Lingkungan Hidup” tahun ini, karena keberhasilan kebijakan moratorium logging di Aceh.

Diadopsi Indonesia
Sementara itu, dari Banda Aceh dilaporkan, sebuah tim kecil dari Bamboedoe Communication yang berkolaborasi dengan UNDP Jakarta sejak dua hari lalu berada di Banda Aceh. Tim yang terdiri atas tiga personel ini sedang melakukan serangkaian wawancara dengan berbagai pihak untuk mengevaluasi efektivitas moratorium logging yang dicanangkan Gubernur Irwandi sejak tahun 2007. Tim ini juga menelusuri kemungkinan apakah moratorium logging yang kini berlaku di Aceh layak atau tidak diadopsi oleh pemerintah pusat sebagai program nasional penyelamatan hutan Indonesia. Dalam kaitan itu, tim ini telah dan masih akan mewawancarai sejumlah aktivis dan wartawan lingkungan hidup, akademisi, termasuk Kepala Sekretariat Aceh Green, Yakob Ishadamy. (ant/dik)

Sumber : Serambinews.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar