Friday, 31 December 2010 19:13
BANDA ACEH - Pemerintah provinsi Aceh mengharapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang bagi hasil minyak dan gas (Migas) untuk Aceh perlu dipercepat, terkait upaya peningkatan pendapatan dari sektor usaha tersebut.
Wakil Gubernur, Muhammad Nazar mengatakan dana migas untuk Aceh tahun 2011 cenderung menurun karena produktivitas didarat menurun. Bagi hasil yang didapatkan Aceh itu belum masuk dari eksplorasi migas di perairan sampai batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
"Karena itu saya ingin PP migas dipercepat dan Aceh akan mendapat offshore yang diluar 12 mil laut sampai batas ZEE 200 mil, agar bagi hasil yang didapat Aceh meningkat," ujar Muhammad Nazar, sore ini, di Banda Aceh.
Menurut Wagub, kalau hanya batas 12 mil ke dalam wilayah teritorial Aceh hanya akan mendapatkan sedikit atau 30 persen dari keseluruhan hasil migas tersebut. Padahal migas tersebut merupakan hasil eksplorasi di laut Aceh dan darat Aceh.
Nazar mencontohkan pada tahun 2007 sebanyak 50 cargo migas yang diekspor Aceh hanya mendapatkan 70 persen dari 18 cargo yang diekspor tersebut. Sementara sisanya 32 cargo yang dikapalkan itu Aceh tidak dapat walaupun itu hasil dari perairan Aceh.
Sementara itu PP tentang kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas Sabang, kata Nazar sudah selesai tinggal lagi masalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) sedang dilakukan negoisasi supaya segera diserahkan ke Aceh.
Sumber : Waspada.co.id
Selasa, 04 Januari 2011
2011, Infrastruktur Dasar Masih Menjadi Prioritas
Fri, Dec 31st 2010, 10:36
BANDA ACEH - Program pembangunan Aceh tahun 2011 masih belum bergeser dari agenda sebelumnya, yakni penanganan infrastruktur dasar, seperti jembatan, jalan, dan irigasi. Tahun depan diharapkan, dengan prediksi anggaran yang masuk ke Aceh mencapai Rp 25 triliun, akan mampu ditangani dengan baik pembangunan infrastruktur dasar tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Aceh (Wagub), Muhammad Nazar saat menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Aceh 2011 sebesar Rp 7,966 triliun di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Kamis (30/12).
DIPA itu diperuntukkan bagi lembaga vertikal maupun dinas dan kabupaten/kota yang mendapat dana langsung dari APBN. Anggaran ini di luar dana DIPA yang diterima Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dari Presiden RI sebesar Rp 15,2 triliun, di Istana Negara, Selasa (28/12). Sebagaimana diberitakan tiga hari lalu, DIPA 2011 untuk Aceh berjumlah Rp 15,2 triliun atau meningkat Rp 2 triliun lebih dari 2010, sebesar Rp 13,87 triliun. “Ini lumayan besar,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menyerahkan DIPA tersebut kepada Gubernur Irwandi Yusuf.
Sementara dalam penyerahan DIPA Rp 7,966 triliun kemarin, Wagub Muhammad Nazar mengimbau para kepala dinas, kantor, dan instansi pemerintah lainnya dapat bekerja dengan lebih baik lagi pada tahun 2011. “Sehingga harapan masyarakat agar pembangunan berjalan dengan baik dan peningkatan ekonomi terwujud,” ujarnya.
Masih minim
Untuk tahun 2011, kata Wagub, Aceh masih memfokuskan pembangunan untuk pemenuhan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan irigasi. Soalnya, sampai saat ini infrastruktur dasar yang dimiliki Aceh masih sangat minim, sehingga beberapa kawasan masih terisolasi lantaran belum ada jalan dan sarana perhubungan yang memadai. Begitu juga, masih banyak terdapat areal persawahan yang bersifat tadah hujan, sehingga puluhan bahkan ratusan hektare sawah di Aceh tak bisa maksimal digarap petani lantaran ketersediaan air tak mencukupi.
Untuk membangun infrastruktur ini, Wagub berharap para pejabat yang terlibat di dalamnya lebih mengutamakan kualitas. “Saya berharap panitia tender jangan lagi melihat nilai penawaran terendah yang dimenangkan, tapi lihatlah nilai yang wajar, sehingga kualitas proyek dapat terjamin dan tahan lama,” kata Wagub. Ia lanjutkan, buat apa memenangkan penawaran terendah, tetapi akhirnya kualitas yang dikerjakannya tidak terjamin. Bahkan banyak rekanan yang menelantarkan proyek karena tak mampu menyelesaikannya gara-gara saat tender menawar dengan nilai rendah.
Rp 25,1 triliun
Sementara itu, Kepala Bappeda Aceh, Ir Iskandar MSc secara terpisah mengatakan, jumlah anggaran pembangunan tahun 2011 yang masuk ke Aceh sekitar Rp 25,1 triliun. Anggaran sebesar itu bersumber dari dana transfer langsung APBN ke rekening Aceh sebesar Rp 15,2 triliun (dana ini telah diserahkan Presiden SBY kepada Gubernur Aceh di Jakarta, 28 Desember lalu), kemudian DIPA APBN sebesar Rp 7,966 triliun. Selain itu, masih ada dana pinjaman hibah luar negeri sekitar Rp 1 triliun. Ini berasal dari JICA Jepang Rp 620 miliar dan dari Multidonor Fund (MDF) sebesar Rp 380 miliar.
Menurut Wagub, dana dari JICA akan dipergunakan untuk pembangunan jalan lintas tengah, sedangkan dari MDF untuk pembangunan jalan Calang-Meulaboh. Dengan jumlah dana yang masuk ke Aceh sebesar itu pada tahun 2011, Bappeda menargetkan ekonomi Aceh tahun depan tumbuh 5,5-6%. “Angka pertumbuhan ini kita targetkan di luar minyak dan gas,” kata Kepala Bappeda Aceh, Iskandar. Untuk lapangan kerja ditargetkan tumbuh 7%, sedangkan untuk angka kemiskinan diprediksi turun menjadi 19,2% pada tahun depan. “Target yang kami pasang itu, saya kira, tidak terlalu muluk, karena cukup realistis dengan kondisi anggaran yang akan masuk ke Aceh tahun depan,” demikian Iskandar. (sup)
Sumber : Serambinews.com
BANDA ACEH - Program pembangunan Aceh tahun 2011 masih belum bergeser dari agenda sebelumnya, yakni penanganan infrastruktur dasar, seperti jembatan, jalan, dan irigasi. Tahun depan diharapkan, dengan prediksi anggaran yang masuk ke Aceh mencapai Rp 25 triliun, akan mampu ditangani dengan baik pembangunan infrastruktur dasar tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Aceh (Wagub), Muhammad Nazar saat menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Aceh 2011 sebesar Rp 7,966 triliun di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Kamis (30/12).
DIPA itu diperuntukkan bagi lembaga vertikal maupun dinas dan kabupaten/kota yang mendapat dana langsung dari APBN. Anggaran ini di luar dana DIPA yang diterima Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dari Presiden RI sebesar Rp 15,2 triliun, di Istana Negara, Selasa (28/12). Sebagaimana diberitakan tiga hari lalu, DIPA 2011 untuk Aceh berjumlah Rp 15,2 triliun atau meningkat Rp 2 triliun lebih dari 2010, sebesar Rp 13,87 triliun. “Ini lumayan besar,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menyerahkan DIPA tersebut kepada Gubernur Irwandi Yusuf.
Sementara dalam penyerahan DIPA Rp 7,966 triliun kemarin, Wagub Muhammad Nazar mengimbau para kepala dinas, kantor, dan instansi pemerintah lainnya dapat bekerja dengan lebih baik lagi pada tahun 2011. “Sehingga harapan masyarakat agar pembangunan berjalan dengan baik dan peningkatan ekonomi terwujud,” ujarnya.
Masih minim
Untuk tahun 2011, kata Wagub, Aceh masih memfokuskan pembangunan untuk pemenuhan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan irigasi. Soalnya, sampai saat ini infrastruktur dasar yang dimiliki Aceh masih sangat minim, sehingga beberapa kawasan masih terisolasi lantaran belum ada jalan dan sarana perhubungan yang memadai. Begitu juga, masih banyak terdapat areal persawahan yang bersifat tadah hujan, sehingga puluhan bahkan ratusan hektare sawah di Aceh tak bisa maksimal digarap petani lantaran ketersediaan air tak mencukupi.
Untuk membangun infrastruktur ini, Wagub berharap para pejabat yang terlibat di dalamnya lebih mengutamakan kualitas. “Saya berharap panitia tender jangan lagi melihat nilai penawaran terendah yang dimenangkan, tapi lihatlah nilai yang wajar, sehingga kualitas proyek dapat terjamin dan tahan lama,” kata Wagub. Ia lanjutkan, buat apa memenangkan penawaran terendah, tetapi akhirnya kualitas yang dikerjakannya tidak terjamin. Bahkan banyak rekanan yang menelantarkan proyek karena tak mampu menyelesaikannya gara-gara saat tender menawar dengan nilai rendah.
Rp 25,1 triliun
Sementara itu, Kepala Bappeda Aceh, Ir Iskandar MSc secara terpisah mengatakan, jumlah anggaran pembangunan tahun 2011 yang masuk ke Aceh sekitar Rp 25,1 triliun. Anggaran sebesar itu bersumber dari dana transfer langsung APBN ke rekening Aceh sebesar Rp 15,2 triliun (dana ini telah diserahkan Presiden SBY kepada Gubernur Aceh di Jakarta, 28 Desember lalu), kemudian DIPA APBN sebesar Rp 7,966 triliun. Selain itu, masih ada dana pinjaman hibah luar negeri sekitar Rp 1 triliun. Ini berasal dari JICA Jepang Rp 620 miliar dan dari Multidonor Fund (MDF) sebesar Rp 380 miliar.
Menurut Wagub, dana dari JICA akan dipergunakan untuk pembangunan jalan lintas tengah, sedangkan dari MDF untuk pembangunan jalan Calang-Meulaboh. Dengan jumlah dana yang masuk ke Aceh sebesar itu pada tahun 2011, Bappeda menargetkan ekonomi Aceh tahun depan tumbuh 5,5-6%. “Angka pertumbuhan ini kita targetkan di luar minyak dan gas,” kata Kepala Bappeda Aceh, Iskandar. Untuk lapangan kerja ditargetkan tumbuh 7%, sedangkan untuk angka kemiskinan diprediksi turun menjadi 19,2% pada tahun depan. “Target yang kami pasang itu, saya kira, tidak terlalu muluk, karena cukup realistis dengan kondisi anggaran yang akan masuk ke Aceh tahun depan,” demikian Iskandar. (sup)
Sumber : Serambinews.com
2010, Aceh diterjang 624 bencana
Friday, 31 December 2010 07:16
BANDA ACEH - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat 624 kali terjadi berbagai bencana di Provisi Aceh sepanjang 2010.
"Kami prihatin, 2010 ini merupakan tahun duka bagi masyarakat Aceh karena ditimpa bencana alam ratusan kali," kata Direktur Eksekutif Daerah Walhi Aceh TM Zulfikar di Banda Aceh, Kamis (30/12).
Berdasarkan data yang dirangkum Walhi Aceh dari berbagai sumber, kata dia, bencana banjir terjadi banjir 250 kali. Kemudian konflik satwa 124 kali, abrasi pantai 97 kali, angin ribut 60, longsor 47 kali, kebakaran hutan 24 kali, dan 22 kali terjadi gempa bumi.
Ia mengatakan dari jumlah tersebut seolah-olah bencana alam yang menimpa rakyat Aceh terjadi tanpa akhir. Jika total bencana tersebut dirata-ratakan, maka dua kali sehari terjadi bencana alam.
Menurut dia, bencana tersebut dominan terjadi karena kerusakan ekologis akibat ulah manusia, seperti konvensi hutan maupun eksploitasi tambang yang tidak ramah lingkungan.
Ia menyebutkan konvensi lahan menjadi pertambangan maupun perkebunan telah menggerus 540,839 ribu hektare dari total 3,549 hektare luas hutan Aceh hingga 2010.
"Akibat konvensi hutan ini menyebabkan terjadi banjir bandang maupun tanah longsor. Kerugian yang ditimbulkan akibat bencana ini sudah tidak terhitung lagi," katanya.
TM Zulfikar menyebutkan data Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh ada 105 izin pertambangan dengan luas lahan konsesi mencapai 484,5 ribu hektare.
Ironisnya, kata dia, lahan konsesi tersebut umumnya berada di kawasan hutan lindung, sehingga mengancam ekologi lingkungan karena akan terjadi pembabatan hutan secara besar-besaran,
"Izin-izin tambang tersebut harus dihentikan. Selain mengancam ekologi, pertambangan juga telah melahirkan berbagai konflik sosial di tengah masyarakat. Apalagi sektor pertambangan belum mampu menggerakkan ekonomi masyarakat setempat," ketus TM Zulfikar.
Ia mengatakan, pembabatan hutan merupakan faktor penyebab terjadinya ratusan kali bencana alam. Kawasan hutan tidak mampu lagi menampung debit air hujan.
Akibat lainnya, kata dia, satwa liar kehilangan mata rantai makanan, sehingga hewan buas tersebut terpaksa merambah ke pemukiman penduduk mencari sumber penghidupan.
"Walhi mendesak pemerintah Aceh tegas soal kerusakan ekologis ini. Jika terus dibiarkan, rakyat Aceh menjadi sengsara karena bencana alam akibat ulah manusia," demikian TM Zulfikar.
Sumber : Waspada.co.id
BANDA ACEH - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat 624 kali terjadi berbagai bencana di Provisi Aceh sepanjang 2010.
"Kami prihatin, 2010 ini merupakan tahun duka bagi masyarakat Aceh karena ditimpa bencana alam ratusan kali," kata Direktur Eksekutif Daerah Walhi Aceh TM Zulfikar di Banda Aceh, Kamis (30/12).
Berdasarkan data yang dirangkum Walhi Aceh dari berbagai sumber, kata dia, bencana banjir terjadi banjir 250 kali. Kemudian konflik satwa 124 kali, abrasi pantai 97 kali, angin ribut 60, longsor 47 kali, kebakaran hutan 24 kali, dan 22 kali terjadi gempa bumi.
Ia mengatakan dari jumlah tersebut seolah-olah bencana alam yang menimpa rakyat Aceh terjadi tanpa akhir. Jika total bencana tersebut dirata-ratakan, maka dua kali sehari terjadi bencana alam.
Menurut dia, bencana tersebut dominan terjadi karena kerusakan ekologis akibat ulah manusia, seperti konvensi hutan maupun eksploitasi tambang yang tidak ramah lingkungan.
Ia menyebutkan konvensi lahan menjadi pertambangan maupun perkebunan telah menggerus 540,839 ribu hektare dari total 3,549 hektare luas hutan Aceh hingga 2010.
"Akibat konvensi hutan ini menyebabkan terjadi banjir bandang maupun tanah longsor. Kerugian yang ditimbulkan akibat bencana ini sudah tidak terhitung lagi," katanya.
TM Zulfikar menyebutkan data Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh ada 105 izin pertambangan dengan luas lahan konsesi mencapai 484,5 ribu hektare.
Ironisnya, kata dia, lahan konsesi tersebut umumnya berada di kawasan hutan lindung, sehingga mengancam ekologi lingkungan karena akan terjadi pembabatan hutan secara besar-besaran,
"Izin-izin tambang tersebut harus dihentikan. Selain mengancam ekologi, pertambangan juga telah melahirkan berbagai konflik sosial di tengah masyarakat. Apalagi sektor pertambangan belum mampu menggerakkan ekonomi masyarakat setempat," ketus TM Zulfikar.
Ia mengatakan, pembabatan hutan merupakan faktor penyebab terjadinya ratusan kali bencana alam. Kawasan hutan tidak mampu lagi menampung debit air hujan.
Akibat lainnya, kata dia, satwa liar kehilangan mata rantai makanan, sehingga hewan buas tersebut terpaksa merambah ke pemukiman penduduk mencari sumber penghidupan.
"Walhi mendesak pemerintah Aceh tegas soal kerusakan ekologis ini. Jika terus dibiarkan, rakyat Aceh menjadi sengsara karena bencana alam akibat ulah manusia," demikian TM Zulfikar.
Sumber : Waspada.co.id
2011, ekonomi Aceh bisa tumbuh 6%
Thursday, 30 December 2010 22:23
BANDA ACEH - Pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh diproyeksikan bisa mencapai enam persen pada 2011, kata Wakil Gubernur Muhammad Nazar di Banda Aceh, malam ini.
"Pertumbuhan ekonomi pada 2011 saya kira tidak berbeda dengan tahun ini (2010) yakni sekitar enam persen, namun proyeksi itu belum termasuk dari sektor minyak dan gas (migas)," katanya.
Hal itu disampaikan usai penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2011 kepada bupati/wali kota dan sejumlah instansi vertikal di provinsi ujung paling barat Indonesia tersebut.
Aceh memperoleh DIPA sebesar Rp7,966 triliun pada 2011 dan proyeksi total anggaran pembangunan provinsi itu bisa mencapai Rp25 triliun.
Akan tetapi, Wagub menyebutkan pertumbuhan ekonomi hingga kuartal III 2010 mencapai 6,2 persen atau melampaui target yang ditetapkan sebelumnya sebesar enam persen.
"Target besarnya pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen 2011 itu saya yakini bisa terpenuhi, karena semakin membaiknya infrastruktur publik dan situasi keamanan yang terus kondusif," katanya menambahkan.
Muhammad Nazar menyebutkan, target pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen itu juga akan tercapai karena Pemerintah Aceh terus mendorong tumbuhnya sektor agro seperti pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.
"Kami terus melakukan berbagai upaya dan strategi pembangunan ke depan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi melalui sektor agro tersebut," kata dia.
Karenanya, program pembangunan 2011 lebih dititik beratkan pada penguatan infrastruktur seperti industri prosesing berbagai komoditas pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.
"Saya mencontohkan, komoditas perkebunan berupa kemiri yang banyak di Aceh Besar dan Aceh Tenggara. Saat ini harga di tingkat lokal rendah, sementara di luar negeri relatif mahal. Karenanya, kita perlu membangun pabrik prosesing produk petani tersebut," kata Muhammad Nazar.
Sumber : Waspada.co.id
BANDA ACEH - Pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh diproyeksikan bisa mencapai enam persen pada 2011, kata Wakil Gubernur Muhammad Nazar di Banda Aceh, malam ini.
"Pertumbuhan ekonomi pada 2011 saya kira tidak berbeda dengan tahun ini (2010) yakni sekitar enam persen, namun proyeksi itu belum termasuk dari sektor minyak dan gas (migas)," katanya.
Hal itu disampaikan usai penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2011 kepada bupati/wali kota dan sejumlah instansi vertikal di provinsi ujung paling barat Indonesia tersebut.
Aceh memperoleh DIPA sebesar Rp7,966 triliun pada 2011 dan proyeksi total anggaran pembangunan provinsi itu bisa mencapai Rp25 triliun.
Akan tetapi, Wagub menyebutkan pertumbuhan ekonomi hingga kuartal III 2010 mencapai 6,2 persen atau melampaui target yang ditetapkan sebelumnya sebesar enam persen.
"Target besarnya pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen 2011 itu saya yakini bisa terpenuhi, karena semakin membaiknya infrastruktur publik dan situasi keamanan yang terus kondusif," katanya menambahkan.
Muhammad Nazar menyebutkan, target pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen itu juga akan tercapai karena Pemerintah Aceh terus mendorong tumbuhnya sektor agro seperti pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.
"Kami terus melakukan berbagai upaya dan strategi pembangunan ke depan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi melalui sektor agro tersebut," kata dia.
Karenanya, program pembangunan 2011 lebih dititik beratkan pada penguatan infrastruktur seperti industri prosesing berbagai komoditas pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.
"Saya mencontohkan, komoditas perkebunan berupa kemiri yang banyak di Aceh Besar dan Aceh Tenggara. Saat ini harga di tingkat lokal rendah, sementara di luar negeri relatif mahal. Karenanya, kita perlu membangun pabrik prosesing produk petani tersebut," kata Muhammad Nazar.
Sumber : Waspada.co.id
Investor ragu investasi di Aceh
Wednesday, 29 December 2010 17:10
ANDA ACEH - Pemerintah Aceh mengakui masih banyak investor yang ragu untuk berinvestasi di Aceh, terutama menyangkut situasi di lapangan. Masalah di lapangan inilah yang barangkali kurang terpantau, sehingga keraguan investor itu masih ada.
Gubernur Aceh melalui Kepala Badan Investasi dan Promosi, Anwar Muhammad, mengatakan ada beberapa kendala yang masih mengganjal terkait investasi ini, termasuk ketersediaan energi listrik.
“Selain itu, masih ada masalah lain seperti soal keamanan regulasi, pasar dan hal yang terkait mikro dan makro,” kata Anwar, sore ini seraya menyebutkan, saat ini regulasi investasi telah disusun sedemikian rupa, sehingga sangat menguntungkan semua pihak dalam berinvestasi.
Seperti tertera pada qanun No. 5 tahun 2009 tentang penanaman modal di Aceh. Qanun tersebut telah memberi jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi kalangan dunia usaha yang ingin mengembangkan bisnisnya di Aceh.
“Tapi harus diakui, jaminan dan kepastian hukum, tentu tidak cukup hanya lewat aturan di atas kertas, ada banyak langkah lain yang perlu dilaksanakan,” ungkap Anwar sembari menuturkan, fakta sekarang menunjukkan minat investor membuka usaha di Aceh sangat tinggi, saat ini 60 investor asing telah mendapat izin membuka usahanya.
Namun sebagian besar investor itu memang belum merealisasikan kegiatan usahanya dengan alasan bermacam-macam, salah satunya ragu melihat situasi di Aceh. Untuk mendapatkan informasi terhadap investasi di Aceh, dikatakannya, tim serasi dan USAID telah melakukan survey ke sejumlah daerah, dan hasil temuan akan didiskusikan kembali.
sumber : Waspada.co.id
ANDA ACEH - Pemerintah Aceh mengakui masih banyak investor yang ragu untuk berinvestasi di Aceh, terutama menyangkut situasi di lapangan. Masalah di lapangan inilah yang barangkali kurang terpantau, sehingga keraguan investor itu masih ada.
Gubernur Aceh melalui Kepala Badan Investasi dan Promosi, Anwar Muhammad, mengatakan ada beberapa kendala yang masih mengganjal terkait investasi ini, termasuk ketersediaan energi listrik.
“Selain itu, masih ada masalah lain seperti soal keamanan regulasi, pasar dan hal yang terkait mikro dan makro,” kata Anwar, sore ini seraya menyebutkan, saat ini regulasi investasi telah disusun sedemikian rupa, sehingga sangat menguntungkan semua pihak dalam berinvestasi.
Seperti tertera pada qanun No. 5 tahun 2009 tentang penanaman modal di Aceh. Qanun tersebut telah memberi jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi kalangan dunia usaha yang ingin mengembangkan bisnisnya di Aceh.
“Tapi harus diakui, jaminan dan kepastian hukum, tentu tidak cukup hanya lewat aturan di atas kertas, ada banyak langkah lain yang perlu dilaksanakan,” ungkap Anwar sembari menuturkan, fakta sekarang menunjukkan minat investor membuka usaha di Aceh sangat tinggi, saat ini 60 investor asing telah mendapat izin membuka usahanya.
Namun sebagian besar investor itu memang belum merealisasikan kegiatan usahanya dengan alasan bermacam-macam, salah satunya ragu melihat situasi di Aceh. Untuk mendapatkan informasi terhadap investasi di Aceh, dikatakannya, tim serasi dan USAID telah melakukan survey ke sejumlah daerah, dan hasil temuan akan didiskusikan kembali.
sumber : Waspada.co.id
Minggu, 02 Januari 2011
Indeks Pembangunan di Aceh Merosot ke Ranking 29
* Solusinya Perbesar Dana untuk Rakyat
Thu, Dec 23rd 2010, 09:26
BANDA ACEH - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh pasca-berakhirnya BRR NAD-Nias mengalami penurunan cukup dalam. Tahun 2007 saat lembaga tersebut masih melaksanakan kegiatannya, IPM Aceh naik dari 69,4 menjadi 71,3 sehingga berada di peringkat 13 nasional. Tetapi pada tahun 2008, IPM Aceh merosot kembali menjadi 67,1 dan berada di peringkat 29 nasional.
Deputy Country Director UNDP, Stephen Rodriques, didampingi sejumlah peneliti UNDP menjelaskan, penurunan tersebut terjadi karena menurunnya pendapatan per kapita masyarakat Aceh. Dari tahun 2007 sebesar Rp 2.351.000 menjadi Rp 559.100 pada tahun 2008. Penurunan itu sendiri terjadi karena jumlah uang yang beredar di masyarakat menurun drastis akibat berakhirnya program rehabilitasi dan rekontruksi.
“Angka IPM Aceh menurun. Faktor penyebabnya antara lain jumlah dana yang mengalir ke masyarakat pasca-berakhirnya BRR NAD-Nias telah berkurang, dan diikuti oleh menurunnya alokasi belanja publik dari APBK untuk masyarakat,” kata Stephen Rodriques, dalam acara konfrensi pers usai pembukaan acara Peluncuran Pembangunan Manusia Aceh 2010 di Hotel Hermes Palace, Rabu (22/12).
Menurut dia, pagu APBA Aceh tahun 2008 senilai Rp 8,5 triliun belum mampu mengimbangi besarnya dana yang bersumber dari BRR NAD-Nias, negara donor, dan NGO asing. Kondisi tersebut diperburuk lagi dengan terus berkurangnya alokasi belanja publik dalam APBK di sejumlah kabupaten/kota.
Stephen menyarankan, untuk membangkitkan IPM Aceh, alokasi belanja publik dalam APBK dan APBA harus diperbesar lagi, dan mengefisiensikan belanja aparatur. Selain itu, menghidupkan usaha formal dan informal dengan memperbesar bantuan modal usaha kepada masyarakat, agar ekonomi di pedesaan dan kecematan bisa berkembang lebih cepat lagi.
Meski demikian, dari sisi angka melek huruf, Stephen menyebutkan Aceh berada di atas nasional, mencapai 95,9 persen, sedangkan nasional baru 92,1 persen. Lama sekolah Aceh juga lebih tinggi dari rata-rata nasional, yakni 8,6, sementara nasional baru 7,6. Harapan hidup orang Aceh juga sudah tinggi, telah mencapai 68,5, hampir mendekati rata-rata nasional 69.
“Ini artinya, pada satu bidang Aceh melampui nasional, di bidang lainnya ada yang masih rendah,” ujarnya. Sementara itu, Gubernur Irwandi Yusuf dalam pidatonya yang dibacakan Sekda Aceh, T Setia Budi mengatakan, Pemerintah Aceh sangat optimis, IPM Aceh akan naik lagi pada tahun 2009 dan 2010, dengan adanya alokasi dana PNPM dari sumber APBN dan dana BKPG dari sumber APBA.
Sasaran dari kedua program itu, kata Sekda Aceh, adalah masyarakat pedesaan. Saran dari UNDP akan implementasikan melalui program pro rakyat, melalui program JKA, PNPM, BKPG, ADG, penyaluran bantuan bibit padi, jagung, kedelai dan benur ikan dan lainnya kepada petani dan nelayan bersama prasarana produksinya, akan mendorong pendapatan perkapita masyarakat yang tadinya telah menurun.
“Saat ini harga beras terus bergerak naik, akan mendorong harga gabah patani ikut naik dan ini akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat tani di Aceh yang jumlahnya mencapai 60 persen dari total penduduk 4,4 juta jiwa,” ujar Setia Budi.(her)
Sumber : Serambinews.com
Thu, Dec 23rd 2010, 09:26
BANDA ACEH - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh pasca-berakhirnya BRR NAD-Nias mengalami penurunan cukup dalam. Tahun 2007 saat lembaga tersebut masih melaksanakan kegiatannya, IPM Aceh naik dari 69,4 menjadi 71,3 sehingga berada di peringkat 13 nasional. Tetapi pada tahun 2008, IPM Aceh merosot kembali menjadi 67,1 dan berada di peringkat 29 nasional.
Deputy Country Director UNDP, Stephen Rodriques, didampingi sejumlah peneliti UNDP menjelaskan, penurunan tersebut terjadi karena menurunnya pendapatan per kapita masyarakat Aceh. Dari tahun 2007 sebesar Rp 2.351.000 menjadi Rp 559.100 pada tahun 2008. Penurunan itu sendiri terjadi karena jumlah uang yang beredar di masyarakat menurun drastis akibat berakhirnya program rehabilitasi dan rekontruksi.
“Angka IPM Aceh menurun. Faktor penyebabnya antara lain jumlah dana yang mengalir ke masyarakat pasca-berakhirnya BRR NAD-Nias telah berkurang, dan diikuti oleh menurunnya alokasi belanja publik dari APBK untuk masyarakat,” kata Stephen Rodriques, dalam acara konfrensi pers usai pembukaan acara Peluncuran Pembangunan Manusia Aceh 2010 di Hotel Hermes Palace, Rabu (22/12).
Menurut dia, pagu APBA Aceh tahun 2008 senilai Rp 8,5 triliun belum mampu mengimbangi besarnya dana yang bersumber dari BRR NAD-Nias, negara donor, dan NGO asing. Kondisi tersebut diperburuk lagi dengan terus berkurangnya alokasi belanja publik dalam APBK di sejumlah kabupaten/kota.
Stephen menyarankan, untuk membangkitkan IPM Aceh, alokasi belanja publik dalam APBK dan APBA harus diperbesar lagi, dan mengefisiensikan belanja aparatur. Selain itu, menghidupkan usaha formal dan informal dengan memperbesar bantuan modal usaha kepada masyarakat, agar ekonomi di pedesaan dan kecematan bisa berkembang lebih cepat lagi.
Meski demikian, dari sisi angka melek huruf, Stephen menyebutkan Aceh berada di atas nasional, mencapai 95,9 persen, sedangkan nasional baru 92,1 persen. Lama sekolah Aceh juga lebih tinggi dari rata-rata nasional, yakni 8,6, sementara nasional baru 7,6. Harapan hidup orang Aceh juga sudah tinggi, telah mencapai 68,5, hampir mendekati rata-rata nasional 69.
“Ini artinya, pada satu bidang Aceh melampui nasional, di bidang lainnya ada yang masih rendah,” ujarnya. Sementara itu, Gubernur Irwandi Yusuf dalam pidatonya yang dibacakan Sekda Aceh, T Setia Budi mengatakan, Pemerintah Aceh sangat optimis, IPM Aceh akan naik lagi pada tahun 2009 dan 2010, dengan adanya alokasi dana PNPM dari sumber APBN dan dana BKPG dari sumber APBA.
Sasaran dari kedua program itu, kata Sekda Aceh, adalah masyarakat pedesaan. Saran dari UNDP akan implementasikan melalui program pro rakyat, melalui program JKA, PNPM, BKPG, ADG, penyaluran bantuan bibit padi, jagung, kedelai dan benur ikan dan lainnya kepada petani dan nelayan bersama prasarana produksinya, akan mendorong pendapatan perkapita masyarakat yang tadinya telah menurun.
“Saat ini harga beras terus bergerak naik, akan mendorong harga gabah patani ikut naik dan ini akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat tani di Aceh yang jumlahnya mencapai 60 persen dari total penduduk 4,4 juta jiwa,” ujar Setia Budi.(her)
Sumber : Serambinews.com
RPJP Aceh Jadi Model di Indonesia
Wed, Dec 22nd 2010, 16:18
BANDA ACEH - Kasubdit Perencanaan Wilayah Sumatera Direktorat Jenderal Bina Pembangungan Daerah Kemendagri, Ir. Bachril Bakri, M. App. Sc menyatakan, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh 2005-2025 merupakan pertama di Indonesia yang sesuai dengan Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Karenanya, RPJP Aceh ini akan menjadi model bagi daerah lainnya di Indonesia.
Kepala Bappeda Aceh, Ir Iskandar MSc melalui surat elektronik kepada Serambi Senin (20/12) malam mengatakan, pernyataan tersebut disampaikan Bachril Bakri dalam rapat konsultasi RPJP Aceh 2005-2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jumat (17/12). Rapat Konsultasi Pemerintah Aceh dengan Kementerian Dalam Negeri ini dihadiri oleh Tim Penyusunan RPJP Aceh dan beberapa perwakilan direktorat di lingkup Kementerian Dalam Negeri.
Lebih lanjut Bachril menjelaskan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 mengatur bahwa RPJPD harus memuat sejumlah aspek, fokus, dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi. Sebagai contoh dalam dokumen RPJP harus menggambarkan secara kuantitatif aspek kesejahteraan masyarakat seperti indikator pemerataan pendapatan dan ketimpangan wilayah yang diukur dengan Indeks Gini dan Indeks Williamson.
Kementerian Dalam Negeri juga memberikan penghargaan atas kerja keras Pemerintah Aceh yang dalam waktu singkat berhasil melakukan penyesuaian rancangan akhir RPJP Aceh dengan Permendagri No.54 tahun 2010, mengingat Permendagri ini baru ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 2010.
Kepala Bappeda Aceh, Iskandar MSc menyampaikan bahwa rancangan akhir RPJP Aceh ini telah melalui konsultasi publik untuk menghimpun masukan-masukan dari semua elemen masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder). Selanjutnya rancangan tersebut dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan amanah pasal 33 ayat (1) Permendagri No. 54 Tahun 2010 yang menyebutkan Gubernur mengkonsultasikan Rancangan Akhir RPJPD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
Kemudian lebih lanjut pada pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri menyampaikan hasil konsultasi berupa saran penyempurnaan Rancangan RPJPD kepada Gubenur untuk ditindaklanjuti paling lama 10 hari kerja setelah konsultasi dilakukan.
Ir Bachril mengharapkan hasil konsultasi RPJP Aceh ini akan menjadi rekomendasi sebagai bahan pertimbangan DPRA dalam proses pengesahan Qanun RPJP Aceh 2005-2025, demikian Kepala Bappeda Aceh, Iskandar MSc.(nal)
sumber : Serambinews.com
BANDA ACEH - Kasubdit Perencanaan Wilayah Sumatera Direktorat Jenderal Bina Pembangungan Daerah Kemendagri, Ir. Bachril Bakri, M. App. Sc menyatakan, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh 2005-2025 merupakan pertama di Indonesia yang sesuai dengan Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Karenanya, RPJP Aceh ini akan menjadi model bagi daerah lainnya di Indonesia.
Kepala Bappeda Aceh, Ir Iskandar MSc melalui surat elektronik kepada Serambi Senin (20/12) malam mengatakan, pernyataan tersebut disampaikan Bachril Bakri dalam rapat konsultasi RPJP Aceh 2005-2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jumat (17/12). Rapat Konsultasi Pemerintah Aceh dengan Kementerian Dalam Negeri ini dihadiri oleh Tim Penyusunan RPJP Aceh dan beberapa perwakilan direktorat di lingkup Kementerian Dalam Negeri.
Lebih lanjut Bachril menjelaskan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 mengatur bahwa RPJPD harus memuat sejumlah aspek, fokus, dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi. Sebagai contoh dalam dokumen RPJP harus menggambarkan secara kuantitatif aspek kesejahteraan masyarakat seperti indikator pemerataan pendapatan dan ketimpangan wilayah yang diukur dengan Indeks Gini dan Indeks Williamson.
Kementerian Dalam Negeri juga memberikan penghargaan atas kerja keras Pemerintah Aceh yang dalam waktu singkat berhasil melakukan penyesuaian rancangan akhir RPJP Aceh dengan Permendagri No.54 tahun 2010, mengingat Permendagri ini baru ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 2010.
Kepala Bappeda Aceh, Iskandar MSc menyampaikan bahwa rancangan akhir RPJP Aceh ini telah melalui konsultasi publik untuk menghimpun masukan-masukan dari semua elemen masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder). Selanjutnya rancangan tersebut dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan amanah pasal 33 ayat (1) Permendagri No. 54 Tahun 2010 yang menyebutkan Gubernur mengkonsultasikan Rancangan Akhir RPJPD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
Kemudian lebih lanjut pada pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri menyampaikan hasil konsultasi berupa saran penyempurnaan Rancangan RPJPD kepada Gubenur untuk ditindaklanjuti paling lama 10 hari kerja setelah konsultasi dilakukan.
Ir Bachril mengharapkan hasil konsultasi RPJP Aceh ini akan menjadi rekomendasi sebagai bahan pertimbangan DPRA dalam proses pengesahan Qanun RPJP Aceh 2005-2025, demikian Kepala Bappeda Aceh, Iskandar MSc.(nal)
sumber : Serambinews.com
Langganan:
Postingan (Atom)