* Keberlangsungannya Bergantung pada Eksportir
Sat, Jan 15th 2011, 09:56
BANDA ACEH - Aceh saat ini sudah bisa melakukan uji mutu barang sendiri terhadap komoditas ekspor. Namun untuk sementara ini, uji mutu baru bisa dilakukan terhadap komoditas kakao dan kopi. Terkait hal itu, para eksportir Aceh diminta dapat memanfaatkan fasilitas yang telah ada tersebut di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Disperindagkop dan UKM Aceh. Kepala UPTD BPSMB Aceh, Drs Jakfar Abdurrahman MSi, mengatakan, izin tersebut diberikan seiring dengan dikeluarkannya sertifikat akreditasi untuk pengujian komoditas kakau dan kopi dengan nomor LP-481-IDN oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) tertanggal 12 Nopember 2010.
“Sertifikat akreditasi pengujian biji kakao dan kopi itu kita terima setelah KAN melakukan pengujian terhadap peralatan laboratorium yang dimiliki BPSMB Aceh dua bulan lalu,” katanya kepad Serambi, Jumat (14/1). Sertifikat tersebut memiliki masa berlaku empat tahun, yakni sampai 11 Nopember 2014. Bila dalam masa tersebut Aceh bisa melaksanakan tugas dan fungsi pengujian biji kakao dan kopi dengan baik, maka sertifikat akan diperpanjang. Sebaliknya, jika tidak ada pengusaha atau eksportir yang menggunakan jasa BPSMB, maka sertifikat akreditasi itu bisa dicabut.
“Jadi sertifikat akreditasi itu merupakan ujian berat bagi BPSMB dan Pemerintah Aceh maupun kabupaten/kota untukmempertahankannya,” tegas Jakfar. Lebih lanjut dijelaskan, KAN memberi sertifikat akreditasi itu dengan maksud supaya Aceh bisa mandiri dalam pengujian mutu barang yang mau diekspor. Ada tiga jenis pengujian yang bisa dilakukan BPSMB, pertama pengujian hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan, kedua laboratorium minyak atsiri, dan ketiga laboratorium industri pangan. Dari tiga jenis pengujian tadi, ungkap Jakfar, yang baru diberikan sertifikat akreditasi untuk barang ekspor baru dua komoditas, yaitu biji kakao dan kopi. “Sedangkan untuk komoditas minyak atsiri dan pangan saat ini terus kita upayakan,” imbuhnya.
Tantangan
Wakil Ketua DPRA, Drs H Sulaiman Abda, yang dimintai tanggapannya mengatakan, sertifikat akreditasi itu menjadi ujian berat bagi Disperindagkop dan UKM bersama BPSMB untuk mempromosikannya kepada para pengusaha hasil bumi dan eskportir kakao dan kopi di Aceh dan luar Aceh. Menurut dia, akreditasi itu penting secara bertahap Aceh juga memiliki apa yang selama ini dimiliki oleh daerah lain. Namun Sulaiman Abda mengingatkan, setelah sertifikat akreditasi itu diterima, tidak lantas semua menjadi selesai. “Upaya selanjutnya dalah menjalankan kegiatan pelayanan jasa yang menguntungkan daerah serta mendorong prekonomian rakyat dan memberikan pemasukan bagi pendapatan daerah,” ucapnya.
Untuk maksud tersebut, menurut dia BPSMB Aceh harus dikelola secara efisien, efektif, professional, tranparan, dan akuntabel. “Hasil pengujiannya harus diakui pembeli barang di luar negeri. Kalau ini sudah dicapai, maka BPSMB bisaberkembang dengan pesat. Tapi sebaliknya, kalau aparaturnya tidak melakukan perbaikan dan terobosan, laboratorium yang dimiliki tidak memberikan manfaat bagi rakyat dan pemerintah daerah,” pungkasnya. Profesionalisme dan inovasi, kata Sulaiman Abda, sangat diperlukan dalam melaksanakan dan menjalankan satu badan dan lembaga yang fungsinya sebagai penjual jasa kepada masyarakat. Karena itu, BPSMB harus dikelola secara profesional. Kapasitas SDM para pejabat dan aparatur dapat terus ditingkatkan sehingga jumlah komoditas ekspor pada tahun seterusnya akan terus meningkat.(her)
Sumber : Serambinews.com
Tampilkan postingan dengan label Ekonomi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ekonomi. Tampilkan semua postingan
Minggu, 13 Februari 2011
Selasa, 04 Januari 2011
2011, ekonomi Aceh bisa tumbuh 6%
Thursday, 30 December 2010 22:23
BANDA ACEH - Pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh diproyeksikan bisa mencapai enam persen pada 2011, kata Wakil Gubernur Muhammad Nazar di Banda Aceh, malam ini.
"Pertumbuhan ekonomi pada 2011 saya kira tidak berbeda dengan tahun ini (2010) yakni sekitar enam persen, namun proyeksi itu belum termasuk dari sektor minyak dan gas (migas)," katanya.
Hal itu disampaikan usai penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2011 kepada bupati/wali kota dan sejumlah instansi vertikal di provinsi ujung paling barat Indonesia tersebut.
Aceh memperoleh DIPA sebesar Rp7,966 triliun pada 2011 dan proyeksi total anggaran pembangunan provinsi itu bisa mencapai Rp25 triliun.
Akan tetapi, Wagub menyebutkan pertumbuhan ekonomi hingga kuartal III 2010 mencapai 6,2 persen atau melampaui target yang ditetapkan sebelumnya sebesar enam persen.
"Target besarnya pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen 2011 itu saya yakini bisa terpenuhi, karena semakin membaiknya infrastruktur publik dan situasi keamanan yang terus kondusif," katanya menambahkan.
Muhammad Nazar menyebutkan, target pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen itu juga akan tercapai karena Pemerintah Aceh terus mendorong tumbuhnya sektor agro seperti pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.
"Kami terus melakukan berbagai upaya dan strategi pembangunan ke depan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi melalui sektor agro tersebut," kata dia.
Karenanya, program pembangunan 2011 lebih dititik beratkan pada penguatan infrastruktur seperti industri prosesing berbagai komoditas pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.
"Saya mencontohkan, komoditas perkebunan berupa kemiri yang banyak di Aceh Besar dan Aceh Tenggara. Saat ini harga di tingkat lokal rendah, sementara di luar negeri relatif mahal. Karenanya, kita perlu membangun pabrik prosesing produk petani tersebut," kata Muhammad Nazar.
Sumber : Waspada.co.id
BANDA ACEH - Pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh diproyeksikan bisa mencapai enam persen pada 2011, kata Wakil Gubernur Muhammad Nazar di Banda Aceh, malam ini.
"Pertumbuhan ekonomi pada 2011 saya kira tidak berbeda dengan tahun ini (2010) yakni sekitar enam persen, namun proyeksi itu belum termasuk dari sektor minyak dan gas (migas)," katanya.
Hal itu disampaikan usai penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2011 kepada bupati/wali kota dan sejumlah instansi vertikal di provinsi ujung paling barat Indonesia tersebut.
Aceh memperoleh DIPA sebesar Rp7,966 triliun pada 2011 dan proyeksi total anggaran pembangunan provinsi itu bisa mencapai Rp25 triliun.
Akan tetapi, Wagub menyebutkan pertumbuhan ekonomi hingga kuartal III 2010 mencapai 6,2 persen atau melampaui target yang ditetapkan sebelumnya sebesar enam persen.
"Target besarnya pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen 2011 itu saya yakini bisa terpenuhi, karena semakin membaiknya infrastruktur publik dan situasi keamanan yang terus kondusif," katanya menambahkan.
Muhammad Nazar menyebutkan, target pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen itu juga akan tercapai karena Pemerintah Aceh terus mendorong tumbuhnya sektor agro seperti pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.
"Kami terus melakukan berbagai upaya dan strategi pembangunan ke depan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi melalui sektor agro tersebut," kata dia.
Karenanya, program pembangunan 2011 lebih dititik beratkan pada penguatan infrastruktur seperti industri prosesing berbagai komoditas pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.
"Saya mencontohkan, komoditas perkebunan berupa kemiri yang banyak di Aceh Besar dan Aceh Tenggara. Saat ini harga di tingkat lokal rendah, sementara di luar negeri relatif mahal. Karenanya, kita perlu membangun pabrik prosesing produk petani tersebut," kata Muhammad Nazar.
Sumber : Waspada.co.id
Jumat, 31 Desember 2010
2012, PT KKA Beroperasi Lagi
Tue, Dec 21st 2010, 11:53
JAKARTA - Setelah sempat mati suri, pabrik milik PT Kertas Kraft Aceh (KKA) akan kembali beroperasi pada akhir 2012. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Mustafa Abubakar menyatakan, beroperasinya kembali pabrik kertas ini akan menghidupkan industri di Aceh.
“KKA sudah dibantu oleh empat BUMN, butuh waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun agar dapat beroperasi lagi,” kata Mustafa, akhir pekan lalu.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah menunjuk empat BUMN untuk membantu KKA agar beroperasi kembali. Keempat BUMN itu adalah PT Semen Gresik, PT Batubara Bukit Asam (PTBA), Perum Perhutani, dan PT Perusahaan Pengeloa Aset (PPA).
Mustafa menjamin, seluruh kebutuhan KKA akan dipenuhi oleh keempat BUMN itu. Untuk bahan baku, misalnya, Perhutani akan memasok kayu pinus kepada KKA. Namun, tidak semua bahan baku itu dipenuhi Perhutani. “Sekitar 50 persennya diambil dari impor juga,” kata Mustafa.
Sementara PTBA akan memasok batu bara untuk bahan bakar pabrik. Adapun Semen Gresik akan menjadi pembeli produk jadi KKA berupa kantong semen. Khusus PPA, akan memberikan suntikan dana untuk modal KKA.
Mustafa pernah mengatakan, PPA bersedia mengucurkan bantuan modal sebesar Rp 154,45 miliar. KKA juga mendapatkan bantuan biaya operasional pabrik Rp 1,1 miliar per bulan.
Meski begitu, masalah permodalan ini tampaknya masih menjadi kendala bagi KKA. Pasalnya, bantuan PPA masih jauh dari cukup. Sebab dalam hitung-hitungan Mustafa, butuh dana Rp 850 miliar agar KKA bisa kembali beroperasi.
Karena itulah, KKA harus mencari mitra. Jika mitra tidak kunjung didapat, tak menutup kemungkinan KKA akan terus menjalin sinergi dengan BUMN. Bahkan, pemerintah mengaku lebih cocok dengan skema ini.
“Memang awalnya disepakati KSO, tapi lebih baik lagi sinergi dengan BUMN,” ujar Irnanda Lhaksanawan, Deputi Industri Strategis dan Manufaktur Kementerian BUMN, belum lama ini.(kontan)
Sumber : Serambinews.com
JAKARTA - Setelah sempat mati suri, pabrik milik PT Kertas Kraft Aceh (KKA) akan kembali beroperasi pada akhir 2012. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Mustafa Abubakar menyatakan, beroperasinya kembali pabrik kertas ini akan menghidupkan industri di Aceh.
“KKA sudah dibantu oleh empat BUMN, butuh waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun agar dapat beroperasi lagi,” kata Mustafa, akhir pekan lalu.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah menunjuk empat BUMN untuk membantu KKA agar beroperasi kembali. Keempat BUMN itu adalah PT Semen Gresik, PT Batubara Bukit Asam (PTBA), Perum Perhutani, dan PT Perusahaan Pengeloa Aset (PPA).
Mustafa menjamin, seluruh kebutuhan KKA akan dipenuhi oleh keempat BUMN itu. Untuk bahan baku, misalnya, Perhutani akan memasok kayu pinus kepada KKA. Namun, tidak semua bahan baku itu dipenuhi Perhutani. “Sekitar 50 persennya diambil dari impor juga,” kata Mustafa.
Sementara PTBA akan memasok batu bara untuk bahan bakar pabrik. Adapun Semen Gresik akan menjadi pembeli produk jadi KKA berupa kantong semen. Khusus PPA, akan memberikan suntikan dana untuk modal KKA.
Mustafa pernah mengatakan, PPA bersedia mengucurkan bantuan modal sebesar Rp 154,45 miliar. KKA juga mendapatkan bantuan biaya operasional pabrik Rp 1,1 miliar per bulan.
Meski begitu, masalah permodalan ini tampaknya masih menjadi kendala bagi KKA. Pasalnya, bantuan PPA masih jauh dari cukup. Sebab dalam hitung-hitungan Mustafa, butuh dana Rp 850 miliar agar KKA bisa kembali beroperasi.
Karena itulah, KKA harus mencari mitra. Jika mitra tidak kunjung didapat, tak menutup kemungkinan KKA akan terus menjalin sinergi dengan BUMN. Bahkan, pemerintah mengaku lebih cocok dengan skema ini.
“Memang awalnya disepakati KSO, tapi lebih baik lagi sinergi dengan BUMN,” ujar Irnanda Lhaksanawan, Deputi Industri Strategis dan Manufaktur Kementerian BUMN, belum lama ini.(kontan)
Sumber : Serambinews.com
Kamis, 16 Desember 2010
4 BUMN Bantu Reoperasionalisasi PT KKA
Tue, Dec 14th 2010, 12:02
JAKARTA - Sekira empat badan usaha milik negara (BUMN) melakukan kesepakatan kerjasama guna membantu revitalisasi PT Kertas Kraft Aceh (KKA). Dengan kerja sama tersebut KKA diharapkan bisa beroperasi kembali.
“Semua stakeholder secara bersama sudah sepakat bersinergi membantu mengembalikan KKA ini dapat berproduksi kembali,” kata Menteri BUMN, Mustafa Abubakar, di Jakarta, Senin (13/12).
Adapun, stakeholder tersebut di antaranya PT Semen Gresik Tbk yang akan menjadi pembeli kantung semen dari KKA, PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk (PTBA) yang akan menjadi pemasok bahan bakar berupa batu bara.
Selain itu, ada Perum Perhutani dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) sebagai penyedia dana revitalisasi tersebut. Kerjasama lainnya dengan perusahaan swasta untuk menyediakan bahan baku kayu sebagai bahan baku pembuatan kantung semen.
Adapun, kelima BUMN tersebut termasuk KKA melakukan penandatanganan letter of intents reoperasional PT KKA sore kemarin di kantor Kementerian BUMN. Sebelumnya, pemerintah telah menyuntikan modal tambahan kepada KKA sebesar Rp 154,45 miliar.
Selain menyuntikan dana, pemerintah melalui Komite Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN juga memberikan dana sebesar Rp1,1 miliar per bulan untuk membiayai operasional KKA. Dana bantuan operasional itu akan diberikan selama tiga sampai enam bulan ke depan hingga perseroan mendapatkan mitra kerja sama operasional (KSO).
Rencananya, operasional KKA akan dimulai pada awal tahun depan. Seperti diketahui, operasional KKA dihentikan sejak 2007 lantaran kekurangan pasokan bahan baku, gas dan modal. Kondisi keuangan KKA terus mengalami defisit, sehingga operasionalnya dihentikan sementara sejak 2007.
Pada 2004, perseroan merugi Rp 125 miliar. Kerugian tersebut berhasil ditekan menjadi Rp 122 miliar pada 2005, dan kembali disusutkan menjadi Rp 78 miliar pada 2006. Namun, kerugian perseroan kembali membengkak pada tahun lalu menjadi Rp 155,809 miliar. Sementara, nilai rugi tersebut sepanjang enam bulan pertama tahun ini tercatat senilai Rp 46,223 miliar.(okz)
sumber : Serambinews.com
JAKARTA - Sekira empat badan usaha milik negara (BUMN) melakukan kesepakatan kerjasama guna membantu revitalisasi PT Kertas Kraft Aceh (KKA). Dengan kerja sama tersebut KKA diharapkan bisa beroperasi kembali.
“Semua stakeholder secara bersama sudah sepakat bersinergi membantu mengembalikan KKA ini dapat berproduksi kembali,” kata Menteri BUMN, Mustafa Abubakar, di Jakarta, Senin (13/12).
Adapun, stakeholder tersebut di antaranya PT Semen Gresik Tbk yang akan menjadi pembeli kantung semen dari KKA, PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk (PTBA) yang akan menjadi pemasok bahan bakar berupa batu bara.
Selain itu, ada Perum Perhutani dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) sebagai penyedia dana revitalisasi tersebut. Kerjasama lainnya dengan perusahaan swasta untuk menyediakan bahan baku kayu sebagai bahan baku pembuatan kantung semen.
Adapun, kelima BUMN tersebut termasuk KKA melakukan penandatanganan letter of intents reoperasional PT KKA sore kemarin di kantor Kementerian BUMN. Sebelumnya, pemerintah telah menyuntikan modal tambahan kepada KKA sebesar Rp 154,45 miliar.
Selain menyuntikan dana, pemerintah melalui Komite Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN juga memberikan dana sebesar Rp1,1 miliar per bulan untuk membiayai operasional KKA. Dana bantuan operasional itu akan diberikan selama tiga sampai enam bulan ke depan hingga perseroan mendapatkan mitra kerja sama operasional (KSO).
Rencananya, operasional KKA akan dimulai pada awal tahun depan. Seperti diketahui, operasional KKA dihentikan sejak 2007 lantaran kekurangan pasokan bahan baku, gas dan modal. Kondisi keuangan KKA terus mengalami defisit, sehingga operasionalnya dihentikan sementara sejak 2007.
Pada 2004, perseroan merugi Rp 125 miliar. Kerugian tersebut berhasil ditekan menjadi Rp 122 miliar pada 2005, dan kembali disusutkan menjadi Rp 78 miliar pada 2006. Namun, kerugian perseroan kembali membengkak pada tahun lalu menjadi Rp 155,809 miliar. Sementara, nilai rugi tersebut sepanjang enam bulan pertama tahun ini tercatat senilai Rp 46,223 miliar.(okz)
sumber : Serambinews.com
Selasa, 07 Desember 2010
Kelompok Tani Aceh Diberi Dana Bergulir Rp 36,4 M
Fri, Dec 3rd 2010, 12:13
BANDA ACEH - Anggota kelompok tani (Gapoktan) se-Aceh yang tahun 2010 ini mendapat suntikan dana segar mencapai Rp 36,4 miliar diminta untuk bekerja maksimal hingga menjadi pelopor dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional.
“Kita berharap dengan dana tersebut, petani tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, tapi juga sekaligus mampu menjadi penyangga pangan nasional,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh, Drs Salman Ishak MSi di hadapan 1.600 anggota kelompok tani dan penyuluh pendamping pertanian di Banda Aceh, Kamis (2/12) kemarin.
Mantan Pj Bupati Pidie Jaya itu mengingatkan para anggota kelompok tani agar dana bergulir yang sudah diberikan betul-betul digunakan untuk peningkatan produksi padi. “Kita tidak mau dana yang dibantu untuk meningkatkan produksi padi dialihkan penggunaan ke sektor lain,” katanya.
Selama ini, kata Salman Ishak, ada kecenderungan di kalangan petani penerima bantuan dana bergulir, mereka tidak memanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan produksi hasil taninya. Tapi, mereka lebih cenderung berpikir kapan dana bantuan itu diputihakn.
Masalah pemutihan dana bergulir itu juga dikeluhkan utusan Simeulue. “Masyarakat yang sudah mendapatkan dana bergulir, mereka belum bekerja maksimal untuk mengembalikan modal usaha tersebut. Tapi, justru mereka memikirkan apakah pinjaman modal tersebut akan diputihkan,” katanya.
Di Aceh, kata Salman Ishak, saat ini sedikitnya terdapat sebanyak 1.213 kelompok tani yang tersebar di 19 kabupaten/kota, minus Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, dan Langsa.
Kelompok tani yang mulai dibentuk pada tahun 2008 lalu, menurut Salman Ishak, tahun pertama tercatat sebanyak 591 kelompok tani, tahun 2009 jumlahnya turun tinggal hanya 258 kelompok tani, dan tahun 2010 terjadi peningkatan lagi menjadi 364 kelompok tani yang tersebar di berbagai pelosok Aceh.
Untuk 364 kelompok tani tersebut, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 36,4 miliar dengan masing-masing kelompok tani mendapat Rp 100 juta.(sir)
sumber : Serambinews.com
BANDA ACEH - Anggota kelompok tani (Gapoktan) se-Aceh yang tahun 2010 ini mendapat suntikan dana segar mencapai Rp 36,4 miliar diminta untuk bekerja maksimal hingga menjadi pelopor dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional.
“Kita berharap dengan dana tersebut, petani tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, tapi juga sekaligus mampu menjadi penyangga pangan nasional,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh, Drs Salman Ishak MSi di hadapan 1.600 anggota kelompok tani dan penyuluh pendamping pertanian di Banda Aceh, Kamis (2/12) kemarin.
Mantan Pj Bupati Pidie Jaya itu mengingatkan para anggota kelompok tani agar dana bergulir yang sudah diberikan betul-betul digunakan untuk peningkatan produksi padi. “Kita tidak mau dana yang dibantu untuk meningkatkan produksi padi dialihkan penggunaan ke sektor lain,” katanya.
Selama ini, kata Salman Ishak, ada kecenderungan di kalangan petani penerima bantuan dana bergulir, mereka tidak memanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan produksi hasil taninya. Tapi, mereka lebih cenderung berpikir kapan dana bantuan itu diputihakn.
Masalah pemutihan dana bergulir itu juga dikeluhkan utusan Simeulue. “Masyarakat yang sudah mendapatkan dana bergulir, mereka belum bekerja maksimal untuk mengembalikan modal usaha tersebut. Tapi, justru mereka memikirkan apakah pinjaman modal tersebut akan diputihkan,” katanya.
Di Aceh, kata Salman Ishak, saat ini sedikitnya terdapat sebanyak 1.213 kelompok tani yang tersebar di 19 kabupaten/kota, minus Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, dan Langsa.
Kelompok tani yang mulai dibentuk pada tahun 2008 lalu, menurut Salman Ishak, tahun pertama tercatat sebanyak 591 kelompok tani, tahun 2009 jumlahnya turun tinggal hanya 258 kelompok tani, dan tahun 2010 terjadi peningkatan lagi menjadi 364 kelompok tani yang tersebar di berbagai pelosok Aceh.
Untuk 364 kelompok tani tersebut, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 36,4 miliar dengan masing-masing kelompok tani mendapat Rp 100 juta.(sir)
sumber : Serambinews.com
AAF Diambil Alih PT Pusri, KKA Tunggu Mitra Operasi
Fri, Dec 3rd 2010, 10:22
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dr Mustafa Abubakar menyatakan, PT Aceh Asean Fertilizer (AAF) sedang dalam pengambilalihan oleh PT Pupuk Sriwijaya (Pusri), menyusul dihentikannya proses likuidasi. Sedangkan PT Kertas Kraft Aceh (KKA) saat ini menunggu mitra kerja sama operasi (KSO).
“Likuidasi AAF tidak diteruskan lagi. Pengambilalihan dijembatani PT Pusri selaku holding pupuk,” kata Mustafa Abubakar menjawab pertanyaan anggota DPR RI asal Aceh, Marzuki Daud, dalam Rapat Kerja Tim Pemantau Otonomi Khusus Aceh, Papua, dan Papua Barat DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/12).
Marzuki Daud yang juga Wakil Ketua Tim Pemantau Otsus Aceh, Papua, dan Papua Barat menyatakan, sebaiknya AAF dioperasikan oleh PIM. Usulan serupa sebelumnya dilontarkan banyak kalangan, termasuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Aceh.
Menyinggung nasib PT KKA, Mustafa Abubakar mengatakan, perusahaan tersebut saat ini sedang menunggu mitra kerja sama operasi. Pemerintah sudah menyiapkan dana yang cukup, bahan baku kayu, termasuk bahan bakar gas dan batu bara. “Pembelinya juga sudah ada, yaitu PT Gresik,” kata Mustafa. PT KKA adalah perusahaan produsen kertas kantong semen.
“Semua sudah tersedia. Tinggal menunggu perusahaan mitra KSO saja,” ujar mantan penjabat gubernur Aceh itu. Marzuki Daud dalam kesempatan itu menyarankan agar segera disegarkan manajemen perusahaan yang sudah lama berhenti beroperasi itu. “Mungkin saja dilakukan perombakan direksi,” kata politisi Partai Golkar ini.
Mustafa Abubakar mengatakan, Kementerian BUMN sedang berupaya menghidupkan kembali kawasan industri atau Provit Lhokseumawe/Aceh Utara. “AAF dan KKA jadi, PIM ada, PLN juga ada, maka akan mampu menyerap ribuan tenaga kerja di Aceh,” kata Mustafa.
Wagub Muhammad Nazar menilai, pemerintah mengambil langkah yang tepat untuk menghidupkan kembali kawasan industri Lhokseumawe. “Pemerintah Aceh akan mendorong usaha-usaha itu, sebab akan memberi dampak yang sangat penting bagi perekonomian Aceh,” ujar Nazar.
Musataf Abubakar juga menyatakan bahwa Kementerian BUMN sedang berupaya mewujudkan pola perkebunan inti rakyat di Aceh yang akan melibatkan ribuan kepala keluarga. (fik)
sumber : Serambinews.com
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dr Mustafa Abubakar menyatakan, PT Aceh Asean Fertilizer (AAF) sedang dalam pengambilalihan oleh PT Pupuk Sriwijaya (Pusri), menyusul dihentikannya proses likuidasi. Sedangkan PT Kertas Kraft Aceh (KKA) saat ini menunggu mitra kerja sama operasi (KSO).
“Likuidasi AAF tidak diteruskan lagi. Pengambilalihan dijembatani PT Pusri selaku holding pupuk,” kata Mustafa Abubakar menjawab pertanyaan anggota DPR RI asal Aceh, Marzuki Daud, dalam Rapat Kerja Tim Pemantau Otonomi Khusus Aceh, Papua, dan Papua Barat DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/12).
Marzuki Daud yang juga Wakil Ketua Tim Pemantau Otsus Aceh, Papua, dan Papua Barat menyatakan, sebaiknya AAF dioperasikan oleh PIM. Usulan serupa sebelumnya dilontarkan banyak kalangan, termasuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Aceh.
Menyinggung nasib PT KKA, Mustafa Abubakar mengatakan, perusahaan tersebut saat ini sedang menunggu mitra kerja sama operasi. Pemerintah sudah menyiapkan dana yang cukup, bahan baku kayu, termasuk bahan bakar gas dan batu bara. “Pembelinya juga sudah ada, yaitu PT Gresik,” kata Mustafa. PT KKA adalah perusahaan produsen kertas kantong semen.
“Semua sudah tersedia. Tinggal menunggu perusahaan mitra KSO saja,” ujar mantan penjabat gubernur Aceh itu. Marzuki Daud dalam kesempatan itu menyarankan agar segera disegarkan manajemen perusahaan yang sudah lama berhenti beroperasi itu. “Mungkin saja dilakukan perombakan direksi,” kata politisi Partai Golkar ini.
Mustafa Abubakar mengatakan, Kementerian BUMN sedang berupaya menghidupkan kembali kawasan industri atau Provit Lhokseumawe/Aceh Utara. “AAF dan KKA jadi, PIM ada, PLN juga ada, maka akan mampu menyerap ribuan tenaga kerja di Aceh,” kata Mustafa.
Wagub Muhammad Nazar menilai, pemerintah mengambil langkah yang tepat untuk menghidupkan kembali kawasan industri Lhokseumawe. “Pemerintah Aceh akan mendorong usaha-usaha itu, sebab akan memberi dampak yang sangat penting bagi perekonomian Aceh,” ujar Nazar.
Musataf Abubakar juga menyatakan bahwa Kementerian BUMN sedang berupaya mewujudkan pola perkebunan inti rakyat di Aceh yang akan melibatkan ribuan kepala keluarga. (fik)
sumber : Serambinews.com
Permintaan Sawit Dunia Naik Tiap Tahun
Fri, Dec 3rd 2010, 12:06
NUSA DUA - Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi mengatakan permintaan sawit dunia terus meningkat dari tahun ke tahun. Setiap tahunnya permintaan sawit dunia naik 7-11% dan menjadi kabar baik bagi Indonesia yang merupakan produsen sawit terbesar dunia.
“Ada kabar baik untuk sektor sawit, pasarnya meningkat, permintaanya menguat, perekonomian menguat. Saya berharap krisis telah usai, kita mulai bangkit kembali. Permintaan kelapa sawit meningkat 7-11% ini baik,” kata Bayu dalam acara Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) di Nusa Dua Bali, Kamis (2/11).
Bayu mengatakan untuk merespon peningkatan pasar ini, Indonesia harus mampu terus menciptakan produk sawit yang sesuai dengan permintaan dan persyaratan pasar. Selain itu, tantangan pengembangan produk sawit bukan hanya pada produk minyak sayur mayur namun seperti produk biofuel dan lain-lain. “China dan Asia menjadi penggerak utama permintaan kelapa sawit,” ujarnya.
Ia juga mengatakan untuk tahun 2011 masih sangat sulit untuk meraba kondisi iklim yang akan terjadi terkait sektor persawitan. Saat ini banyak negara termasuk Indonesia masih dipusingkan dengan cuaca ekstrim. “Kita juga menghadapi tantangan bidang lain, misalnya ada pembentukan kebijakan baru, misalnya Eropa ada EU directive, yang 5 Desember mulai dilaksanakan,” katanya.
Sementara itu Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan sektor sawit sektor sawit merupakan sektor yang sangat berperan penting bagi Indonesia. Setidaknya ada empat peran yang bisa disumbang oleh sektor sawit yaitu menurunkan tingkat kemiskinan setidaknya menyediakan lapangan kerja 1,5 keluarga di Indonesia. “Juga sebagai penyumbang ekspor non migas, tahun 2009 mencapai US$ 10 miliar ini kontributor terbesar,” katanya.
Selain itu kata Hatta, ada peran lainnya dari sektor sawit yaitu menopang pertumbuhan ekonomi dan memberikan alternatif dalam pengembangan biofuel yang sangat dibutuhkan dunia ditengah tantangan mencari sumber energi baru bagi dunia.(dtc)
Sumber : Serambinews.com
NUSA DUA - Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi mengatakan permintaan sawit dunia terus meningkat dari tahun ke tahun. Setiap tahunnya permintaan sawit dunia naik 7-11% dan menjadi kabar baik bagi Indonesia yang merupakan produsen sawit terbesar dunia.
“Ada kabar baik untuk sektor sawit, pasarnya meningkat, permintaanya menguat, perekonomian menguat. Saya berharap krisis telah usai, kita mulai bangkit kembali. Permintaan kelapa sawit meningkat 7-11% ini baik,” kata Bayu dalam acara Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) di Nusa Dua Bali, Kamis (2/11).
Bayu mengatakan untuk merespon peningkatan pasar ini, Indonesia harus mampu terus menciptakan produk sawit yang sesuai dengan permintaan dan persyaratan pasar. Selain itu, tantangan pengembangan produk sawit bukan hanya pada produk minyak sayur mayur namun seperti produk biofuel dan lain-lain. “China dan Asia menjadi penggerak utama permintaan kelapa sawit,” ujarnya.
Ia juga mengatakan untuk tahun 2011 masih sangat sulit untuk meraba kondisi iklim yang akan terjadi terkait sektor persawitan. Saat ini banyak negara termasuk Indonesia masih dipusingkan dengan cuaca ekstrim. “Kita juga menghadapi tantangan bidang lain, misalnya ada pembentukan kebijakan baru, misalnya Eropa ada EU directive, yang 5 Desember mulai dilaksanakan,” katanya.
Sementara itu Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan sektor sawit sektor sawit merupakan sektor yang sangat berperan penting bagi Indonesia. Setidaknya ada empat peran yang bisa disumbang oleh sektor sawit yaitu menurunkan tingkat kemiskinan setidaknya menyediakan lapangan kerja 1,5 keluarga di Indonesia. “Juga sebagai penyumbang ekspor non migas, tahun 2009 mencapai US$ 10 miliar ini kontributor terbesar,” katanya.
Selain itu kata Hatta, ada peran lainnya dari sektor sawit yaitu menopang pertumbuhan ekonomi dan memberikan alternatif dalam pengembangan biofuel yang sangat dibutuhkan dunia ditengah tantangan mencari sumber energi baru bagi dunia.(dtc)
Sumber : Serambinews.com
Senin, 06 Desember 2010
BUMN Salurkan Rp 6,3 Miliar Dana Kemitraan
* Diterima 6.000 Usaha Kecil di Aceh
Wed, Dec 1st 2010, 12:00
BANDA ACEH - Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Aceh, tahun ini menyalurkan dana Program Kemitraan (PK) sebanyak Rp 6,3 miliar untuk 6.000 usaha kecil mitra BUMN. Pemberian dana bergulir tersebut dimaksudkan agar usaha kecil bisa berkembang dan lebih mandiri.
Koordinator Pembina Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN Aceh, Ir Siswadi didampingi Asisten Deputi Bidang PKBL, Ir Hanifah Affan, usai Rapat Koordinasi PKBL di Aula Kantor PLN Wilayah Aceh, Senin (29/11) malam mengatakan, PKBL dalam kiprahnya kepada masyarakat selalu memberi bantuan usaha permodalan kepada mitranya.
“Bantuan PKBL kita berikan sejak dulu, sebelum tsunami. Tahun 2010 ini, untuk Program Kemitraan (PK), dana bergulir yang kita salurkan Rp 6,3 miliar. Dana bergulir ini diberikan kepada sekira 6.000 mitra kita. Per orang itu mendapatkan sekira Rp 10 juta dan mengembalikannya satu hingga tiga tahun,” kata Siswadi.
Dia menyebutkan, mitra BUMN terdiri dari sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan, jasa UKM dan koperasi. “Rencananya nanti PKBL BUMN Aceh akan memberikan bantuan secara cluster (pengelompokan usaha), tidak per orang lagi agar lebih mudah dikontrol,” tambahnya.
Hanifah Affan menimpali, khusus Bina Lingkungan (BL) tahun 2010 ini PKBL telah menganggarkan dana hibah sebesar Rp 3,1 miliar yang disalurkan di seluruh Aceh secara triwulan. “Kalau PK itu dalam bentuk dana bergulir diberikan ke mitra BUMN Aceh, tapi kalau BL itu dana hibah yang diberikan pada pembangunan prasarana umum, korban bencana alam, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesehatan, pembagunan rumah ibadah, dan pelestarian lingkungan,” katanya.
Ia menyebutkan, di Aceh terdapat 25 BUMN, yaitu PTPN I, PT BNI TBK, PT BRI TBK, PT Bank Mandiri TBK, PT Bank Tabungan Negara, PT Pertamina, PT Telkom TBK, PT Pelindo I, PT Jamsostek, PT Jasa Raharja, PT PIM, PT Angkasa Pra II, PT PLN Wilayah I Aceh, PT Askrindo, PT Askes, PT Posindo, PT Taspen, Perum Pegadaian, PT Asuransi Jasa Raharja, PT KKA, PT Asabri, PT Garuda Indonesia, PT Waskita Karya, PT PNM, dan Perum Perumnas.(c47)
Sumber : Serambinews.com
Wed, Dec 1st 2010, 12:00
BANDA ACEH - Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Aceh, tahun ini menyalurkan dana Program Kemitraan (PK) sebanyak Rp 6,3 miliar untuk 6.000 usaha kecil mitra BUMN. Pemberian dana bergulir tersebut dimaksudkan agar usaha kecil bisa berkembang dan lebih mandiri.
Koordinator Pembina Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN Aceh, Ir Siswadi didampingi Asisten Deputi Bidang PKBL, Ir Hanifah Affan, usai Rapat Koordinasi PKBL di Aula Kantor PLN Wilayah Aceh, Senin (29/11) malam mengatakan, PKBL dalam kiprahnya kepada masyarakat selalu memberi bantuan usaha permodalan kepada mitranya.
“Bantuan PKBL kita berikan sejak dulu, sebelum tsunami. Tahun 2010 ini, untuk Program Kemitraan (PK), dana bergulir yang kita salurkan Rp 6,3 miliar. Dana bergulir ini diberikan kepada sekira 6.000 mitra kita. Per orang itu mendapatkan sekira Rp 10 juta dan mengembalikannya satu hingga tiga tahun,” kata Siswadi.
Dia menyebutkan, mitra BUMN terdiri dari sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan, jasa UKM dan koperasi. “Rencananya nanti PKBL BUMN Aceh akan memberikan bantuan secara cluster (pengelompokan usaha), tidak per orang lagi agar lebih mudah dikontrol,” tambahnya.
Hanifah Affan menimpali, khusus Bina Lingkungan (BL) tahun 2010 ini PKBL telah menganggarkan dana hibah sebesar Rp 3,1 miliar yang disalurkan di seluruh Aceh secara triwulan. “Kalau PK itu dalam bentuk dana bergulir diberikan ke mitra BUMN Aceh, tapi kalau BL itu dana hibah yang diberikan pada pembangunan prasarana umum, korban bencana alam, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesehatan, pembagunan rumah ibadah, dan pelestarian lingkungan,” katanya.
Ia menyebutkan, di Aceh terdapat 25 BUMN, yaitu PTPN I, PT BNI TBK, PT BRI TBK, PT Bank Mandiri TBK, PT Bank Tabungan Negara, PT Pertamina, PT Telkom TBK, PT Pelindo I, PT Jamsostek, PT Jasa Raharja, PT PIM, PT Angkasa Pra II, PT PLN Wilayah I Aceh, PT Askrindo, PT Askes, PT Posindo, PT Taspen, Perum Pegadaian, PT Asuransi Jasa Raharja, PT KKA, PT Asabri, PT Garuda Indonesia, PT Waskita Karya, PT PNM, dan Perum Perumnas.(c47)
Sumber : Serambinews.com
Selasa, 23 November 2010
Pembangunan Wilayah Tengah Aceh Prioritas 2011
* Gubernur Ketua Tim Percepatan
Sun, Nov 21st 2010, 11:23
BANDA ACEH - Pemerintah Aceh pada tahun 2011 akan memprioritaskan pembangunan di wilayah tengah Aceh, di antaranya Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Bireuen. Untuk itu, dalam waktu dekat ini tim percepatan pembangunan akan segera dibentuk
“Hal itu untuk mempercepat laju pembangunan di wilayah itu, serta mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut,” kata Kepala Bappeda Aceh, Ir Iskandar MSc, kepada Serambi, Sabtu (20/11).
Iskandar mengatakan, daerah-daerah di wilayah tengah Aceh tersebut memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang cukup besar. Karena itu percepatan pembangunan infrastruktur perlu segera dilakukan untuk menghidupkan sektor-sektor yang ada.
“Jadi yang pertama yang harus kita genjot adalah pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan jalan lintas,” sebut Iskandar. Dengan adanya fasilitas jalan lintas yang rencananya akan dibangun dua jalur, timur dan utara, pihaknya berkeyakinan rantai perekonomian di lima wilayah dimaksud akan hidup dan berkembang, sehingga hasil pertanian dan perkebunan dari kawasan tengah Aceh itu akan bisa menembus pasar lokal maupun luar.
“Komoditas-komoditas yang ada seperti sawit, kakao, jagung dan kopi kita harapkan, dengan adanya jalan tersebut bisa diekspor melalui Pelabuhan Krueng Gukueh (Aceh Utara),” ucapnya.
Untuk merealisir program infrastruktur jalan ini, Iskandar menyebutkan bahwa dana yang telah tersedia sebesar Rp 620 miliar, sehingga masih diperlukan tambahan dana sebesar Rp 1,8 triliun lagi. “Ini sedang kita bahas lebih lanjut dan kita harapkan bisa kita dapatkan dari bantuan Pemerintah Jepang,” ungkap Kepala Bappeda Aceh ini.
Gubernur sambung Iskandar, juga sedang berupaya membentuk tim percepatan pembangunan di wilayah tengah Aceh, yang diketuai langsung oleh Gubernur sendiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di kawasan tengah Aceh.
“Upaya pembentukan tim ini dilakukan untuk menuntaskan ketertinggalan pembangunan di kawasan tengah provinsi ini. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk mempromosikan lima wilayah tersebut khususnya di bidang pertanian dan perkebunan kepada investor luar dan lokal Aceh,” sebut Iskandar.
Di samping sektor pertanian dan perkebunan, Pemerintah Aceh juga sedang berfikir untuk menghidupkan sektor-sektor lainnya seperti perekonomian, pendidikan, dan kesehatan. “Jadi bukan pertanian dan perkebunan saja, tetapi juga akan menghidupkan sektor-sektor lainnya dengan jangka waktu pembangunan jangka panjang sebagaimana yang telah diatur dalam RT/RW Aceh,” pungkasnya.(c47)
Sumber : Serambinews.com
Sun, Nov 21st 2010, 11:23
BANDA ACEH - Pemerintah Aceh pada tahun 2011 akan memprioritaskan pembangunan di wilayah tengah Aceh, di antaranya Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Bireuen. Untuk itu, dalam waktu dekat ini tim percepatan pembangunan akan segera dibentuk
“Hal itu untuk mempercepat laju pembangunan di wilayah itu, serta mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut,” kata Kepala Bappeda Aceh, Ir Iskandar MSc, kepada Serambi, Sabtu (20/11).
Iskandar mengatakan, daerah-daerah di wilayah tengah Aceh tersebut memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang cukup besar. Karena itu percepatan pembangunan infrastruktur perlu segera dilakukan untuk menghidupkan sektor-sektor yang ada.
“Jadi yang pertama yang harus kita genjot adalah pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan jalan lintas,” sebut Iskandar. Dengan adanya fasilitas jalan lintas yang rencananya akan dibangun dua jalur, timur dan utara, pihaknya berkeyakinan rantai perekonomian di lima wilayah dimaksud akan hidup dan berkembang, sehingga hasil pertanian dan perkebunan dari kawasan tengah Aceh itu akan bisa menembus pasar lokal maupun luar.
“Komoditas-komoditas yang ada seperti sawit, kakao, jagung dan kopi kita harapkan, dengan adanya jalan tersebut bisa diekspor melalui Pelabuhan Krueng Gukueh (Aceh Utara),” ucapnya.
Untuk merealisir program infrastruktur jalan ini, Iskandar menyebutkan bahwa dana yang telah tersedia sebesar Rp 620 miliar, sehingga masih diperlukan tambahan dana sebesar Rp 1,8 triliun lagi. “Ini sedang kita bahas lebih lanjut dan kita harapkan bisa kita dapatkan dari bantuan Pemerintah Jepang,” ungkap Kepala Bappeda Aceh ini.
Gubernur sambung Iskandar, juga sedang berupaya membentuk tim percepatan pembangunan di wilayah tengah Aceh, yang diketuai langsung oleh Gubernur sendiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di kawasan tengah Aceh.
“Upaya pembentukan tim ini dilakukan untuk menuntaskan ketertinggalan pembangunan di kawasan tengah provinsi ini. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk mempromosikan lima wilayah tersebut khususnya di bidang pertanian dan perkebunan kepada investor luar dan lokal Aceh,” sebut Iskandar.
Di samping sektor pertanian dan perkebunan, Pemerintah Aceh juga sedang berfikir untuk menghidupkan sektor-sektor lainnya seperti perekonomian, pendidikan, dan kesehatan. “Jadi bukan pertanian dan perkebunan saja, tetapi juga akan menghidupkan sektor-sektor lainnya dengan jangka waktu pembangunan jangka panjang sebagaimana yang telah diatur dalam RT/RW Aceh,” pungkasnya.(c47)
Sumber : Serambinews.com
Penerimaan Hidrokarbon Aceh Capai 360 Persen
Sampai Posisi September 2010
* Dana Otsus Baru 85%
Utama
Mon, Nov 22nd 2010, 10:25
BANDA ACEH - Realisasi penerimaan Aceh secara menyeluruh sampai akhir September 2010 baru mencapai Rp 2,7 triliun atau 44,17% dari targetnya, Rp 6,244 triliun. Tapi, khusus penerimaan dari pos bagi hasil hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya justru telah melampui target, yakni mencapai Rp 230,4 miliar atau sudah 360,72% dari targetnya “hanya” Rp 63,8 miliar.
Sedangkan dana otsus, baru masuk 85% atau senilai Rp 3,271 triliun dari yang ditetapkan pemerintah pusat tahun ini untuk Aceh, yakni Rp 3,849 triliun. Sementara, penerimaan dari tiga BUMD (Bank Aceh, Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh, dan Perusahaan Daerah Geunap Mupakat), masih nol persen. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA), Drs Paradis MSi kepada Serambi, Minggu (21/11).
Didampingi Sekretaris DPKKA, Bustami dan Kepala Bidang Penerimaan Daerah Azhar, Paradis menjelaskan, melonjaknya realisasi penerimaan Aceh dari sumber penerimaan bagi hasil hidrokarbon dan sumber daya alam (SDA) lainnya, karena penerimaan bagi hasil hidrokarbon dan SDA periode keempat tahun lalu, baru disalurkan pemerintah pusat ke kas daerah pada awal tahun 2010 ini, sehingga penerimaan itu masuk dalam penerimaan tahun buku 2010.
Untuk membuktikan penerimaan dari pos dana bagi hasil hidrokarbon dan SDA lainnya tahun ini, sebagian dari sisa penerimaan tahun lalu yang terlambat ditransfer pemerintah pusat ke kas daerah, kata Paradis, dapat dilihat dari realisasi penerimaan pada pos yang sama pada tahun lalu. Terget penerimaan hidrokarbon dan SDA lainnya pada tahun lalu dibuat Rp 148,2 miliar, tapi realisasinya pada akhir tahun hanya 59,78% atau sebesar Rp 88,5 miliar.
Hal yang sama juga terjadi pada pos penerimaan tambahan dana bagi hasil migas. Realisasi penerimaannya sampai posisi September 2010 telah mencapai 137,28% atau sudah sebesar Rp 840,9 miliar dari targetnya Rp 612,6 miliar. Tahun lalu dari pos yang sama realisasinya hanya sebesar 56,85% atau senilai Rp 748,8 miliar dari targetnya Rp 1,317 triliun. Hal ini menunjukkan terlampuinya penerimaan tambahan dana bagi hasil migas tahun ini, karena sebagian dananya bersumber dari sisa dana tambahan bagi hasil migas periode IV yang terlambat ditransfer Depkeu ke kas daerah.
Penerimaan daerah dari sumber bagi hasil pajak, sebut Paradis, realisasinya masih rendah, baru 43,07% atau senilai Rp 96,3 miliar dari targetnya Rp 223,5 miliar. Sedangkan realisasi penerimaan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), dikirim pemerintah pusat berdasarkan kebutuhan bulanan. Sampai posisi September, realisasi DAU telah mencapai Rp 517,5 miliar atau sudah mencapai 83,23% dari yang telah ditetapkan pusat Rp 621,8 miliar. Sedangkan dana DAK baru terealisir Rp 22,1 miliar atau 73,02% dari jatah yang telah diberikan pusat untuk Aceh Rp 30 miliar.
Dari pos-pos penerimaan yang menjadi andalan penerimaan daerah, kata Paradis, ada beberapa pos penerimaan yang masih kosong, misalnya, dari perusahaan daerah. Antara lain, dari BPD/Bank Aceh, PD Geunap Mupakat, PDPA, BPR Mustaqim, dan Baitul Qiradh.
Dari BPD/Bank Aceh, penerimaan daerah yang ditargetkan tahun ini mencapai Rp 74,5 miliar, tapi sampai kini belum ada realisasinya. Penerimaan sebesar itu ditetapkan Pemerintah Aceh dari BPD/Bank Aceh, karena sampai 31 Desember 2009, jumlah dana penyertaan modal Pemerintah Aceh di bank tersebut telah mencapai Rp 551, 9 miliar.
Untuk PD Geunap Mufakat dan PDPA, Pemerintah Aceh tidak menetapkan target penerimaan. Modal penyertaan Pemerintah Aceh di PDPA Rp 5,1 miliar dan PD Geunap Mupakat Rp 6,5 miliar. Kepada Baitul Qiradh juga tidak ditetapkan, kendati Pemerintah Aceh telah menyertakan modalnya Rp 1,1 miliar. Tapi untuk BPR Mustaqim, Pemerintah Aceh menetapkan sumbangan realisasi penerimaannya sebesar Rp 12 juta, telah terealisir Rp 1,3 miliar atau 10.846%. Jumlah dana penyertaan modal Pemerintah Aceh di BPR Mustaqim tersebut Rp 37,7 miliar.
Sumber penerimaan Aceh lainnya yang telah melampaui target, sebut Paradis, adalah dari ritribusi perizinan tertentu. Misalnya, izin trayek, kesehatan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, perhubungan, tenaga kerja sosial, Perindagkop dan UKM, Pekerjaan Umum dan P2STP, realisasainya sudah mencapai Rp 570,9 juta dari targetnya Rp 40 juta, atau terealisir 1.427%.
Dari sumber penerimaan jasa giro kas umum, pemegang kas dan dana cadangan, baru 18,76% atau senilai Rp 4,512 miliar, dari targetnya Rp 24 miliar. Sedangkan dari pendapatan bunga deposito dana pendidikan, realisasinya sedikit besar atau sudah mencapai Rp 85,5 miliar atau 52,31% dari targetnya Rp 163,6 miliar. Penerimaan zakat realisasinya justru masih sangat rendah, baru 2,41%, atau senilai Rp 74,1 juta dari Rp 3 miliar yang ditargetkan tahun ini. (her)
sumber : Serambinews.com
* Dana Otsus Baru 85%
Utama
Mon, Nov 22nd 2010, 10:25
BANDA ACEH - Realisasi penerimaan Aceh secara menyeluruh sampai akhir September 2010 baru mencapai Rp 2,7 triliun atau 44,17% dari targetnya, Rp 6,244 triliun. Tapi, khusus penerimaan dari pos bagi hasil hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya justru telah melampui target, yakni mencapai Rp 230,4 miliar atau sudah 360,72% dari targetnya “hanya” Rp 63,8 miliar.
Sedangkan dana otsus, baru masuk 85% atau senilai Rp 3,271 triliun dari yang ditetapkan pemerintah pusat tahun ini untuk Aceh, yakni Rp 3,849 triliun. Sementara, penerimaan dari tiga BUMD (Bank Aceh, Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh, dan Perusahaan Daerah Geunap Mupakat), masih nol persen. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA), Drs Paradis MSi kepada Serambi, Minggu (21/11).
Didampingi Sekretaris DPKKA, Bustami dan Kepala Bidang Penerimaan Daerah Azhar, Paradis menjelaskan, melonjaknya realisasi penerimaan Aceh dari sumber penerimaan bagi hasil hidrokarbon dan sumber daya alam (SDA) lainnya, karena penerimaan bagi hasil hidrokarbon dan SDA periode keempat tahun lalu, baru disalurkan pemerintah pusat ke kas daerah pada awal tahun 2010 ini, sehingga penerimaan itu masuk dalam penerimaan tahun buku 2010.
Untuk membuktikan penerimaan dari pos dana bagi hasil hidrokarbon dan SDA lainnya tahun ini, sebagian dari sisa penerimaan tahun lalu yang terlambat ditransfer pemerintah pusat ke kas daerah, kata Paradis, dapat dilihat dari realisasi penerimaan pada pos yang sama pada tahun lalu. Terget penerimaan hidrokarbon dan SDA lainnya pada tahun lalu dibuat Rp 148,2 miliar, tapi realisasinya pada akhir tahun hanya 59,78% atau sebesar Rp 88,5 miliar.
Hal yang sama juga terjadi pada pos penerimaan tambahan dana bagi hasil migas. Realisasi penerimaannya sampai posisi September 2010 telah mencapai 137,28% atau sudah sebesar Rp 840,9 miliar dari targetnya Rp 612,6 miliar. Tahun lalu dari pos yang sama realisasinya hanya sebesar 56,85% atau senilai Rp 748,8 miliar dari targetnya Rp 1,317 triliun. Hal ini menunjukkan terlampuinya penerimaan tambahan dana bagi hasil migas tahun ini, karena sebagian dananya bersumber dari sisa dana tambahan bagi hasil migas periode IV yang terlambat ditransfer Depkeu ke kas daerah.
Penerimaan daerah dari sumber bagi hasil pajak, sebut Paradis, realisasinya masih rendah, baru 43,07% atau senilai Rp 96,3 miliar dari targetnya Rp 223,5 miliar. Sedangkan realisasi penerimaan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), dikirim pemerintah pusat berdasarkan kebutuhan bulanan. Sampai posisi September, realisasi DAU telah mencapai Rp 517,5 miliar atau sudah mencapai 83,23% dari yang telah ditetapkan pusat Rp 621,8 miliar. Sedangkan dana DAK baru terealisir Rp 22,1 miliar atau 73,02% dari jatah yang telah diberikan pusat untuk Aceh Rp 30 miliar.
Dari pos-pos penerimaan yang menjadi andalan penerimaan daerah, kata Paradis, ada beberapa pos penerimaan yang masih kosong, misalnya, dari perusahaan daerah. Antara lain, dari BPD/Bank Aceh, PD Geunap Mupakat, PDPA, BPR Mustaqim, dan Baitul Qiradh.
Dari BPD/Bank Aceh, penerimaan daerah yang ditargetkan tahun ini mencapai Rp 74,5 miliar, tapi sampai kini belum ada realisasinya. Penerimaan sebesar itu ditetapkan Pemerintah Aceh dari BPD/Bank Aceh, karena sampai 31 Desember 2009, jumlah dana penyertaan modal Pemerintah Aceh di bank tersebut telah mencapai Rp 551, 9 miliar.
Untuk PD Geunap Mufakat dan PDPA, Pemerintah Aceh tidak menetapkan target penerimaan. Modal penyertaan Pemerintah Aceh di PDPA Rp 5,1 miliar dan PD Geunap Mupakat Rp 6,5 miliar. Kepada Baitul Qiradh juga tidak ditetapkan, kendati Pemerintah Aceh telah menyertakan modalnya Rp 1,1 miliar. Tapi untuk BPR Mustaqim, Pemerintah Aceh menetapkan sumbangan realisasi penerimaannya sebesar Rp 12 juta, telah terealisir Rp 1,3 miliar atau 10.846%. Jumlah dana penyertaan modal Pemerintah Aceh di BPR Mustaqim tersebut Rp 37,7 miliar.
Sumber penerimaan Aceh lainnya yang telah melampaui target, sebut Paradis, adalah dari ritribusi perizinan tertentu. Misalnya, izin trayek, kesehatan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, perhubungan, tenaga kerja sosial, Perindagkop dan UKM, Pekerjaan Umum dan P2STP, realisasainya sudah mencapai Rp 570,9 juta dari targetnya Rp 40 juta, atau terealisir 1.427%.
Dari sumber penerimaan jasa giro kas umum, pemegang kas dan dana cadangan, baru 18,76% atau senilai Rp 4,512 miliar, dari targetnya Rp 24 miliar. Sedangkan dari pendapatan bunga deposito dana pendidikan, realisasinya sedikit besar atau sudah mencapai Rp 85,5 miliar atau 52,31% dari targetnya Rp 163,6 miliar. Penerimaan zakat realisasinya justru masih sangat rendah, baru 2,41%, atau senilai Rp 74,1 juta dari Rp 3 miliar yang ditargetkan tahun ini. (her)
sumber : Serambinews.com
Langganan:
Postingan (Atom)