Fri, Jan 21st 2011, 08:13
BANDA ACEH - Kepala Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL), Fauzan Azima, meragukan keabsahan surat Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI yang memuat pernyataan persetujuan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, menyerahkan pengelolaan lima sub bidang kehutanan kepada Pemerintah Pusat. Karenanya, Fauzan mendesak Gubernur Irwandi untuk meminta klarifikasi kepada Sekjen Kemenhut, Hadi Daryanto terkait isi surat yang ditujukan kepada Kemendagri tersebut.
Dalam siaran pers kepada Serambi Kamis (20/1), Fauzan Azima mengaku sama sekali tidak mempercayai isi surat tentang persetujuan dari Gubernur Irwandi itu. Pasalnya, kata Fauzan, selama ini Gubernur Irwandi menyadari bahwa pengelolaan hutan di bawah pusat akan membuat hutan Aceh semakin hancur. “Karena itu pula Gubernur Aceh mencanangkan Green Aceh, moratorium logging, dan terlibat aktif dalam Forum Gubernur Dunia untuk Perubahan Iklim,” tulis Fauzan.
Berdasarkan hal itu, Fauzan menganggap bahwa tindakan Sekjen Kemenhut Hadi Daryanto yang menulis bahwa Gubernur Aceh menyetujui pengelolaan lima sub bidang kehutanan kepada Pemerintah Pusat, dilakukan tanpa persetujuan Gubernur Irwandi. “Sebab itu, Gubernur harus minta klarifikasi dan menuntut Sekjen Kemenhut RI Hadi Daryanto karena telah mencemarkan nama baik Gubernur Aceh dengan mengirimkan surat kepada Kemendagri RI),” tukas Fauzan.
Kepala BPKEL ini juga mengatakan, jika RPP yang masih berstatus pending issue itu disahkan, sangat bertentangan dengan semangat UUPA yang merupakan amanah MoU Helsinki. “Semangat UUPA adalah rakyat Aceh diberi hak mengelola sumber daya alamnya sendiri. Lahirnya UUPA bukan terjadi dengan sendirinya, tetapi butuh waktu 30 tahun lebih dengan pengorbanan nyawa, harta benda, dan air mata,” kata dia.
“Oleh karena begitu pentingnya isu pengelolaan hutan Aceh ini bagi harkat dan martabat rakyat Aceh, maka sebaiknya Gubernur Aceh Irwandi Yusuf cepat menyelesaikan masalah ini dengan meminta Kemenhut mengklarifikasi. Kalau perlu menuntut Sekjen Kemenhut yang telah mengutip pembicaraan via telepon untuk surat resmi kepada Depdagri,” imbuh Fauzan Azima.(nal)
Sumber : Serambinews.com
Kamis, 03 Maret 2011
Aceh prioritaskan pembangunan jalan
Thursday, 20 January 2011 13:05
BANDA ACEH - Pemerintah Aceh memprioritaskan pembangunan jalan termasuk "highway" (jalan raya) lintas timur dan lintas tengah guna mempercepat proses perekonomian di provinsi itu.
Koordinator tim pelaksana task force percepatan pembangunan infrastruktur Aceh Muhyan Yunan di Banda Aceh, mengatakan, pembangunan jalan tersebut untuk menciptakan infrastruktur transportasi daerah pedalaman dan bisa membangkitkan perkembangan ekonomi di seluruh wilayah di Aceh.
"Tapi pekerjaan ini tidak mudah, kendala utamanya adalah di bidang pendanaan. Kita butuh dana yang besar untuk membangun, oleh karena itu dibutuhkan peran pihak swasta untuk bisa membantu percepatan pembangunan infrastruktur ini," kata Muhyan yang juga Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya (BMCK) Aceh, siang ini.
Sementara itu, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengakui lemahnya pendanaan menjadi kendala dalam proses percepatan pembangunan infrastruktur di Aceh. Di antara kendala tersebut adalah lemahnya peran swasta, terbatasnya anggaran APBN, rendahnya kemampuan perbankan untuk investasi infrastruktur.
"Oleh karenanya mengaktifkan peran swasta menjadi hal penting, termasuk perbankan, karena investasi di bidang infrastruktur memang investasi yang besar dan memiliki risiko yang besar pula, jadi memang harus ada sistem penyebaran informasi dan regulasi yang kuat," katanya.
Selain pembangunan ruas jalan, tim task force juga memprioritaskan pembangunan waduk penampung air, untuk penyedia sumber energi listrik, serta pengembangan sistem pertanian dan mendukung kebutuhan sumber daya air.
Dua waduk yang segera diprioritaskan pengembangan pembangunannya adalah waduk Jambo Aye dan Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara.
Sumber : Waspada.co.id
BANDA ACEH - Pemerintah Aceh memprioritaskan pembangunan jalan termasuk "highway" (jalan raya) lintas timur dan lintas tengah guna mempercepat proses perekonomian di provinsi itu.
Koordinator tim pelaksana task force percepatan pembangunan infrastruktur Aceh Muhyan Yunan di Banda Aceh, mengatakan, pembangunan jalan tersebut untuk menciptakan infrastruktur transportasi daerah pedalaman dan bisa membangkitkan perkembangan ekonomi di seluruh wilayah di Aceh.
"Tapi pekerjaan ini tidak mudah, kendala utamanya adalah di bidang pendanaan. Kita butuh dana yang besar untuk membangun, oleh karena itu dibutuhkan peran pihak swasta untuk bisa membantu percepatan pembangunan infrastruktur ini," kata Muhyan yang juga Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya (BMCK) Aceh, siang ini.
Sementara itu, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengakui lemahnya pendanaan menjadi kendala dalam proses percepatan pembangunan infrastruktur di Aceh. Di antara kendala tersebut adalah lemahnya peran swasta, terbatasnya anggaran APBN, rendahnya kemampuan perbankan untuk investasi infrastruktur.
"Oleh karenanya mengaktifkan peran swasta menjadi hal penting, termasuk perbankan, karena investasi di bidang infrastruktur memang investasi yang besar dan memiliki risiko yang besar pula, jadi memang harus ada sistem penyebaran informasi dan regulasi yang kuat," katanya.
Selain pembangunan ruas jalan, tim task force juga memprioritaskan pembangunan waduk penampung air, untuk penyedia sumber energi listrik, serta pengembangan sistem pertanian dan mendukung kebutuhan sumber daya air.
Dua waduk yang segera diprioritaskan pengembangan pembangunannya adalah waduk Jambo Aye dan Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara.
Sumber : Waspada.co.id
MDF beri bantuan 646 juta dollar
Thursday, 20 January 2011 22:06
BANDA ACEH - Multi Donor Fund (MDF) telah mengalokasikan paket bantuan senilai 646 juta dollar untuk pekerjaan 23 proyek di lima area utama sesuai dengan prioritas pemerintah untuk mendukung keberlanjutan program rekontruksi dan rehabilitasi Aceh-Nias pasca tsunami. Hal ini dikemukan Manager MDF, Shamima Khan, malam ini.
Dijelaskan, MDF yang didirikan pada Mei 2005 telah mengumpulkan dana dari 15 donor sebesar US $678 juta untuk mendukung pemulihan dan rehabilitasi Aceh-Nias.
“Dana terhimpun merupakan sepuluh persen dari keseluruhan biaya rekonstruksi,”ujar Shamima seraya menyebutkan,setelah beroperasi selama lima tahun lebih, MDF telah membangun kembali atau memperbaiki lebih dari 19.500 rumah, membangun lebih dari 2.600 Km jalan.
Tak hanya itu, MDF juga membangun 7,5 Km jembatan, lebih dari 1.500 Km irigasi dan drainase, 6.000 sumur bor, 483 sekolah, 400 kantor pemerintah lokal atau bali desa, serta 220.000 lebih sertifikat tanah telah didistribusikan.
"Semua ini dapat di capai melalui partisipasi komunitas, di mana penduduk desa diberdayakan untuk menentukan apa yang paling dibutuhkan dalam komunitasnya, melaksanakan pembiayaannya dan memantau kualitas hasilnya," pungkas Shamima.
Selain itu, MDF juga melanjutkan komitmen hingga akhir mandatnya pada Desember 2012. Harapan lainnya, yaitu masa akan datang, Aceh yang aman dan damai sebagai warisan dari rekonstruksi.
Sementara itu, Ketua Perwakilan Bank Dunia, Stefan Koeberle, menyatakan pihaknya sangat bergembira bahwa program yang dijalankan selama ini telah mencapai hasil yang luar biasa.
Dikatakan, proyek MDF berjalan sesuai rencana dalam memenuhi target sebelum penutupan Juni 2012. "Saat ini kami bekerja untuk memperkuat kapasitas lembaga daerah dan meletakkan landasan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," jelasnya.
Sumber : Waspada.co.id
BANDA ACEH - Multi Donor Fund (MDF) telah mengalokasikan paket bantuan senilai 646 juta dollar untuk pekerjaan 23 proyek di lima area utama sesuai dengan prioritas pemerintah untuk mendukung keberlanjutan program rekontruksi dan rehabilitasi Aceh-Nias pasca tsunami. Hal ini dikemukan Manager MDF, Shamima Khan, malam ini.
Dijelaskan, MDF yang didirikan pada Mei 2005 telah mengumpulkan dana dari 15 donor sebesar US $678 juta untuk mendukung pemulihan dan rehabilitasi Aceh-Nias.
“Dana terhimpun merupakan sepuluh persen dari keseluruhan biaya rekonstruksi,”ujar Shamima seraya menyebutkan,setelah beroperasi selama lima tahun lebih, MDF telah membangun kembali atau memperbaiki lebih dari 19.500 rumah, membangun lebih dari 2.600 Km jalan.
Tak hanya itu, MDF juga membangun 7,5 Km jembatan, lebih dari 1.500 Km irigasi dan drainase, 6.000 sumur bor, 483 sekolah, 400 kantor pemerintah lokal atau bali desa, serta 220.000 lebih sertifikat tanah telah didistribusikan.
"Semua ini dapat di capai melalui partisipasi komunitas, di mana penduduk desa diberdayakan untuk menentukan apa yang paling dibutuhkan dalam komunitasnya, melaksanakan pembiayaannya dan memantau kualitas hasilnya," pungkas Shamima.
Selain itu, MDF juga melanjutkan komitmen hingga akhir mandatnya pada Desember 2012. Harapan lainnya, yaitu masa akan datang, Aceh yang aman dan damai sebagai warisan dari rekonstruksi.
Sementara itu, Ketua Perwakilan Bank Dunia, Stefan Koeberle, menyatakan pihaknya sangat bergembira bahwa program yang dijalankan selama ini telah mencapai hasil yang luar biasa.
Dikatakan, proyek MDF berjalan sesuai rencana dalam memenuhi target sebelum penutupan Juni 2012. "Saat ini kami bekerja untuk memperkuat kapasitas lembaga daerah dan meletakkan landasan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," jelasnya.
Sumber : Waspada.co.id
Tata Kelola Lingkungan PLB-KTS Terbaik di Aceh
Wed, Jan 19th 2011, 09:09
SONY DSC Tim dari Bapedalda Aceh yang didampingi staf PT KTS sedang memeriksa fasilitas tanki pembuangan limbah B3 di areal pabrik PT KTS, Kaway XVI Aceh Barat. FOTO/IST
BANDA ACEH - Tata kelola lingkungan PT Perkebunan Lembah Bakti (PLB) dan PT Karya Tanah Subur (KTS) ditetapkan sebagai yang terbaik pertama dan kedua di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dua perusahaan perkebunan kelapa sawit di bawah Grup PT Astra Agro Lestari Tbk tersebut memperoleh penghargaan sebagai yang terbaik itu dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Aceh.
“Ini berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan oleh Bapedalda Aceh selama tiga bulan terakhir 2010 terhadap 26 perkebunan kelapa sawit (PKS) di wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam,” kata Kepala Bapedalda Aceh Ir Husaini Syamaun MM dalam keterangannya terkait pengumuman pengelolaan lingkungan PKS di wilayah Aceh.
Head of Public Relations PT Astra Agro Lestari Tbk (PT AAL), Tofan Mahdi, kepada Serambi kemarin mengatakan, keberhasilan yang diraih itu tak lepas dari kerja kolektif semua pihak, serta komitmen tiada henti pihak PT AAL untuk senantiasa menciptakan usaha perkebunan sawit yang berbasis pengelolaan lingkungan.
PT Perkebunan Lembah Bakti (PLB) terletak di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil meraih terbaik pertama. Dan PT Karya Tanah Subur (KTS) di Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat meraih rangking kedua.
Sementara Staf SHE (safety, health, and environment) PT KTS, Iqbal, menjelaskan, tim monev Bapedalda tersebut menilai aspek pemenuhan legalitas perusahaan termasuk perizinan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu pencapaian pemenuhan matrik pengelolaan lingkungan hidup pada dokumen AMDAL, ketertiban pelaporan AMDAL, pengelolaan limbah B3, kebersihan pabrik, pemenuhan kualitas baku mutu limbah cair dan emisi udara serta program CSR yang dilakukan perusahaan terhadap masyarakat sekitar, juga dinilai.
Untuk melakukan penilaian ini, tim dari Bapedal Aceh melakukan audit lapangan untuk mengumpulkan data sekaligus melihat langsung kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di setiap perusahaan.
Keberhasilan ini merupakan hasil komitmen manajemen PT PLB dan KTS dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup secara konsisten. Namun begitu, dari hasil audit lapangan oleh Bapedal masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam pengelolaan lingkungan, sehingga jajaran PT AAL tidak berpuas diri dengan pencapaian yang telah ada.
Administratur PT KTS Azhar Rahman mengatakan “PT KTS bukan hanya milik Grup Astra tapi juga merupakan milik seluruh karyawan dan masyarakat yang ada disekitar PT KTS. Apabila PT KTS mampu memperbaiki kinerjanya, maka hasilnya juga akan dinikmati oleh karyawan dan masyarakat dalam bentuk perbaikan fasilitas dan bantuan sosial lainnya.”(*/nur)
Sumber : Serambinews.com
SONY DSC Tim dari Bapedalda Aceh yang didampingi staf PT KTS sedang memeriksa fasilitas tanki pembuangan limbah B3 di areal pabrik PT KTS, Kaway XVI Aceh Barat. FOTO/IST
BANDA ACEH - Tata kelola lingkungan PT Perkebunan Lembah Bakti (PLB) dan PT Karya Tanah Subur (KTS) ditetapkan sebagai yang terbaik pertama dan kedua di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dua perusahaan perkebunan kelapa sawit di bawah Grup PT Astra Agro Lestari Tbk tersebut memperoleh penghargaan sebagai yang terbaik itu dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Aceh.
“Ini berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan oleh Bapedalda Aceh selama tiga bulan terakhir 2010 terhadap 26 perkebunan kelapa sawit (PKS) di wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam,” kata Kepala Bapedalda Aceh Ir Husaini Syamaun MM dalam keterangannya terkait pengumuman pengelolaan lingkungan PKS di wilayah Aceh.
Head of Public Relations PT Astra Agro Lestari Tbk (PT AAL), Tofan Mahdi, kepada Serambi kemarin mengatakan, keberhasilan yang diraih itu tak lepas dari kerja kolektif semua pihak, serta komitmen tiada henti pihak PT AAL untuk senantiasa menciptakan usaha perkebunan sawit yang berbasis pengelolaan lingkungan.
PT Perkebunan Lembah Bakti (PLB) terletak di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil meraih terbaik pertama. Dan PT Karya Tanah Subur (KTS) di Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat meraih rangking kedua.
Sementara Staf SHE (safety, health, and environment) PT KTS, Iqbal, menjelaskan, tim monev Bapedalda tersebut menilai aspek pemenuhan legalitas perusahaan termasuk perizinan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu pencapaian pemenuhan matrik pengelolaan lingkungan hidup pada dokumen AMDAL, ketertiban pelaporan AMDAL, pengelolaan limbah B3, kebersihan pabrik, pemenuhan kualitas baku mutu limbah cair dan emisi udara serta program CSR yang dilakukan perusahaan terhadap masyarakat sekitar, juga dinilai.
Untuk melakukan penilaian ini, tim dari Bapedal Aceh melakukan audit lapangan untuk mengumpulkan data sekaligus melihat langsung kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di setiap perusahaan.
Keberhasilan ini merupakan hasil komitmen manajemen PT PLB dan KTS dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup secara konsisten. Namun begitu, dari hasil audit lapangan oleh Bapedal masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam pengelolaan lingkungan, sehingga jajaran PT AAL tidak berpuas diri dengan pencapaian yang telah ada.
Administratur PT KTS Azhar Rahman mengatakan “PT KTS bukan hanya milik Grup Astra tapi juga merupakan milik seluruh karyawan dan masyarakat yang ada disekitar PT KTS. Apabila PT KTS mampu memperbaiki kinerjanya, maka hasilnya juga akan dinikmati oleh karyawan dan masyarakat dalam bentuk perbaikan fasilitas dan bantuan sosial lainnya.”(*/nur)
Sumber : Serambinews.com
Rabu, 02 Maret 2011
Kepala Daerah Harus Tahu Lingkungan
Tue, Jan 18th 2011, 13:25
BANDA ACEH - Selama ini pengelolaan alam buruk. Indikatornya dilihat intensiitas bencana yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Maka siapapun yang menjadi kepala daerah (bupati/walikota) di Aceh, harus memiliki apresiasi dan wawasan lingkungan hidup.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, TM. Zulfikar kepada Serambinews.com, Selasa (18/1) usai memberikan pengarahan kepada aktivis lingkungan di Banda Aceh, menyebut intensitas bencana alam akibat ekosistem yang rusak makin meningkat. Ia menyebut contoh, bencana banjir pada tahun 2008 saja sebanyak 170 kali, 2009 sebanyak 213 kali, dan tahun 2010 sebanyak 250 kali. "Itu yang sempat dicatat oleh Walhi," ujarnya.
Fenomena itu, paparnya, membuktikan bahwa perencanaan pembangunan di Aceh belum berperspektif lingkungan. Karenanya, kebijakan moratorium logging harus tetap dipertahankan dan implementasinya harus konkrit dan tidak ambigu. "Kita buat slogan Aceh green, namun pemerintah masih memberi perizinan usaha-usaha tambang dan konversi lahan besar-besaran," tukas TM Zulfikar seraya menambahkan, kebijakan itu sangat bertolak-belakang dengan program Aceh Green.
Sumber : Serambinews.com
BANDA ACEH - Selama ini pengelolaan alam buruk. Indikatornya dilihat intensiitas bencana yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Maka siapapun yang menjadi kepala daerah (bupati/walikota) di Aceh, harus memiliki apresiasi dan wawasan lingkungan hidup.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, TM. Zulfikar kepada Serambinews.com, Selasa (18/1) usai memberikan pengarahan kepada aktivis lingkungan di Banda Aceh, menyebut intensitas bencana alam akibat ekosistem yang rusak makin meningkat. Ia menyebut contoh, bencana banjir pada tahun 2008 saja sebanyak 170 kali, 2009 sebanyak 213 kali, dan tahun 2010 sebanyak 250 kali. "Itu yang sempat dicatat oleh Walhi," ujarnya.
Fenomena itu, paparnya, membuktikan bahwa perencanaan pembangunan di Aceh belum berperspektif lingkungan. Karenanya, kebijakan moratorium logging harus tetap dipertahankan dan implementasinya harus konkrit dan tidak ambigu. "Kita buat slogan Aceh green, namun pemerintah masih memberi perizinan usaha-usaha tambang dan konversi lahan besar-besaran," tukas TM Zulfikar seraya menambahkan, kebijakan itu sangat bertolak-belakang dengan program Aceh Green.
Sumber : Serambinews.com
Selasa, 15 Februari 2011
Lusa, Gubernur dan Menkeu Akan Bahas RPP Migas
Tue, Jan 18th 2011, 10:07
BANDA ACEH - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Kamis (20/1) mendatang, dijadwalkan melakukan pembahasan bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengelola Minyak dan Gas (Migas). Materi pembahasan terkait persentase hak pengelolaan migas yang berada di sekitar 12 mil hingga 200 mil dari garis pantai atau kawasan zona ekonomi eklusif (ZEE).
Ketua Tim Advokasi RPP dari Pemerintah Aceh, Mawardi Ismail didampingi anggota tim, M Jafar SH dan Makmur Ibrahim SH kepada Serambi, Senin (17/1) mengatakan, RPP Migas saat ini hanya tinggal pembahasan tahap akhir dengan Menkeu. Sebab pembahasan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah selesai dilakukan dan telah dicapai kesepakatan bahwa pengelolaan bersama (antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat) kandungan migas yang ada sekitar perairan Aceh yang jaraknya diatas 12 mil hingga 200 mil.
Sedangkan kandungan migas yang terdapat 0-12 mil dari garis pantai persentase pengelolaannya sudah jelas seperti diatur dalam UUPA yaitu, 70 persen untuk Aceh dan 30 persen untuk pusat.
“Tetapi untuk 12 mil ke atas ini yang belum jelas. Sedangkan yang menentukan persentase pembagian hasil antara Aceh dengan pusat dalam hak pengelolaan migas tersebut berada ditangan Menkeu dan bukan Menteri ESDM. Maka kita melakukan pembahasan dengan Menkeu tentang hal persentase itu,” kata Mawardi.
Pemerintah Aceh dalam hal ini tetap mengacu pada UUPA bahwa persentase pembagian hak pengelolaan itu 70:30. “Sebesar 70 persen untuk Aceh dan 30 persen untuk pusat. Kalau proposal ini disetuji Menkeu ini sebuah keberhasilan luar biasa bagi Aceh. Maka kami mengharapkan doa masyarakat Aceh dalam pembahasan nanti,” katanya.
Terkait RPP Kewenangan, katanya, hingg kini belum tuntas dibahas. Lantaran tentang kewenangan mengenai pertanahan, kehutanan belum ada kesepakatan dan selalu terjadi perubahan. “Bahkan mengenai soal pertanahan sudah belasan kali terjadi perubahan drafnya setelah sempat dibahas. Kita tidak tahu kenapa berat sekali Badan Pertahanan Nasional melepaskan kewenangan tentang tanah ini,” katanya.
Untuk kehutanan hanya menyangkut tentang pengelolaan Kawasan Ekosistem Lauser (KEL), dan izin konservasi yang masih belum ada kesepakatan. Untuk kewenangtan tentang kelautan hanya mengakut izin operasional kapal penangkap ikan wilayah 12 mil - 200 mil. “Soal kelautan ini tidak masalah lagi juga, karena hanya tinggal pembahasan tahap akhir dengan menteri,” demikian Mawardi.(sup)
Sumber : Serambinews.com
BANDA ACEH - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Kamis (20/1) mendatang, dijadwalkan melakukan pembahasan bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengelola Minyak dan Gas (Migas). Materi pembahasan terkait persentase hak pengelolaan migas yang berada di sekitar 12 mil hingga 200 mil dari garis pantai atau kawasan zona ekonomi eklusif (ZEE).
Ketua Tim Advokasi RPP dari Pemerintah Aceh, Mawardi Ismail didampingi anggota tim, M Jafar SH dan Makmur Ibrahim SH kepada Serambi, Senin (17/1) mengatakan, RPP Migas saat ini hanya tinggal pembahasan tahap akhir dengan Menkeu. Sebab pembahasan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah selesai dilakukan dan telah dicapai kesepakatan bahwa pengelolaan bersama (antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat) kandungan migas yang ada sekitar perairan Aceh yang jaraknya diatas 12 mil hingga 200 mil.
Sedangkan kandungan migas yang terdapat 0-12 mil dari garis pantai persentase pengelolaannya sudah jelas seperti diatur dalam UUPA yaitu, 70 persen untuk Aceh dan 30 persen untuk pusat.
“Tetapi untuk 12 mil ke atas ini yang belum jelas. Sedangkan yang menentukan persentase pembagian hasil antara Aceh dengan pusat dalam hak pengelolaan migas tersebut berada ditangan Menkeu dan bukan Menteri ESDM. Maka kita melakukan pembahasan dengan Menkeu tentang hal persentase itu,” kata Mawardi.
Pemerintah Aceh dalam hal ini tetap mengacu pada UUPA bahwa persentase pembagian hak pengelolaan itu 70:30. “Sebesar 70 persen untuk Aceh dan 30 persen untuk pusat. Kalau proposal ini disetuji Menkeu ini sebuah keberhasilan luar biasa bagi Aceh. Maka kami mengharapkan doa masyarakat Aceh dalam pembahasan nanti,” katanya.
Terkait RPP Kewenangan, katanya, hingg kini belum tuntas dibahas. Lantaran tentang kewenangan mengenai pertanahan, kehutanan belum ada kesepakatan dan selalu terjadi perubahan. “Bahkan mengenai soal pertanahan sudah belasan kali terjadi perubahan drafnya setelah sempat dibahas. Kita tidak tahu kenapa berat sekali Badan Pertahanan Nasional melepaskan kewenangan tentang tanah ini,” katanya.
Untuk kehutanan hanya menyangkut tentang pengelolaan Kawasan Ekosistem Lauser (KEL), dan izin konservasi yang masih belum ada kesepakatan. Untuk kewenangtan tentang kelautan hanya mengakut izin operasional kapal penangkap ikan wilayah 12 mil - 200 mil. “Soal kelautan ini tidak masalah lagi juga, karena hanya tinggal pembahasan tahap akhir dengan menteri,” demikian Mawardi.(sup)
Sumber : Serambinews.com
Ekspor Via Krueng Geukueh Minim Sosialisasi
* Banyak Pengusaha yang tidak Tahu
Tue, Jan 18th 2011, 09:21
BANDA ACEH - Meski telah berjalan setahun, namun ternyata masih ada pengusaha Aceh yang belum mengetahui adanya aktivitas ekspor di Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara. Minimnya sosialisasi menyebabkan para pengusaha, terutama di wilayah tengah Aceh, masih terpaku untuk melakukan kegiatan ekspornya ke Pelabuhan Belawan Medan, Sumatera Utara.
“Saya belum tahu kalau di Pelabuhan Krueng Geukueh bisa ekspor,” kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Gayo Lues, Abdul Azis, kepada Serambi, Senin (17/1).
Selama ini yang dia ketahui adalah adanya rencana Pemerintah Aceh yang ingin menghidupkan kembali Pelabuhan Idi, Aceh Timur. Rencana tersebut dia nilai cukup tepat, apalagi dengan dibukanya jalan dari Gayo Lues menuju ke Kecamatan Pining, Aceh Timur.
“Kita mendengar itu pada 2005. Namun sayang sampai sekarang belum terealisasi. Namun jika aktivitas ekspor dibuka di Pelabuhan Krueng Gukueh, maka jalan darat untuk membawa komoditas harus melalui jalan Takengon-Bireuen-Aceh Utara,” sebut Aziz.
Meski demikian, mewakili dunia usaha di kabupaten tersebut, pihaknya sangat menyambut baik dibukanya keran ekspor di Krueng Geukueh, dan diharapkan bisa memberi keuntungan kepada petani di Gayo Lues yang selama ini memasarkan komoditas andalan mereka ke Medan, yaitu, kopi, karet, dan kakau.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Kadin Aceh Tengah, Quddus Arba, mengaku, meski telah jauh hari mengetahui adanya aktivitas ekspor tersebut, namun pihaknya masih pesimis akan berjalan, sebab masih banyak infrastruktur pelabuhan hingga jaminan komoditas yang masih lemah.
“Medan saja, untuk ekspor komoditas sepertin kopi, karet, kakoa, pinang, dan sawit, tidak bisa hanya mengandalkan daerah mereka. Mereka masih berharap dari Aceh,” pungkasnya.
Apalagi jarak dari daerah sumber penghasil komoditas dengan daerah pelabuhan Krueng Geukueh terbilang jauh. “Aceh bagian tengah, timur, dan barat-selatan, itu lebih dekat ke Medan ketimbang Aceh Utara,” ucap Quddus.
Karena itu dia menyarankan agar ekspor dimulai kecil-kecilan seperti menggunakan kapal bertonase kecil. “Pemerintah Aceh harus melihat banyak hal sebelum aktivitas ekspor itu dihidupkan. Selain jumlah komoditas, jarak angkutan ke pelabuhan, dan kontainer juga harus dipertimbangkan,” imbuhnya.
Minim sosialisasi
Ketua Kadin Aceh, Firmandez, juga membenarkan kalau kalangan dunia usaha, khususnya di wilayah tengah Aceh, masih banyak yang belum mengetahui adanya aktivitas ekspor di Pelabuhan Krueng Geukueh.
“Sosialisasi ke kawasan tengah tersebut memang minim. Semestinya, dinas terkait terkait bisa memperkuat koordinasi di wilayah-wilayah tersebut, karena mereka merupakan penghasil komoditas terbesar,” ucap Firmandez.
Memang diakuinya, tidak gampang untuk menghidupkan Pelabuhan Krueng Geukueh, apalagi banyak infrastruktur yang belum siap. “Itu semua butuh proses. Karena itu, selain terus dilakukan perbaikan infrastruktur, pengusaha juga perlu mengubah pola pikir. Ekspor di Krueng Geukueh harus sukses,” tandasnya.
Geliat ekspor di Pelabuhan Krueng Gukueh dimulai sejak Desember 2009 lalu. Namun dalam perjalanannya agak tersendat dan sempat terhenti. Selain karena pasokan komoditas terbatas, pengusaha juga mengalami kesulitan modal, serta tingginya biaya ekspor akibat adanya larangan pemerintah terhadap lima jenis barang impor.
Delapan daerah telah menyatakan komitmennya untuk mendukung jalannya ekspor tersebut, yaitu Kabupaten Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Utara, Pemerintah Kota Lhokseumawe, Kabupaten Pidie, dan Pidie Jaya.(c47/yos)
Sumber : Serambinews.com
Tue, Jan 18th 2011, 09:21
BANDA ACEH - Meski telah berjalan setahun, namun ternyata masih ada pengusaha Aceh yang belum mengetahui adanya aktivitas ekspor di Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara. Minimnya sosialisasi menyebabkan para pengusaha, terutama di wilayah tengah Aceh, masih terpaku untuk melakukan kegiatan ekspornya ke Pelabuhan Belawan Medan, Sumatera Utara.
“Saya belum tahu kalau di Pelabuhan Krueng Geukueh bisa ekspor,” kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Gayo Lues, Abdul Azis, kepada Serambi, Senin (17/1).
Selama ini yang dia ketahui adalah adanya rencana Pemerintah Aceh yang ingin menghidupkan kembali Pelabuhan Idi, Aceh Timur. Rencana tersebut dia nilai cukup tepat, apalagi dengan dibukanya jalan dari Gayo Lues menuju ke Kecamatan Pining, Aceh Timur.
“Kita mendengar itu pada 2005. Namun sayang sampai sekarang belum terealisasi. Namun jika aktivitas ekspor dibuka di Pelabuhan Krueng Gukueh, maka jalan darat untuk membawa komoditas harus melalui jalan Takengon-Bireuen-Aceh Utara,” sebut Aziz.
Meski demikian, mewakili dunia usaha di kabupaten tersebut, pihaknya sangat menyambut baik dibukanya keran ekspor di Krueng Geukueh, dan diharapkan bisa memberi keuntungan kepada petani di Gayo Lues yang selama ini memasarkan komoditas andalan mereka ke Medan, yaitu, kopi, karet, dan kakau.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Kadin Aceh Tengah, Quddus Arba, mengaku, meski telah jauh hari mengetahui adanya aktivitas ekspor tersebut, namun pihaknya masih pesimis akan berjalan, sebab masih banyak infrastruktur pelabuhan hingga jaminan komoditas yang masih lemah.
“Medan saja, untuk ekspor komoditas sepertin kopi, karet, kakoa, pinang, dan sawit, tidak bisa hanya mengandalkan daerah mereka. Mereka masih berharap dari Aceh,” pungkasnya.
Apalagi jarak dari daerah sumber penghasil komoditas dengan daerah pelabuhan Krueng Geukueh terbilang jauh. “Aceh bagian tengah, timur, dan barat-selatan, itu lebih dekat ke Medan ketimbang Aceh Utara,” ucap Quddus.
Karena itu dia menyarankan agar ekspor dimulai kecil-kecilan seperti menggunakan kapal bertonase kecil. “Pemerintah Aceh harus melihat banyak hal sebelum aktivitas ekspor itu dihidupkan. Selain jumlah komoditas, jarak angkutan ke pelabuhan, dan kontainer juga harus dipertimbangkan,” imbuhnya.
Minim sosialisasi
Ketua Kadin Aceh, Firmandez, juga membenarkan kalau kalangan dunia usaha, khususnya di wilayah tengah Aceh, masih banyak yang belum mengetahui adanya aktivitas ekspor di Pelabuhan Krueng Geukueh.
“Sosialisasi ke kawasan tengah tersebut memang minim. Semestinya, dinas terkait terkait bisa memperkuat koordinasi di wilayah-wilayah tersebut, karena mereka merupakan penghasil komoditas terbesar,” ucap Firmandez.
Memang diakuinya, tidak gampang untuk menghidupkan Pelabuhan Krueng Geukueh, apalagi banyak infrastruktur yang belum siap. “Itu semua butuh proses. Karena itu, selain terus dilakukan perbaikan infrastruktur, pengusaha juga perlu mengubah pola pikir. Ekspor di Krueng Geukueh harus sukses,” tandasnya.
Geliat ekspor di Pelabuhan Krueng Gukueh dimulai sejak Desember 2009 lalu. Namun dalam perjalanannya agak tersendat dan sempat terhenti. Selain karena pasokan komoditas terbatas, pengusaha juga mengalami kesulitan modal, serta tingginya biaya ekspor akibat adanya larangan pemerintah terhadap lima jenis barang impor.
Delapan daerah telah menyatakan komitmennya untuk mendukung jalannya ekspor tersebut, yaitu Kabupaten Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Utara, Pemerintah Kota Lhokseumawe, Kabupaten Pidie, dan Pidie Jaya.(c47/yos)
Sumber : Serambinews.com
Langganan:
Postingan (Atom)