Wed, Apr 6th 2011, 09:33
SABANG - Sejumlah sungai strategis di Aceh perlu diawasi dari pencemaran lingkungan, baik yang disebabkan oleh limbah industri, rumah tangga, limbah penambangan emas, pertanian maupun akibat adanya sedimentasi (endapan) dari hulu sungai. Pengawasan dibutuhkan agar kondisi lingkungan tak membahayakan kesehatan masyarakat.
Demikian disampaikan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Aceh, Ir Husaini Syamaun MM, kepada Serambi di Sabang, Selasa (5/4) saat menyampaikan kesimpulan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) “Pengelolaan Kualitas Air Sungai” yang berlangsung sejak 3-5 April di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh. Setelah melaksanakan Rakernis, para peserta yang merupakan para kepala Bapedalda dari seluruh Indonesia melakukan city tour ke Sabang. Di sana mereka mengamati kondisi lingkungan sejumah objek wisata seperti kilometer nol, Pulau Rubiah, Iboih, Danau Aneuk Laut, taman laut, dan hutan tropis Sabang. Setelah itu, rombongan bersilaturahmi dengan Muspida Sabang.
Dikatakan, dari hasil Rakernis dirumuskan sejumlah kesepakatan, antara lain, perlunya pemantauan sungai-sungai strategis di seluruh Indonesia. Pemantauan harus dilaksanakan secara periodik yakni lima kali dalam setahun atau lebih. Hal ini bertujuan agar sungai-sungai di seluruh Indonesia termasuk yang ada di Aceh tetap terjaga dari pencemaran. Selain itu, perlu adanya penambahan objek sungai yang dipantau serta menambah titik-titik pantau dan peningkatan frekuensi pengawasan.
“Guna mewujudkan hal ini, dibutuhkan kerja sama dari masyarakat Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, dengan cara mengalokasikan dana bagi pengawasan atau pemantauan sungai di Aceh. Harus diketahui bersama, sungai sangat penting untuk kehidupan. Jika tercemar, kemampuan sungai menetralisir air akan berkurang sehingga mengganggu sanitasi, terjadinya pencemaran air dan udara, serta terganggunya biota air,” katanya.
Sungai Tamiang tercemar
Dari hasil Rakernis juga terungkap bahwa secara keseluruhan kondisi sungai strategis di Aceh relatif bagus atau masih di bawah baku mutu dan belum berbahaya. Namun salah satu objek sungai yang dipantau di Aceh yakni Sungai Tamang ternyata telah tercemar oleh limbah industri dan limbah organik yang berasal dari bahan kimia pertanian seperti insektisida dan pestisida. Setelah dicek selama dua tahun, kata Husaini, ternyata Sungai Tamiang juga mengalami sendimentasi akibat material yang berasal dari hulu sungai seperti Sungai Tenggulun, Sungai di kawasan Pulua Tiga, dan Perlak.
Ditambahkan, selain Krueng Tamiang, pihak Bapedal Aceh menduga ada beberapa sungai yang kemungkinan berpotensi tercemar akibat penambangan emas secara tradisional sepreri Krueng Sabe dan Sungai Teunom Aceh Jaya, dan Krueng Mereubo di Aceh Barat. “Sungai tersebut dikhawatirkan tercemar merkuri dari limbah penambagan emas. Sejumlah sungai tersebut diagendakan akan menjadi objek tambahan pemantauan sungai pada awal tahun 2012,” pungkas Husaini. (gun)
Sumber : Serambinews.com
Selasa, 07 Juni 2011
Senin, 06 Juni 2011
Walhi Aceh Kritisi Pembangunan Fokus pada Pertambangan
Wed, Apr 6th 2011, 07:57
BANDA ACEH - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh mengkritik rencana pemerintah Aceh menjadikan sektor tambang sebagai basis pembangunan.”Rencana menjadikan sektor tambang sebagai basis pembangunan harus ditentang. Kami dengan tegas mengkritik rencana tersebut,” tegas Direktur Eksekutif Walhi Aceh, T Muhammad Zulfikar di Banda Aceh, Selasa.
Ia mengatakan rencana tersebut disampaikan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Aceh. Pada kesempatan itu, kata dia, Gubernur menyebutkan prioritas pembangunan Aceh 2012, yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur terpadu dan strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian (agroindustri), pertambangan, dan pariwisata.
“Rencana tersebut merupakan hal yang keliru dalam menyejahterakan rakyat. Sudah begitu banyak hutan dan lahan rusak serta melahirkan konflik sosial akibat pertambangan. Belum lagi bencana akibat kerusakan lahan,” ujar dia. Menurut dia, banyak contoh buruk yang ditimbulkan pertambangan, seperti Bangka Belitung. Daerah itu kini tinggal lubang-lubang besar peninggalan tambang timah.
Papua, sebut dia, juga tidak jauh beda. Kondisi pegunungan di daerah itu kini sudah menjadi danau akibat dikeruk perusahaan tambang. Sementara, masyarakat setempat tetap hidup miskin.
“Di Aceh juga seperti itu. Bahkan lebih parah lagi sudah menjurus kepada konflik sosial, seperti di Kabup[aten Aceh Selatan, terjadi bentrok warga di dua desa dan di Aceh Besar terjadi konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat setempat,” katanya.
Ia mengatakan, hal ini terjadi karena tanah di kawasan tambang dikeruk sedalam-dalamnya, mineralnya diambil, lalu dikirim ke luar negeri. Sementara, bekas galiannya ditinggalkan begitu saja.
“Pendapatan daerah dari sektor tambang ini juga tidak jelas. Tenaga kerja yang digunakan juga tidak banyak karena tambang di Aceh sifatnya mengeruk tanpa pengolahan. Sedangkan tenaga yang banyak tersebut berada pada tahap pengolahan atau pabrikasi,” papar dia.
Oleh karena itu, kata dia, Walhi menilai pilihan sektor pertambangan sebagai basis pembangunan merupakan hal keliru. Apalagi fakta membuktikan bahwa tidak ada rakyat yang makmur karena pertambangan.
Sebaiknya, lanjut dia, pemerintah Aceh memprioritaskan sektor lain, seperti pertanian, pariwisata, pendidikan, maupun industri kreatif karena potensinya masih menjanjikan.”Kini, eranya pembangunan berbasis lingkungan. Bukan zamannya lagi mengeruk sumber daya alam, tetapi melahirkan bencana. Jangan sampai Aceh mengulang kesalahan daerah, mengeruk habis-habisan sumber daya alam, tapi kini hidup dalam kemelaratan,” tandas T Muhammad Zulfikar.(ant)
Sumber : Serambinews.com
BANDA ACEH - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh mengkritik rencana pemerintah Aceh menjadikan sektor tambang sebagai basis pembangunan.”Rencana menjadikan sektor tambang sebagai basis pembangunan harus ditentang. Kami dengan tegas mengkritik rencana tersebut,” tegas Direktur Eksekutif Walhi Aceh, T Muhammad Zulfikar di Banda Aceh, Selasa.
Ia mengatakan rencana tersebut disampaikan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Aceh. Pada kesempatan itu, kata dia, Gubernur menyebutkan prioritas pembangunan Aceh 2012, yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur terpadu dan strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian (agroindustri), pertambangan, dan pariwisata.
“Rencana tersebut merupakan hal yang keliru dalam menyejahterakan rakyat. Sudah begitu banyak hutan dan lahan rusak serta melahirkan konflik sosial akibat pertambangan. Belum lagi bencana akibat kerusakan lahan,” ujar dia. Menurut dia, banyak contoh buruk yang ditimbulkan pertambangan, seperti Bangka Belitung. Daerah itu kini tinggal lubang-lubang besar peninggalan tambang timah.
Papua, sebut dia, juga tidak jauh beda. Kondisi pegunungan di daerah itu kini sudah menjadi danau akibat dikeruk perusahaan tambang. Sementara, masyarakat setempat tetap hidup miskin.
“Di Aceh juga seperti itu. Bahkan lebih parah lagi sudah menjurus kepada konflik sosial, seperti di Kabup[aten Aceh Selatan, terjadi bentrok warga di dua desa dan di Aceh Besar terjadi konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat setempat,” katanya.
Ia mengatakan, hal ini terjadi karena tanah di kawasan tambang dikeruk sedalam-dalamnya, mineralnya diambil, lalu dikirim ke luar negeri. Sementara, bekas galiannya ditinggalkan begitu saja.
“Pendapatan daerah dari sektor tambang ini juga tidak jelas. Tenaga kerja yang digunakan juga tidak banyak karena tambang di Aceh sifatnya mengeruk tanpa pengolahan. Sedangkan tenaga yang banyak tersebut berada pada tahap pengolahan atau pabrikasi,” papar dia.
Oleh karena itu, kata dia, Walhi menilai pilihan sektor pertambangan sebagai basis pembangunan merupakan hal keliru. Apalagi fakta membuktikan bahwa tidak ada rakyat yang makmur karena pertambangan.
Sebaiknya, lanjut dia, pemerintah Aceh memprioritaskan sektor lain, seperti pertanian, pariwisata, pendidikan, maupun industri kreatif karena potensinya masih menjanjikan.”Kini, eranya pembangunan berbasis lingkungan. Bukan zamannya lagi mengeruk sumber daya alam, tetapi melahirkan bencana. Jangan sampai Aceh mengulang kesalahan daerah, mengeruk habis-habisan sumber daya alam, tapi kini hidup dalam kemelaratan,” tandas T Muhammad Zulfikar.(ant)
Sumber : Serambinews.com
Peta Risiko Bencana Aceh Diluncurkan
Mon, Apr 4th 2011, 10:07
BANDA ACEH - Ketua Divisi Riset TDMRC Unsyiah, DR Agussabti menyebutkan dukungan Multi Donor Fund (MDF) terhadap Pemerintah Aceh dengan badan pelaksana UNDP telah mendorong keberhasilan dalam pembuatan Peta Risiko Bencana Aceh (Aceh Disaster Risk Map-ADRM). Peta risiko bencana itu akan diluncurkan/dibagikan kepada kabupaten/kota yang rentan bencana.
“Aceh masih perlu waspada kemungkinan bencana yang bisa terjadi, karena letaknya yang sangat rawan di sepanjang garis patahan bumi. Implikasinya akan berdampak pada rawannya daerah Aceh terhadap bencana gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor serta bencana lainnya. Berbagai ancaman itu berpotensi timbulkan bencana luas. Sehingga perlu pemikiran dalam mengurangi risiko bencana,” kata Agussabti dalam rilis yang diterima Serambi, kemarin.
Pemerintah Aceh melalui SKPA terkait serta TDMRC dibantu Badan Geologi Indonesia, BNPB dan Bappeda Aceh serta SKPD di setiap kabupaten/kota, sudah beberapa kali melaksanakan workshop untuk penyusunan metodologi peta risiko bencana.
“Produk ADRM ini salah satu pionir dalam perencanaan pembangunan. Di mana Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang meletakkan landasan perencanaan pembangunan provinsi dengan berbasiskan peta risiko bencana ini. Sebab itu dengan selesainya ADRM yang akan diluncurkan 5 April 2011 ini, memiliki makna penting dan berimplikasi luas bagi kesiapsiagaan dan keselamatan masyarakat Aceh pada konteks kekinian serta masa mendatang,” sebut DR Agussabti.
Ia mengatakan, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, dalam peluncuran ADRM yang dilakukan bersamaan dengan acara Musrenbang Aceh yang dijadwalkan Selasa (5/4) besok, akan membagikan ADRM kepada seluruh bupati dan wali kota, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy, dan secara simbolis diserahkan pada representatif daerah yang sering dilanda bencana.(rel/mir)
Sumber : Serambinews.com
BANDA ACEH - Ketua Divisi Riset TDMRC Unsyiah, DR Agussabti menyebutkan dukungan Multi Donor Fund (MDF) terhadap Pemerintah Aceh dengan badan pelaksana UNDP telah mendorong keberhasilan dalam pembuatan Peta Risiko Bencana Aceh (Aceh Disaster Risk Map-ADRM). Peta risiko bencana itu akan diluncurkan/dibagikan kepada kabupaten/kota yang rentan bencana.
“Aceh masih perlu waspada kemungkinan bencana yang bisa terjadi, karena letaknya yang sangat rawan di sepanjang garis patahan bumi. Implikasinya akan berdampak pada rawannya daerah Aceh terhadap bencana gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor serta bencana lainnya. Berbagai ancaman itu berpotensi timbulkan bencana luas. Sehingga perlu pemikiran dalam mengurangi risiko bencana,” kata Agussabti dalam rilis yang diterima Serambi, kemarin.
Pemerintah Aceh melalui SKPA terkait serta TDMRC dibantu Badan Geologi Indonesia, BNPB dan Bappeda Aceh serta SKPD di setiap kabupaten/kota, sudah beberapa kali melaksanakan workshop untuk penyusunan metodologi peta risiko bencana.
“Produk ADRM ini salah satu pionir dalam perencanaan pembangunan. Di mana Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang meletakkan landasan perencanaan pembangunan provinsi dengan berbasiskan peta risiko bencana ini. Sebab itu dengan selesainya ADRM yang akan diluncurkan 5 April 2011 ini, memiliki makna penting dan berimplikasi luas bagi kesiapsiagaan dan keselamatan masyarakat Aceh pada konteks kekinian serta masa mendatang,” sebut DR Agussabti.
Ia mengatakan, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, dalam peluncuran ADRM yang dilakukan bersamaan dengan acara Musrenbang Aceh yang dijadwalkan Selasa (5/4) besok, akan membagikan ADRM kepada seluruh bupati dan wali kota, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy, dan secara simbolis diserahkan pada representatif daerah yang sering dilanda bencana.(rel/mir)
Sumber : Serambinews.com
Minggu, 05 Juni 2011
Produksi Kakao Rendah
* Keasaman Tanah Masih Tinggi
Sun, Apr 3rd 2011, 09:40
BANDA ACEH - Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh bekerjasama dengan Swisscontact yang telah melakukan penelitian di lima kabupaten penghasil kakao (coklat) menemukan kadar keasaman tanah masih tinggi. Tak pelak, hasil produksi rendah dibandingkan secara nasional, sehingga perlu dilakukan penanganan khusus.
Kepala BPTP Ir T Iskandar MSi, Sabtu (2/4) menyatakan harus ada tindakan tepat untuk mengatasi masalah tersebut agar produksi kakao bisa ditingkatkan. Disebutkan, penelitian dilaksanakan di lima kabupaten yakni Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara dan Aceh Barat Daya dengan sampel 207 titik dari 32 kecamatan.
Dia juga mengungkapkan berdasarkan hasil penelitian di laboratorium BPTP didapatkan reaksi tanah (pH) 56 persen atau tergolong sangat masam, kemudian 32 persen masam, agak masam, neutral dan agak basa masing-masing 4 persen. Survey dan analisis tanah itu juga bertujuan untuk membuat rekomendasi pemupukan berdasarkan analisis lapangan dan laboratorium untuk setiap distrik wilayah proyek.
Kondisi itu, katanya, telah menyebabkan produktivitas kakao Aceh rendah yakni sekitar 400 kg per ha atau masih jatuh dari rata-rata nasional 700 kg per ha. Bahkan, di beberapa tempat di luar Aceh, produktivitas kakao mencapai 2 ton per ha atau lebih.
Iskandar mengakui sistem budidaya yang belum memenuhi syarat seperti penggunaan bibit unggul, pemeliharaan seperti pemupukan, pengendalian hama penyakit dan pemangkasan sampai pascapanen menyebabkan produksi rendah.
“Pola dan dosis pemupukan kakao di Aceh belum ada, sehingga melalui rekomendasi ini, petani dapat melakukan pemupukan sesuai kesuburan tanah,” papar Iskandar seraya menyebutkan bahwa lab BPTP Aceh telah mendapat pengakuan dari lab Puslittanah Bogor dan Dr Peter Slavich, Direktur Wollongbar Agricultural Institute, NSW-DPI Australia serta rekomendasi tersebut telah disampaikan pada Aceh Kakao Conference di Banda Aceh pada 10 Maret 2011 lalu.
Dalam rekomendasi tersebut, disebutkan pemberian kapur atau dolomit dilakukan 1 bulan sebelum atau sesudah pemberian pupuk. Dolomit yang mengandung CaO dan MgO lebih baik diberikan dari pada Kapur Pertanian yang hanya mengandung CaO. Pemberian Dolomit berkisar 150 - 300 gram/pohon/tahun tergantung lokasi.
M Ramlan, Kepala Lab BPTP Aceh menjelaskan lima kabupaten tersebut memiliki kandung Nitrogen, phospor dan kalium sangat rendah. Dia juga menyebutkan pemberian pupuk organik secara rutin akan menghemat sampai 50 persen pupuk non-organik seperti urea, TSP, NPK, dan lainnya. Dia menyarankan kompos sebaiknya sebanyak 30 kg/pohon/tahun kecuali di Desa Blang Makmur dan Lawe Nderasi, Aceh Tenggara.
Untuk meningkatkan kandungan Nitrogen, pemupukan urea sangat dianjurkan atau dapat pula menanam tanaman pelindung dan pemupukan dengan urea 200 - 300 gram/pohon/tahun. Kandungan phospor pemupukan dengan SP-36 sebanyak 50 - 100 gram/pohon/tahun. Kandungan kalium pupuk KCL/MOP 100 - 400 gram/pohon/tahun. Untuk melengkapi kebutuhan unsur hara dalam tanah maka perlu diberikan pupuk NPK (16-16-16) sebanyak 150 - 300 gram/pohon/tahun.
Pemberian pupuk sebaiknya dilakukan 2 kali setahun yaitu pada awal musim hujan dan awal musim kemarau. Cara pemberian pupuk dengan membuat alur/paritan sedalam 5 - 10 cm, jarak dari batang 120 cm keliling/lingkaran pohon, setelah pupuk ditabur merata alur/paritan ditutup kembali, tandasnya.(muh)
Sumber : Serambinews.com
Sun, Apr 3rd 2011, 09:40
BANDA ACEH - Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh bekerjasama dengan Swisscontact yang telah melakukan penelitian di lima kabupaten penghasil kakao (coklat) menemukan kadar keasaman tanah masih tinggi. Tak pelak, hasil produksi rendah dibandingkan secara nasional, sehingga perlu dilakukan penanganan khusus.
Kepala BPTP Ir T Iskandar MSi, Sabtu (2/4) menyatakan harus ada tindakan tepat untuk mengatasi masalah tersebut agar produksi kakao bisa ditingkatkan. Disebutkan, penelitian dilaksanakan di lima kabupaten yakni Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara dan Aceh Barat Daya dengan sampel 207 titik dari 32 kecamatan.
Dia juga mengungkapkan berdasarkan hasil penelitian di laboratorium BPTP didapatkan reaksi tanah (pH) 56 persen atau tergolong sangat masam, kemudian 32 persen masam, agak masam, neutral dan agak basa masing-masing 4 persen. Survey dan analisis tanah itu juga bertujuan untuk membuat rekomendasi pemupukan berdasarkan analisis lapangan dan laboratorium untuk setiap distrik wilayah proyek.
Kondisi itu, katanya, telah menyebabkan produktivitas kakao Aceh rendah yakni sekitar 400 kg per ha atau masih jatuh dari rata-rata nasional 700 kg per ha. Bahkan, di beberapa tempat di luar Aceh, produktivitas kakao mencapai 2 ton per ha atau lebih.
Iskandar mengakui sistem budidaya yang belum memenuhi syarat seperti penggunaan bibit unggul, pemeliharaan seperti pemupukan, pengendalian hama penyakit dan pemangkasan sampai pascapanen menyebabkan produksi rendah.
“Pola dan dosis pemupukan kakao di Aceh belum ada, sehingga melalui rekomendasi ini, petani dapat melakukan pemupukan sesuai kesuburan tanah,” papar Iskandar seraya menyebutkan bahwa lab BPTP Aceh telah mendapat pengakuan dari lab Puslittanah Bogor dan Dr Peter Slavich, Direktur Wollongbar Agricultural Institute, NSW-DPI Australia serta rekomendasi tersebut telah disampaikan pada Aceh Kakao Conference di Banda Aceh pada 10 Maret 2011 lalu.
Dalam rekomendasi tersebut, disebutkan pemberian kapur atau dolomit dilakukan 1 bulan sebelum atau sesudah pemberian pupuk. Dolomit yang mengandung CaO dan MgO lebih baik diberikan dari pada Kapur Pertanian yang hanya mengandung CaO. Pemberian Dolomit berkisar 150 - 300 gram/pohon/tahun tergantung lokasi.
M Ramlan, Kepala Lab BPTP Aceh menjelaskan lima kabupaten tersebut memiliki kandung Nitrogen, phospor dan kalium sangat rendah. Dia juga menyebutkan pemberian pupuk organik secara rutin akan menghemat sampai 50 persen pupuk non-organik seperti urea, TSP, NPK, dan lainnya. Dia menyarankan kompos sebaiknya sebanyak 30 kg/pohon/tahun kecuali di Desa Blang Makmur dan Lawe Nderasi, Aceh Tenggara.
Untuk meningkatkan kandungan Nitrogen, pemupukan urea sangat dianjurkan atau dapat pula menanam tanaman pelindung dan pemupukan dengan urea 200 - 300 gram/pohon/tahun. Kandungan phospor pemupukan dengan SP-36 sebanyak 50 - 100 gram/pohon/tahun. Kandungan kalium pupuk KCL/MOP 100 - 400 gram/pohon/tahun. Untuk melengkapi kebutuhan unsur hara dalam tanah maka perlu diberikan pupuk NPK (16-16-16) sebanyak 150 - 300 gram/pohon/tahun.
Pemberian pupuk sebaiknya dilakukan 2 kali setahun yaitu pada awal musim hujan dan awal musim kemarau. Cara pemberian pupuk dengan membuat alur/paritan sedalam 5 - 10 cm, jarak dari batang 120 cm keliling/lingkaran pohon, setelah pupuk ditabur merata alur/paritan ditutup kembali, tandasnya.(muh)
Sumber : Serambinews.com
Aceh Masih Potensi Hujan Hingga Empat Hari ke Depan
* Tinggi Gelombang Capai 2,5 Meter
Sat, Apr 2nd 2011, 11:17
BANDA ACEH - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Blang Bintang, Aceh Besar memprediksi empat hari ke depan (1-4 April), sejumlah daerah di Aceh masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang disertai angin kencang serta petir berdurasi singkat. Sedangkan tinggi gelombang di perairan barat-selatan Aceh diperkirakan mencapai 2,5 meter.
Kepala Seksi (Kasi) Observasi dan Informasi BMKG Blang Bintang, Alvianto melalui prakirawan, Rahmad Tauladani, kepada Serambi, Jumat (1/4) menjelaskan, meski cuaca terik, diperkirakan sejumlah wilayah Aceh untuk empat hari ke depan berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang disertai angin kencang dan petir, terutama menjelang sore dan malam. Kondisi seperti itu diprediksi terjadi di Aceh bagian barat, selatan, dan timur.
Rahmad menambahkan, adanya pusaran angin di Samudera Hindia sebelah barat Aceh dan hangatnya suhu muka laut antara 28-29 derajat Celcius, sedikit banyak mempengaruhi peningkatan aktivitas pertumbuhan awan hujan (awan konvektif) terutama di sejumlah wilayah Aceh. “Bukan itu saja, adanya aktivitas awan konvektif terkait dengan temperatur yang cukup tinggi pada siang hari (32-33 derajat Celcius), yang merupakan aktivitas atmosfer berskala lokal di mana hal itu akan memberikan peluang bagi pertumbuhan awan hujan yang berpotensi menimbulkan hujan ringan hingga sedang pada sore atau malam hari,” jelasnya lagi.
Sementara itu, kata Rahmad, pola angin umumnya bertiup dari barat menuju utara dengan kecepatan 8-25 km/jam. Namun di bagian barat-selatan Aceh, angin yang bertiup maksimum kecepatannya diperkirakan mencapai 30 km/jam. Sedangkan prakiraan tinggi gelombang laut empat hari ke depan, di perairan Aceh dan barat-selatan mencapai ketinggian yang sama yaitu 1,25-2,0 meter, maksimum 2,5 meter. Untuk di perairan utara Aceh tinggi gelombang berkisar 0,5-1,25 meter.
“Masyarakat perlu waspada, saat ini Aceh masih mengalami musim pancaroba belum lagi memasuki musim kemarau. Di mana dalam masa peralihan ini kondisi cuaca di Aceh tidak konsisten, bisa berubah-rubah. Sepekan lalu, kita mengalami hujan ekstrem, empat hari ke depan terjadi terik kembali namun hujan masih tetap berpeluang turun, ringan hingga sedang,” kata prakirawan ini mengingatkan.(c47)
Sumber : Serambinews.com
Sat, Apr 2nd 2011, 11:17
BANDA ACEH - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Blang Bintang, Aceh Besar memprediksi empat hari ke depan (1-4 April), sejumlah daerah di Aceh masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang disertai angin kencang serta petir berdurasi singkat. Sedangkan tinggi gelombang di perairan barat-selatan Aceh diperkirakan mencapai 2,5 meter.
Kepala Seksi (Kasi) Observasi dan Informasi BMKG Blang Bintang, Alvianto melalui prakirawan, Rahmad Tauladani, kepada Serambi, Jumat (1/4) menjelaskan, meski cuaca terik, diperkirakan sejumlah wilayah Aceh untuk empat hari ke depan berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang disertai angin kencang dan petir, terutama menjelang sore dan malam. Kondisi seperti itu diprediksi terjadi di Aceh bagian barat, selatan, dan timur.
Rahmad menambahkan, adanya pusaran angin di Samudera Hindia sebelah barat Aceh dan hangatnya suhu muka laut antara 28-29 derajat Celcius, sedikit banyak mempengaruhi peningkatan aktivitas pertumbuhan awan hujan (awan konvektif) terutama di sejumlah wilayah Aceh. “Bukan itu saja, adanya aktivitas awan konvektif terkait dengan temperatur yang cukup tinggi pada siang hari (32-33 derajat Celcius), yang merupakan aktivitas atmosfer berskala lokal di mana hal itu akan memberikan peluang bagi pertumbuhan awan hujan yang berpotensi menimbulkan hujan ringan hingga sedang pada sore atau malam hari,” jelasnya lagi.
Sementara itu, kata Rahmad, pola angin umumnya bertiup dari barat menuju utara dengan kecepatan 8-25 km/jam. Namun di bagian barat-selatan Aceh, angin yang bertiup maksimum kecepatannya diperkirakan mencapai 30 km/jam. Sedangkan prakiraan tinggi gelombang laut empat hari ke depan, di perairan Aceh dan barat-selatan mencapai ketinggian yang sama yaitu 1,25-2,0 meter, maksimum 2,5 meter. Untuk di perairan utara Aceh tinggi gelombang berkisar 0,5-1,25 meter.
“Masyarakat perlu waspada, saat ini Aceh masih mengalami musim pancaroba belum lagi memasuki musim kemarau. Di mana dalam masa peralihan ini kondisi cuaca di Aceh tidak konsisten, bisa berubah-rubah. Sepekan lalu, kita mengalami hujan ekstrem, empat hari ke depan terjadi terik kembali namun hujan masih tetap berpeluang turun, ringan hingga sedang,” kata prakirawan ini mengingatkan.(c47)
Sumber : Serambinews.com
Cabai dan Beras Sumbang Deflasi Aceh
Sat, Apr 2nd 2011, 10:11
BANDA ACEH - Pergerakan harga cabai dan beras yang cukup signifikan dalam tiga bulan terakhir ternyata berpengaruh sangat besar terhadap trend pergerakan harga barang dan jasa secara umum (inflasi/deflasi) di Aceh. Bila sebelumnya pada Januari dan Februari 2011 lonjakan harga dua komoditas tersebut menyebabkan Aceh mengalami inflasi, maka pada Maret kemarin justeru sebaliknya. Dua komoditas ini justeru menjadi penyumbang terbesar deflasi di Aceh.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Syech Suhaimi, menyebutkan, pada Maret 2011 Aceh mengalami deflasi sebesar 1,58 persen. “Kota Banda Aceh mengalami deflasi 1,92 persen dan Lhokseumawe 1,22 persen, sehingga secara agregat Aceh mengalami deflasi 1,58 persen,” kata Suhaimi saat memaparkan berita resmi statistik, Jumat (1/4).
Secara umum sebutnya, deflasi disebabkan penurunan harga pada kelompok bahan makanan sebesar 7,04 persen. Cabai merah dia sebutkan menempati urutan pertama sebagai penyumbang terbesar deflasi dengan andil (-0,6475) persen, diikuti tongkol (-0,5018) persen, dan beras (-0,4150) persen. Deflasi ini ternyata juga terjadi di seluruh kota di Sumatera. Sedangkan secara nasional, dari 66 kota yang dipantau BPS, deflasi terjadi di 52 kota, sedangkan inflasi terjadi hanya di 14 kota.
Nilai tukar petani
Sementara terkait dengan nilai tukar petani (NTP) Aceh, Syech Suhaimi menyebutkan bahwa pada Maret kemarin terjadi penurunan NTP sebesar 0,73 persen menjadi sebesar 104,37 persen. Hal ini disebabkan indeks harga yang diterima petani mengalami penurunan lebih besar dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar petani. “Indeks yang diterima petani turun sebesar 1,00 persen,sementara indeks yang dibayar petani hanya mengalami penurunan sebesar 0,27 persen,” sebut Suhaimi.(ami)
Sumber : Serambinews.com
BANDA ACEH - Pergerakan harga cabai dan beras yang cukup signifikan dalam tiga bulan terakhir ternyata berpengaruh sangat besar terhadap trend pergerakan harga barang dan jasa secara umum (inflasi/deflasi) di Aceh. Bila sebelumnya pada Januari dan Februari 2011 lonjakan harga dua komoditas tersebut menyebabkan Aceh mengalami inflasi, maka pada Maret kemarin justeru sebaliknya. Dua komoditas ini justeru menjadi penyumbang terbesar deflasi di Aceh.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Syech Suhaimi, menyebutkan, pada Maret 2011 Aceh mengalami deflasi sebesar 1,58 persen. “Kota Banda Aceh mengalami deflasi 1,92 persen dan Lhokseumawe 1,22 persen, sehingga secara agregat Aceh mengalami deflasi 1,58 persen,” kata Suhaimi saat memaparkan berita resmi statistik, Jumat (1/4).
Secara umum sebutnya, deflasi disebabkan penurunan harga pada kelompok bahan makanan sebesar 7,04 persen. Cabai merah dia sebutkan menempati urutan pertama sebagai penyumbang terbesar deflasi dengan andil (-0,6475) persen, diikuti tongkol (-0,5018) persen, dan beras (-0,4150) persen. Deflasi ini ternyata juga terjadi di seluruh kota di Sumatera. Sedangkan secara nasional, dari 66 kota yang dipantau BPS, deflasi terjadi di 52 kota, sedangkan inflasi terjadi hanya di 14 kota.
Nilai tukar petani
Sementara terkait dengan nilai tukar petani (NTP) Aceh, Syech Suhaimi menyebutkan bahwa pada Maret kemarin terjadi penurunan NTP sebesar 0,73 persen menjadi sebesar 104,37 persen. Hal ini disebabkan indeks harga yang diterima petani mengalami penurunan lebih besar dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar petani. “Indeks yang diterima petani turun sebesar 1,00 persen,sementara indeks yang dibayar petani hanya mengalami penurunan sebesar 0,27 persen,” sebut Suhaimi.(ami)
Sumber : Serambinews.com
Rabu, 01 Juni 2011
Bapedal Galar Rakernis Pemantauan Kualitas Air
* Krueng Tamiang Tercemar
Sat, Apr 2nd 2011, 09:25
BANDA ACEH - Provinsi Aceh dipercaya sebagai tuan rumah pelaksanaan rapat kerja teknis (Rakernis) pemantauan kualitas air sungai, yang dijadwalkan berlangsung 3-5 April 2011 di Hotel Hermes Palace. “Aceh terpilih sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan berskala nasional, yang diikuti 120 peserta dari 33 Bapedal se-Indonesia dan pimpinan Ecoregion itu, diagendakan dibuka Menteri Lingkungan Hidup, Gusti Muhammad Hatta,” kata Ir Husaini Syamaun, kepada Serambi kemarin.
Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Dampak Lingkungan (Bapedal) Aceh Ir Husaini Syamaun menyebutkan, untuk melakukan pemantauan, plus menjaga kualitas air sungai yang rentan tercemar, seperti Sungai Krueng Sabe, Krueng Teunom, Krueng Meureubo, termasuk beberapa badan dan aliran air yang ada di Aceh Selatan, kini pemerintah Aceh membutuhkan dana relatif besar. Karenanya, ia berharap semua pihak memberikan konstribusi dalam menyukseskan agenda yang bersifat nasional.
Berkaitan itu pula, Bapedal Aceh juga berharap pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), agar mengeluarkan kebijakan dan tambahan anggaran di bidang pemantauan kualitas air. Ia menyebutkan, pencemaran air sungai Krueng Tamiang, Sungai Krueng Sabee, Krueng Teunom, Krueng Meureubo, termasuk beberapa badan dan aliran air yang ada di Aceh Selatan, memang memerlukan pengawasan ektra. Selain pencemaran dari rumah tangga, air sungai Tamiang dan sejumlah sungai lainnya di Aceh, juga berpotensi dari limbah cair pertanian seperti penggunaan pupuk petani (pertisida). “Meski belum berdampak serius dari pencemaran itu namun perlu diwaspadai,”katanya.(awi)
Sumber : Serambinews.com
Sat, Apr 2nd 2011, 09:25
BANDA ACEH - Provinsi Aceh dipercaya sebagai tuan rumah pelaksanaan rapat kerja teknis (Rakernis) pemantauan kualitas air sungai, yang dijadwalkan berlangsung 3-5 April 2011 di Hotel Hermes Palace. “Aceh terpilih sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan berskala nasional, yang diikuti 120 peserta dari 33 Bapedal se-Indonesia dan pimpinan Ecoregion itu, diagendakan dibuka Menteri Lingkungan Hidup, Gusti Muhammad Hatta,” kata Ir Husaini Syamaun, kepada Serambi kemarin.
Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Dampak Lingkungan (Bapedal) Aceh Ir Husaini Syamaun menyebutkan, untuk melakukan pemantauan, plus menjaga kualitas air sungai yang rentan tercemar, seperti Sungai Krueng Sabe, Krueng Teunom, Krueng Meureubo, termasuk beberapa badan dan aliran air yang ada di Aceh Selatan, kini pemerintah Aceh membutuhkan dana relatif besar. Karenanya, ia berharap semua pihak memberikan konstribusi dalam menyukseskan agenda yang bersifat nasional.
Berkaitan itu pula, Bapedal Aceh juga berharap pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), agar mengeluarkan kebijakan dan tambahan anggaran di bidang pemantauan kualitas air. Ia menyebutkan, pencemaran air sungai Krueng Tamiang, Sungai Krueng Sabee, Krueng Teunom, Krueng Meureubo, termasuk beberapa badan dan aliran air yang ada di Aceh Selatan, memang memerlukan pengawasan ektra. Selain pencemaran dari rumah tangga, air sungai Tamiang dan sejumlah sungai lainnya di Aceh, juga berpotensi dari limbah cair pertanian seperti penggunaan pupuk petani (pertisida). “Meski belum berdampak serius dari pencemaran itu namun perlu diwaspadai,”katanya.(awi)
Sumber : Serambinews.com
Langganan:
Postingan (Atom)