Indeks Kesehatan Aceh Masih di Bawah Standar

Thu, Mar 31st 2011, 10:23

BANDA ACEH - Sebanyak 13 kabupaten/kota di Aceh, dilaporkan memiliki Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) yang masih berada di bawah standar nasional. Hal ini terungkap dalam Lokakarya Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan, di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Rabu (30/3).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh, dr M Yani, mengatakan ke 13 kabupaten/kota dengan IPKM yang masih di bawah standar itu adalah Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Nagan Raya, dan Aceh Jaya. “Para kepala dinas dan kepala puskesmas kabupaten/kota yang IPKM-nya bermasalah itu, kita undang menjadi peserta lokakarya yang diselenggarakan pihak Kementerian Kesehatan, sejumlah perguruan tinggi negeri, dan Dinkes Aceh ini,” kata M Yani.

Dikatakannya, kreteria daerah yang IPKM nya masih rendah atau bermasalah, sebut Yani, dinilai dari indikator derajat kesehatannya masih rendah. Antara lain, jumlah atau angka kematian ibu hamil, balita meninggal, penduduk kurang gizinya masih tinggi. “Selain itu, ketahanan fisik penduduknya terhadap penyakit menular sangat rendah, dan sejumlah faktor penentu lainnya,” katanya.

Ditambahkannya, untuk melakukan reformasi kesehatan dan derajat kesehatan masyarakatnya bisa meningkat, sebagaimana diharapkan Menkes pada Rakernas Kesehatan pada Februari lalu, tidak bisa semuanya dilimpahkan pada Dinas Kesehatan, tapi dinas dan intansi terkait lainnya juga harus mengerahkan programnya untuk mendukung tujuh program reformasi kesehatan tadi.

Pakar kesehatan dari Universitas Indonesia Prof Dr dr Purnmawan Junaidi dan Pakar Kesehatan dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Prof Dr dr Abdul Razak Thaha MPH, mengatakan untuk mencapai hidup sehat itu mahal, tapi jika dilakukan dengan serentak dan gerakan yang berkelanjutan, mahal itu jadi murah bagi rakyat.

“Tanpa ada gerakan dan komitmen yang tingi daripengambil keputusan secara kontinyu dan semua elemen masyarakat mendukungnya, perbaikan derajat kesehatan masyarakat di satu daerah tidak akan mencapai tingkat kesehatan yang lebih baik,” katanya.

Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Badan Litbang Kesehatan Kemenkes, Dr dr Trihono Msc, yang menyebutkan dalam pelaksanaan hidup sehat, di samping perlu mengubah kebiasaan buruk masyarakat, juga perlu ada kebijakan politis dari anggota DPRA/DPRK dan Gubernur/Bupati/Walikota setempat untuk mengalokasikan anggaran kesehatan yang cukup untuk rakyatnya, terutama untuk menciptakan lingkungan yang sehat.

“Artinya, program JKA belum cukup untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tapi harus diimbangi dengan gerakan dan program pembangunan kesehatan yang berkelanjutan dan terpadu,” Trihono.(her)

Sumber : Serambinews.com

Indeks Pembangunan di Aceh Merosot ke Ranking 29

* Solusinya Perbesar Dana untuk Rakyat
Thu, Dec 23rd 2010, 09:26

BANDA ACEH - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh pasca-berakhirnya BRR NAD-Nias mengalami penurunan cukup dalam. Tahun 2007 saat lembaga tersebut masih melaksanakan kegiatannya, IPM Aceh naik dari 69,4 menjadi 71,3 sehingga berada di peringkat 13 nasional. Tetapi pada tahun 2008, IPM Aceh merosot kembali menjadi 67,1 dan berada di peringkat 29 nasional.

Deputy Country Director UNDP, Stephen Rodriques, didampingi sejumlah peneliti UNDP menjelaskan, penurunan tersebut terjadi karena menurunnya pendapatan per kapita masyarakat Aceh. Dari tahun 2007 sebesar Rp 2.351.000 menjadi Rp 559.100 pada tahun 2008. Penurunan itu sendiri terjadi karena jumlah uang yang beredar di masyarakat menurun drastis akibat berakhirnya program rehabilitasi dan rekontruksi.

“Angka IPM Aceh menurun. Faktor penyebabnya antara lain jumlah dana yang mengalir ke masyarakat pasca-berakhirnya BRR NAD-Nias telah berkurang, dan diikuti oleh menurunnya alokasi belanja publik dari APBK untuk masyarakat,” kata Stephen Rodriques, dalam acara konfrensi pers usai pembukaan acara Peluncuran Pembangunan Manusia Aceh 2010 di Hotel Hermes Palace, Rabu (22/12).

Menurut dia, pagu APBA Aceh tahun 2008 senilai Rp 8,5 triliun belum mampu mengimbangi besarnya dana yang bersumber dari BRR NAD-Nias, negara donor, dan NGO asing. Kondisi tersebut diperburuk lagi dengan terus berkurangnya alokasi belanja publik dalam APBK di sejumlah kabupaten/kota.

Stephen menyarankan, untuk membangkitkan IPM Aceh, alokasi belanja publik dalam APBK dan APBA harus diperbesar lagi, dan mengefisiensikan belanja aparatur. Selain itu, menghidupkan usaha formal dan informal dengan memperbesar bantuan modal usaha kepada masyarakat, agar ekonomi di pedesaan dan kecematan bisa berkembang lebih cepat lagi.

Meski demikian, dari sisi angka melek huruf, Stephen menyebutkan Aceh berada di atas nasional, mencapai 95,9 persen, sedangkan nasional baru 92,1 persen. Lama sekolah Aceh juga lebih tinggi dari rata-rata nasional, yakni 8,6, sementara nasional baru 7,6. Harapan hidup orang Aceh juga sudah tinggi, telah mencapai 68,5, hampir mendekati rata-rata nasional 69.

“Ini artinya, pada satu bidang Aceh melampui nasional, di bidang lainnya ada yang masih rendah,” ujarnya. Sementara itu, Gubernur Irwandi Yusuf dalam pidatonya yang dibacakan Sekda Aceh, T Setia Budi mengatakan, Pemerintah Aceh sangat optimis, IPM Aceh akan naik lagi pada tahun 2009 dan 2010, dengan adanya alokasi dana PNPM dari sumber APBN dan dana BKPG dari sumber APBA.

Sasaran dari kedua program itu, kata Sekda Aceh, adalah masyarakat pedesaan. Saran dari UNDP akan implementasikan melalui program pro rakyat, melalui program JKA, PNPM, BKPG, ADG, penyaluran bantuan bibit padi, jagung, kedelai dan benur ikan dan lainnya kepada petani dan nelayan bersama prasarana produksinya, akan mendorong pendapatan perkapita masyarakat yang tadinya telah menurun.

“Saat ini harga beras terus bergerak naik, akan mendorong harga gabah patani ikut naik dan ini akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat tani di Aceh yang jumlahnya mencapai 60 persen dari total penduduk 4,4 juta jiwa,” ujar Setia Budi.(her)

Sumber : Serambinews.com