FRIDAY, 27 MAY 2011 21:18
BANDA ACEH – Aktivis lingkungan dan beberapa elemen sipil meminta kepada Pemerintah Aceh dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan dan Energi untuk menerapkan prinsip-prinsip kehatian-hatian dalam memberikan izin pertambangan dan pembukaan hutan untuk lahan pertambangan.
Permintaan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Walhi TM Zulfikar kepada kepala dinas terkati ketika melakukan rapat pertemuan antara aktivis lingkungan, LSM dan komponen sipil lainnya terkait maraknya pertambangan di Aceh dan juga konflik antara masyarakat dan pengusaha tambang beberapa waktu belakangan ini di Aceh.
Dalam penjelasannya dihadapaan Kadis Pertambangan dan Energi Aceh, TM Zulfikar, memaparkan persoalan-persoalan dampak buruk pengelolaan tambangan yang terjadi di Aceh. ‘ Banyak Kajian yang menyatakan korelasi antara pembukaan tambang dan lingkungan hidup selalu negatif’ sebutnya.
Dicontohkannya, dari dua perusahaan pertambangan yakni PT. Pinang Sejati Utama (PSU) di kecamatan Manggamat, Aceh Selatan dan PT Lhong Setia Minning (LSM) di Kecamatan Lhoong, Aceh Besar, bukan kesejahteraan rakyat yang didapat, namun justru kerusakan lingkungan dan konflik sosial yang justru terjadi di dua areal tambang tersebut. ‘ Sepertinya Cuma mimpi ada perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip Good Minning Practices dalam pengelolaan pertambangan’ jelasnya.
Dari berbagai kajian yang telah dilakukan oleh WALHI Aceh, TM Zulfikar menyarankan agar pemerintah untuk sementara waktu menyimpan candangan berbagai bahan tambang yang ada di Aceh untuk generasi mendatang dan hendaknya pemerintah lebih memprioritaskan sektor-sektor pertanian, agribisnis, perikanan dan sektir kelautan.
Pertemuan ini juga diikuti oleh bebera organisasi dan elemen sipil lainnya, yakni Jaringan Tambang (JATAM), ACSTF, dan Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS).
Sumber : waspada.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar