* Aceh Inflasi 0,28 Persen
Wed, Mar 2nd 2011, 09:16
BANDA ACEH - Nilai ekspor Aceh pada Januari 2011 menukik tajam. Penurunan terjadi hingga 98,26 persen dibandingkan Desember 2010. Hal yang sama juga terjadi bila dibandingkan dengan Januari 2010.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Syech Suhaimi, menyebutkan, nilai ekspor yang tercatat pada Januari 2011 sebesar Rp 1.781.404 US dolar, jauh lebih rendah dibandingkan Desember 2010 yang mencapai 102.641.433 US dolar, atau Januari 2010 yang mencapai 90.606.312 US dolar.
“Memang pada Januari 2011 nilai ekspor Aceh turun tajam sebesar 98,26 persen,” kata Suhaimi kepada wartawan usai menggelar rapat rutin berita resmi statistik BPS Aceh, Selasa (1/3).
Anjloknya nilai ekspor ini dia jelaskan, terjadi karena pada Januari 2011 tidak ada minyak dan gas (migas) yang diekspor. Ekspor yang dilakukan hanya pada komoditas non migas. Di antaranya kelompok bijih, kerak, dan abu logam dengan nilai sebesar 1.739.866 US dolar, kelompok komoditas garam, belerang, kapur, 20.323 US dolar, kelompok komoditas ikan dan udang 13.902 US dolar, dan kelompok komoditas kakao, pohon hidup, dan bunga potong masing-masing bernilai 13.902 dan 2.313 US dolar.
“Jika penurunan seperti ini terjadi di tingkat nasional, dipastikan perekonomian Indonesia akan collaps dan krisis lagi. Beruntung Aceh tidak begitu bergantung pada dunia ekspor, namun begitu diharapkan dunia ekspor Aceh bisa bangkit lagi,” tambahnya.
Sebaliknya imbuh dia, nilai impor Aceh mengalami kenaikan sebesar 153,47 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sedang bila dibandingkan dengan bulan Januari tahun sebelumnya nilai impor juga mengalami peningkatan dari 1.359.550 US dolar menjadi 18.216.203 US dolar. “Hal ini menyebabkan neraca perdagangan defisit sebesar 117,22 persen,” kata Suhaimi.
Inflasi
Sementara terkait dengan perkembangan harga barang dan jasa, Syech Suhaimi menginformasi bahwa pada Februari 2011 Aceh mengalami inflasi 0,28 persen. “Kota Banda Aceh mengalami inflasi 0,47 persen dan Kota Lhokseumawe inflasi 0,07 persen, dengan demikian Aceh mengalami inflasi sebesar 0,28 persen,” ujarnya.
Inflasi yang terjadi di Kota Banda Aceh, lanjut Syech secara umum disebabkan oleh kenaikan harga pada kelompok bahan makanan, terutama beras. “Beberapa komoditas yang memberikan andil tinggi terhadap terjadinya inflasi antara lain adalah beras dengan andil 0,288 persen, tongkol, udang basah, jeruk, teri, asam, dan pakaian,” sebut Suhaimi.
Sementara komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain adalah cabai merah, cabai hijau, telepon seluler, emas perhiasan, tomat, dan bayam.(ami)
Sumber : Serambinews.com
Tampilkan postingan dengan label Ekonomi/Bisnis. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ekonomi/Bisnis. Tampilkan semua postingan
Senin, 11 April 2011
Kamis, 17 Maret 2011
Awal 2012 KKA dan AAF Beroperasi Kembali
Wed, Feb 2nd 2011, 09:23
JAKARTA - Dijadwalkan awal 2012 mendatang pabrik PT Asean Aceh Fertilizer (AAF) dan PT Kertas Kraft Aceh (KKA) akan beroperasi kembali. Saat ini sedang dilakukan perbaikan beberapa bagian pabrik yang rusak.
Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar mengatakan hal itu dalam pertemuan silaturrahmi dengan Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR/DPD RI asal Aceh, Senin (31/1) malam di Jakarta.
“Soal AAF dan KKA tidak ada masalah lagi. Tinggal menunggu waktu beroperasi. Insya Allah tidak kendala yang berarti. Soal bahan baku gas juga sudah diatasi,” kata Mustafa Abubakar.
Anggota DPR dari Aceh Marzuki Daud yang juga Wakil Ketua Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh dan Papua, secara khusus mengingatkan kembali tentang rencana revitalisasi kawasan industri Aceh Utara. “Kita memang minta agar kawasan industri Aceh Utara dapat dihidupkan kembali secepatnya. Diinformasikan kepada Forbes bahwa Kementerian BUMN terus berusaha keras mewujudkan harapan itu. Tahun depan dijadwalkan sudah beroperasi,” kata Marzuki Daud mengutip pertemuan yang berlangsung sampai pukul 22.00 WIB.
Marzuki mengatakan, masyarakat di Aceh sangat menginginkan industri-industri besar di Aceh bisa beroperasi kembali seperti sedia kala. “Dengan begitu akan mampu mendorong percepatan pembangunan,” kata Marzuki Daud, politisi Partai Golkar. Diberitahukan pula, bahwa di Aceh juga akan dibangun satu pabruk semen lagi di Laweung Aceh Pidie.
Dalam pertemuan itu Mustafa Abubakar juga menyambut baik usulan Anggota DPD asal Aceh Tgk Abdurrahman BTM agar menteri BUMN menaruh perhatian terhadap pembangunan pondok pesantren atau dayah di Aceh. Diutarakan bahwa pondok pesantern di Aceh selama ini masih sangat kekuarangan fasilitas. Padahal pesantren atau dayah adalah lembaga pendidikan yang mendidik generasi muda dalam bidang agama.
“Kita berterima kasih kepada menteri yang telah bersedia membantu pesantren di Aceh. Ini sebuah langkah maju yang patut disyukuri,” kata Tgk Abdurrahman BTM seusai pertemuan.
Pertemuan Mustafa Abubakar dengan Forbes itu dimaksudkan untuk mendapatkan masukan untuk mempercepat laju pembangunan Aceh. Marzuki mengatakan, pertemuan serupa direncanakan berlangsung tiap bulan.(fik)
Sumber : Serambinews.com
JAKARTA - Dijadwalkan awal 2012 mendatang pabrik PT Asean Aceh Fertilizer (AAF) dan PT Kertas Kraft Aceh (KKA) akan beroperasi kembali. Saat ini sedang dilakukan perbaikan beberapa bagian pabrik yang rusak.
Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar mengatakan hal itu dalam pertemuan silaturrahmi dengan Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR/DPD RI asal Aceh, Senin (31/1) malam di Jakarta.
“Soal AAF dan KKA tidak ada masalah lagi. Tinggal menunggu waktu beroperasi. Insya Allah tidak kendala yang berarti. Soal bahan baku gas juga sudah diatasi,” kata Mustafa Abubakar.
Anggota DPR dari Aceh Marzuki Daud yang juga Wakil Ketua Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh dan Papua, secara khusus mengingatkan kembali tentang rencana revitalisasi kawasan industri Aceh Utara. “Kita memang minta agar kawasan industri Aceh Utara dapat dihidupkan kembali secepatnya. Diinformasikan kepada Forbes bahwa Kementerian BUMN terus berusaha keras mewujudkan harapan itu. Tahun depan dijadwalkan sudah beroperasi,” kata Marzuki Daud mengutip pertemuan yang berlangsung sampai pukul 22.00 WIB.
Marzuki mengatakan, masyarakat di Aceh sangat menginginkan industri-industri besar di Aceh bisa beroperasi kembali seperti sedia kala. “Dengan begitu akan mampu mendorong percepatan pembangunan,” kata Marzuki Daud, politisi Partai Golkar. Diberitahukan pula, bahwa di Aceh juga akan dibangun satu pabruk semen lagi di Laweung Aceh Pidie.
Dalam pertemuan itu Mustafa Abubakar juga menyambut baik usulan Anggota DPD asal Aceh Tgk Abdurrahman BTM agar menteri BUMN menaruh perhatian terhadap pembangunan pondok pesantren atau dayah di Aceh. Diutarakan bahwa pondok pesantern di Aceh selama ini masih sangat kekuarangan fasilitas. Padahal pesantren atau dayah adalah lembaga pendidikan yang mendidik generasi muda dalam bidang agama.
“Kita berterima kasih kepada menteri yang telah bersedia membantu pesantren di Aceh. Ini sebuah langkah maju yang patut disyukuri,” kata Tgk Abdurrahman BTM seusai pertemuan.
Pertemuan Mustafa Abubakar dengan Forbes itu dimaksudkan untuk mendapatkan masukan untuk mempercepat laju pembangunan Aceh. Marzuki mengatakan, pertemuan serupa direncanakan berlangsung tiap bulan.(fik)
Sumber : Serambinews.com
Minggu, 13 Maret 2011
Pengusaha Turki Berniat Investasi Listrik di Aceh
Mon, Jan 31st 2011, 07:58
BANDA ACEH - Pengusaha asal Turki menyatakan ingin berinvestasi di bidang kelistrikan yang menggunakan tenaga air atau pembangkit tenaga mikrohidro di Aceh. Keinginan itu tersebut disampaikan saat bertemu dengan Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar di Banda Aceh, Sabtu (29/1).
“Mereka menyatakan serius untuk berinvestasi di Aceh. Dalam waktu dekat mereka akan terjun ke lapangan untuk melihat daerah yang cocok untuk dikembangkan pembangkit listrik tersebut,” kata Nazar.
Menurut Nazar, Aceh memiliki banyak potensi investasi untuk dikembangkan, salah satunya sektor kelistrikan tenaga air. “Kemunginan besar investasi yang akan dilakukan itu di daerah pantai barat selatan yakni kawasan sungai yang terdapat dari Teunom, Kabupaten Aceh Jaya sampai Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan,” sebutnya.
Nazar menyebutkan, awal Februari 2011 para investor tersebut akan melakukan tinjauan lapangan guna memilih kawasan yang tepat untuk menanamkan modal usahanya di Aceh. Investor tersebut akan membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang memiliki kekuatan 5-25 megawaat (MW).
“Kami berharap dengan hadirnya pembangit listik dan beroperasi, maka pembangkit listrik yang sedang dibangun di sejumlah kabupaten/kota di Aceh dapat mencukupi arus di masa mendatang,” demikian Nazar.(ant)
Sumber : Serambinews.com
BANDA ACEH - Pengusaha asal Turki menyatakan ingin berinvestasi di bidang kelistrikan yang menggunakan tenaga air atau pembangkit tenaga mikrohidro di Aceh. Keinginan itu tersebut disampaikan saat bertemu dengan Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar di Banda Aceh, Sabtu (29/1).
“Mereka menyatakan serius untuk berinvestasi di Aceh. Dalam waktu dekat mereka akan terjun ke lapangan untuk melihat daerah yang cocok untuk dikembangkan pembangkit listrik tersebut,” kata Nazar.
Menurut Nazar, Aceh memiliki banyak potensi investasi untuk dikembangkan, salah satunya sektor kelistrikan tenaga air. “Kemunginan besar investasi yang akan dilakukan itu di daerah pantai barat selatan yakni kawasan sungai yang terdapat dari Teunom, Kabupaten Aceh Jaya sampai Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan,” sebutnya.
Nazar menyebutkan, awal Februari 2011 para investor tersebut akan melakukan tinjauan lapangan guna memilih kawasan yang tepat untuk menanamkan modal usahanya di Aceh. Investor tersebut akan membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang memiliki kekuatan 5-25 megawaat (MW).
“Kami berharap dengan hadirnya pembangit listik dan beroperasi, maka pembangkit listrik yang sedang dibangun di sejumlah kabupaten/kota di Aceh dapat mencukupi arus di masa mendatang,” demikian Nazar.(ant)
Sumber : Serambinews.com
Kualitas Nilam Aceh Terbaik di Dunia
* Puskud dan BNN Jalin Kerja Sama
Sun, Jan 30th 2011, 08:34
BANDA ACEH - Aceh dinilai cukup potensial untuk mengembangkan komoditas nilam berskala besar. Selain kualitas nilam Aceh merupakan yang terbaik di dunia, Aceh juga tercatat sebagai daerah penyumbang terbesar ekspor nilam Indonesia.
Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari Bogor, minyak nilam asal Aceh memiliki kandungan zat minyak (rendemen) 2,5 hingga 3,3 persen. Sementara rendemen rata-rata nilam di dunia maksimal hanya 2,5 persen. “Mutu nilam Aceh terbaik di dunia.” kata Ketua Pusat KUD (Puskud) Aceh, Ir M Hanafiah, kepada Serambi, Sabtu (29/1).
Hanafiah menjelaskan, secara sepintas lahan tempat tumbuh nilam tak jauh berbeda dengan ganja yang dikenal subur di Aceh. Karena itu, prospek Aceh untuk mengembangkan nilam daam skala besar menurut dia cukup besar.
Aspek lain, pasar nilam di dunia juga masih terbuka cukup lebar mengingat produksi yang ada baru mampu memenuhi sekitar 15 persen dari total kebutuhan dunia. Indonesia menyumbang 80 persen dari kebutuhan tersebut, yang 75 persennya ternyata berasal dari Aceh. “Jadi Aceh punya prospek bagus mengembangkan nilam. Ini dapat menjadi alternatif petani untuk meningkatkan perekonomian,” ujar Hanafiah.
Kerja sama
Mengingat tingginya prospek pasar nilam, Puskud Aceh bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) mulai mengembangkan komoditas nilam di Aceh, di antaranya dengan menggebrak program tanam nilam di beberapa kawasan seperti di Lamteuba Aceh Besar, Pidie, dan Pidie Jaya.
Di Aceh Besar, program sudah memasuki proses penanaman di lahan seluas enam hektare yang melibatkan KUD dan tiga kelompok tani. Panen diperkirakan akan berlangsung Juni mendatang. Sedangkan di Pidie dan Pidie Jaya juga sudah memasuki tahap penyemaian dan pembersihan lahan seluas 300 hektare yang melibatkan 12 kelompok tani.
“Program ini juga bekerja sama dengan Jepang melalui sistem sharing profit (bagi hasil). Tahap pertama ini tersedia dana sekira Rp 9 miliar, mulai dari penyediaan lahan, penanaman, produksi, dan penyulingan. Kita akan berkoordinasi dengan Disperindagkop Aceh guna membina para petani,” ucap Hanafiah.
Untuk mendukung program tersebut, juga telah disediakan mesin penyuling berteknologi tinggi di Tangse, Pidie, yang diprakarsai oleh sejumlah ahli dari Bogor. Dengan mesin ini, keuntungan yang diperoleh petani akan lebih besar. “Dari 40 kilogram daun nilam, minyak yang dihasilkan mencapai 1 kilogram. Sementara biasanya, dari 100 kilogram daun, minyak yang dihasilkan hanya sekitar 1 ons,” sebut Ketua Puskud Aceh ini.
Dalam program ini petani juga akan dibantu dalam hal packaging (pengemasan) dan pemasaran. Nilam biasanya tumbuh, di lahan dengan ketinggian 100 meter dpl, dengan suhu tak terlalu dingin. Harga jual cenderung fluktuatif, dari Rp 600.000 hingga Rp 1 juta per kilogramnya.(gun)
Sumber : Serambinews.com
Sun, Jan 30th 2011, 08:34
BANDA ACEH - Aceh dinilai cukup potensial untuk mengembangkan komoditas nilam berskala besar. Selain kualitas nilam Aceh merupakan yang terbaik di dunia, Aceh juga tercatat sebagai daerah penyumbang terbesar ekspor nilam Indonesia.
Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari Bogor, minyak nilam asal Aceh memiliki kandungan zat minyak (rendemen) 2,5 hingga 3,3 persen. Sementara rendemen rata-rata nilam di dunia maksimal hanya 2,5 persen. “Mutu nilam Aceh terbaik di dunia.” kata Ketua Pusat KUD (Puskud) Aceh, Ir M Hanafiah, kepada Serambi, Sabtu (29/1).
Hanafiah menjelaskan, secara sepintas lahan tempat tumbuh nilam tak jauh berbeda dengan ganja yang dikenal subur di Aceh. Karena itu, prospek Aceh untuk mengembangkan nilam daam skala besar menurut dia cukup besar.
Aspek lain, pasar nilam di dunia juga masih terbuka cukup lebar mengingat produksi yang ada baru mampu memenuhi sekitar 15 persen dari total kebutuhan dunia. Indonesia menyumbang 80 persen dari kebutuhan tersebut, yang 75 persennya ternyata berasal dari Aceh. “Jadi Aceh punya prospek bagus mengembangkan nilam. Ini dapat menjadi alternatif petani untuk meningkatkan perekonomian,” ujar Hanafiah.
Kerja sama
Mengingat tingginya prospek pasar nilam, Puskud Aceh bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) mulai mengembangkan komoditas nilam di Aceh, di antaranya dengan menggebrak program tanam nilam di beberapa kawasan seperti di Lamteuba Aceh Besar, Pidie, dan Pidie Jaya.
Di Aceh Besar, program sudah memasuki proses penanaman di lahan seluas enam hektare yang melibatkan KUD dan tiga kelompok tani. Panen diperkirakan akan berlangsung Juni mendatang. Sedangkan di Pidie dan Pidie Jaya juga sudah memasuki tahap penyemaian dan pembersihan lahan seluas 300 hektare yang melibatkan 12 kelompok tani.
“Program ini juga bekerja sama dengan Jepang melalui sistem sharing profit (bagi hasil). Tahap pertama ini tersedia dana sekira Rp 9 miliar, mulai dari penyediaan lahan, penanaman, produksi, dan penyulingan. Kita akan berkoordinasi dengan Disperindagkop Aceh guna membina para petani,” ucap Hanafiah.
Untuk mendukung program tersebut, juga telah disediakan mesin penyuling berteknologi tinggi di Tangse, Pidie, yang diprakarsai oleh sejumlah ahli dari Bogor. Dengan mesin ini, keuntungan yang diperoleh petani akan lebih besar. “Dari 40 kilogram daun nilam, minyak yang dihasilkan mencapai 1 kilogram. Sementara biasanya, dari 100 kilogram daun, minyak yang dihasilkan hanya sekitar 1 ons,” sebut Ketua Puskud Aceh ini.
Dalam program ini petani juga akan dibantu dalam hal packaging (pengemasan) dan pemasaran. Nilam biasanya tumbuh, di lahan dengan ketinggian 100 meter dpl, dengan suhu tak terlalu dingin. Harga jual cenderung fluktuatif, dari Rp 600.000 hingga Rp 1 juta per kilogramnya.(gun)
Sumber : Serambinews.com
Minggu, 06 Maret 2011
Dua Tambang Emas Miliki Izin Produksi
* Mayoritas Berada di Areal Hutan Lindung
Fri, Jan 28th 2011, 09:21
BANDA ACEH - Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Aceh, Ir Said Ikhsan MSi menyatakan, dari 38 perusahaan tambang emas yang telah melakukan eksplorasi (penyelidikan deposit emas) di wilayah Aceh, baru dua perusahaan yang telah mendapatkan izin produksi (eksploitasi). Kedua perusahaan itu adalah PT Multi Mineral Utama dan Koperasi Cempala Sakti.
Dua perusahaan tambang emas yang telah mendapatkan izin produksi itu di lokasi yang berbeda. PT Multi Mineral, lokasinya di Kabupaten Aceh Selatan dengan luas areal tambang sekitar 1.000 hektare, sedangkan Koperasi Cempala Sakti di Kabupaten Nagan Raya dengan luas areal tambang sangat terbatas hanya 42,22 hektare.
“Izin operasi tambang PT Multi Mineral Utama sampai 10 Desember 2027 dan Koperasi Cempala Sakti 21 April 2015,” kata Said Ikhsan kepada Serambi, Kamis (27/1). Ia menambahkan, lokasi penyelidikan (eksplorasi) perusahaan tambang emas yang telah mendapat izin penyelidikan deposit emas itu, pada umumnya berada di areal hutan lindung.
Terkait dengan masalah ini pada tanggal 10 Nopember 2010 lalu, pihaknya telah menyurati 38 perusahaan yang telah mendapat izin untuk melakukan penyelidikan deposit emas di Aceh dalam melaksanakan operasi eksplorasi dan eksploitasi bahan tambangnya perlu memperhatikan UU Kehutanan Nomor 41 tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, surat Menteri Kehutanan Nomor S. 95/Menhut-IV/2010 tanggal 25 Februari 2010 prihal Laporan Penggunaan Kawasan Hutan yang tidak prosedural.
Surat tertanggal 10 Nopember 2010 yang dikirimkan kepada 38 perusahaan tambang emas yang sedang melakukan penyelidikan maupun yang mau melakukan produksi bahan tambangnya itu, kata Said Ikhsan, untuk menyikapi Surat Gubernur Aceh tertanggal 12 Maret 2010 yang dikirimkan kepada para bupati/walikota yang di daerahnya ada kegiatan eksplorasi bahan tambang.
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, dalam suratnya meminta para Bupati dan Wali Kota agar membentuk tim terpadu kabupaten/kota dalam melaksanakan program penanggulangan masalah pertambangan tanpa izin. Selain itu, menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya kepada Gubernur Aceh secara berkala enam bulan sekali.
Kemudian, memprioritaskan kegiatan pengusahaan pertambangan eksplorasi dan operasi produksi di luar kawasan hutan lindung, dan mencabut/membatalkan izin usaha pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantm dalam lampiran Keputusan Bupati/Wali Kota tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan.
Jadi, kata Kadistamben Aceh itu, pihaknya menyurati perusahaan tambang emas untuk selalu mematuhi kewajiban, karena kita tidak ingin penyelidikan deposit bahan tambang dan produksi yang dilakukan perusahaan tambang di areal kawasan hutan lindung dan ekosistem Lauser nantinya dapat merusak kawasan hutan lindung dan ekosistem Lauser.
Penertiban dan pengawasan pencarian deposit bahan tambang itu, kata Said Ikhsan, harus dimulai dari perusahaan yang telah mendapat izin usaha pertambangan. Setelah yang punya izin melaksanakan kegiatan usaha pertambangannya dengan tertib, baik dan ramah lingkungan, baru tahap berikutnya menertibkan usaha tambang yang belum memiliki izin.
Pengawasan ini dilakukan sejalan dengan program pencanangan Aceh Green yang dilansir Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, tahun lalu dan untuk meminimalisir dan mencegah sedini mungkin ancaman kerusakan lingkungan untuk anak cucuk ke depan, mulai dari jumlah yang sedikit. Misalnya di Aceh jumlah perusahaan tambang untuk berbagai jenis bahan tambang baru sekitar 135 perusahaan.
“Kalau jumlah perusahaan tambangnya telah mencapai ribuan, baru ditertibkan seperti di Kalimantan Timur mencapai 1.296 perusahaan, masalah yang dihadapi sangat besar dan konpleks,” ujar Kadistamben Aceh itu.(her)
Sumber : Serambinews.com
Fri, Jan 28th 2011, 09:21
BANDA ACEH - Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Aceh, Ir Said Ikhsan MSi menyatakan, dari 38 perusahaan tambang emas yang telah melakukan eksplorasi (penyelidikan deposit emas) di wilayah Aceh, baru dua perusahaan yang telah mendapatkan izin produksi (eksploitasi). Kedua perusahaan itu adalah PT Multi Mineral Utama dan Koperasi Cempala Sakti.
Dua perusahaan tambang emas yang telah mendapatkan izin produksi itu di lokasi yang berbeda. PT Multi Mineral, lokasinya di Kabupaten Aceh Selatan dengan luas areal tambang sekitar 1.000 hektare, sedangkan Koperasi Cempala Sakti di Kabupaten Nagan Raya dengan luas areal tambang sangat terbatas hanya 42,22 hektare.
“Izin operasi tambang PT Multi Mineral Utama sampai 10 Desember 2027 dan Koperasi Cempala Sakti 21 April 2015,” kata Said Ikhsan kepada Serambi, Kamis (27/1). Ia menambahkan, lokasi penyelidikan (eksplorasi) perusahaan tambang emas yang telah mendapat izin penyelidikan deposit emas itu, pada umumnya berada di areal hutan lindung.
Terkait dengan masalah ini pada tanggal 10 Nopember 2010 lalu, pihaknya telah menyurati 38 perusahaan yang telah mendapat izin untuk melakukan penyelidikan deposit emas di Aceh dalam melaksanakan operasi eksplorasi dan eksploitasi bahan tambangnya perlu memperhatikan UU Kehutanan Nomor 41 tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, surat Menteri Kehutanan Nomor S. 95/Menhut-IV/2010 tanggal 25 Februari 2010 prihal Laporan Penggunaan Kawasan Hutan yang tidak prosedural.
Surat tertanggal 10 Nopember 2010 yang dikirimkan kepada 38 perusahaan tambang emas yang sedang melakukan penyelidikan maupun yang mau melakukan produksi bahan tambangnya itu, kata Said Ikhsan, untuk menyikapi Surat Gubernur Aceh tertanggal 12 Maret 2010 yang dikirimkan kepada para bupati/walikota yang di daerahnya ada kegiatan eksplorasi bahan tambang.
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, dalam suratnya meminta para Bupati dan Wali Kota agar membentuk tim terpadu kabupaten/kota dalam melaksanakan program penanggulangan masalah pertambangan tanpa izin. Selain itu, menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya kepada Gubernur Aceh secara berkala enam bulan sekali.
Kemudian, memprioritaskan kegiatan pengusahaan pertambangan eksplorasi dan operasi produksi di luar kawasan hutan lindung, dan mencabut/membatalkan izin usaha pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantm dalam lampiran Keputusan Bupati/Wali Kota tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan.
Jadi, kata Kadistamben Aceh itu, pihaknya menyurati perusahaan tambang emas untuk selalu mematuhi kewajiban, karena kita tidak ingin penyelidikan deposit bahan tambang dan produksi yang dilakukan perusahaan tambang di areal kawasan hutan lindung dan ekosistem Lauser nantinya dapat merusak kawasan hutan lindung dan ekosistem Lauser.
Penertiban dan pengawasan pencarian deposit bahan tambang itu, kata Said Ikhsan, harus dimulai dari perusahaan yang telah mendapat izin usaha pertambangan. Setelah yang punya izin melaksanakan kegiatan usaha pertambangannya dengan tertib, baik dan ramah lingkungan, baru tahap berikutnya menertibkan usaha tambang yang belum memiliki izin.
Pengawasan ini dilakukan sejalan dengan program pencanangan Aceh Green yang dilansir Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, tahun lalu dan untuk meminimalisir dan mencegah sedini mungkin ancaman kerusakan lingkungan untuk anak cucuk ke depan, mulai dari jumlah yang sedikit. Misalnya di Aceh jumlah perusahaan tambang untuk berbagai jenis bahan tambang baru sekitar 135 perusahaan.
“Kalau jumlah perusahaan tambangnya telah mencapai ribuan, baru ditertibkan seperti di Kalimantan Timur mencapai 1.296 perusahaan, masalah yang dihadapi sangat besar dan konpleks,” ujar Kadistamben Aceh itu.(her)
Sumber : Serambinews.com
Selasa, 15 Februari 2011
Ekspor Via Krueng Geukueh Minim Sosialisasi
* Banyak Pengusaha yang tidak Tahu
Tue, Jan 18th 2011, 09:21
BANDA ACEH - Meski telah berjalan setahun, namun ternyata masih ada pengusaha Aceh yang belum mengetahui adanya aktivitas ekspor di Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara. Minimnya sosialisasi menyebabkan para pengusaha, terutama di wilayah tengah Aceh, masih terpaku untuk melakukan kegiatan ekspornya ke Pelabuhan Belawan Medan, Sumatera Utara.
“Saya belum tahu kalau di Pelabuhan Krueng Geukueh bisa ekspor,” kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Gayo Lues, Abdul Azis, kepada Serambi, Senin (17/1).
Selama ini yang dia ketahui adalah adanya rencana Pemerintah Aceh yang ingin menghidupkan kembali Pelabuhan Idi, Aceh Timur. Rencana tersebut dia nilai cukup tepat, apalagi dengan dibukanya jalan dari Gayo Lues menuju ke Kecamatan Pining, Aceh Timur.
“Kita mendengar itu pada 2005. Namun sayang sampai sekarang belum terealisasi. Namun jika aktivitas ekspor dibuka di Pelabuhan Krueng Gukueh, maka jalan darat untuk membawa komoditas harus melalui jalan Takengon-Bireuen-Aceh Utara,” sebut Aziz.
Meski demikian, mewakili dunia usaha di kabupaten tersebut, pihaknya sangat menyambut baik dibukanya keran ekspor di Krueng Geukueh, dan diharapkan bisa memberi keuntungan kepada petani di Gayo Lues yang selama ini memasarkan komoditas andalan mereka ke Medan, yaitu, kopi, karet, dan kakau.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Kadin Aceh Tengah, Quddus Arba, mengaku, meski telah jauh hari mengetahui adanya aktivitas ekspor tersebut, namun pihaknya masih pesimis akan berjalan, sebab masih banyak infrastruktur pelabuhan hingga jaminan komoditas yang masih lemah.
“Medan saja, untuk ekspor komoditas sepertin kopi, karet, kakoa, pinang, dan sawit, tidak bisa hanya mengandalkan daerah mereka. Mereka masih berharap dari Aceh,” pungkasnya.
Apalagi jarak dari daerah sumber penghasil komoditas dengan daerah pelabuhan Krueng Geukueh terbilang jauh. “Aceh bagian tengah, timur, dan barat-selatan, itu lebih dekat ke Medan ketimbang Aceh Utara,” ucap Quddus.
Karena itu dia menyarankan agar ekspor dimulai kecil-kecilan seperti menggunakan kapal bertonase kecil. “Pemerintah Aceh harus melihat banyak hal sebelum aktivitas ekspor itu dihidupkan. Selain jumlah komoditas, jarak angkutan ke pelabuhan, dan kontainer juga harus dipertimbangkan,” imbuhnya.
Minim sosialisasi
Ketua Kadin Aceh, Firmandez, juga membenarkan kalau kalangan dunia usaha, khususnya di wilayah tengah Aceh, masih banyak yang belum mengetahui adanya aktivitas ekspor di Pelabuhan Krueng Geukueh.
“Sosialisasi ke kawasan tengah tersebut memang minim. Semestinya, dinas terkait terkait bisa memperkuat koordinasi di wilayah-wilayah tersebut, karena mereka merupakan penghasil komoditas terbesar,” ucap Firmandez.
Memang diakuinya, tidak gampang untuk menghidupkan Pelabuhan Krueng Geukueh, apalagi banyak infrastruktur yang belum siap. “Itu semua butuh proses. Karena itu, selain terus dilakukan perbaikan infrastruktur, pengusaha juga perlu mengubah pola pikir. Ekspor di Krueng Geukueh harus sukses,” tandasnya.
Geliat ekspor di Pelabuhan Krueng Gukueh dimulai sejak Desember 2009 lalu. Namun dalam perjalanannya agak tersendat dan sempat terhenti. Selain karena pasokan komoditas terbatas, pengusaha juga mengalami kesulitan modal, serta tingginya biaya ekspor akibat adanya larangan pemerintah terhadap lima jenis barang impor.
Delapan daerah telah menyatakan komitmennya untuk mendukung jalannya ekspor tersebut, yaitu Kabupaten Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Utara, Pemerintah Kota Lhokseumawe, Kabupaten Pidie, dan Pidie Jaya.(c47/yos)
Sumber : Serambinews.com
Tue, Jan 18th 2011, 09:21
BANDA ACEH - Meski telah berjalan setahun, namun ternyata masih ada pengusaha Aceh yang belum mengetahui adanya aktivitas ekspor di Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara. Minimnya sosialisasi menyebabkan para pengusaha, terutama di wilayah tengah Aceh, masih terpaku untuk melakukan kegiatan ekspornya ke Pelabuhan Belawan Medan, Sumatera Utara.
“Saya belum tahu kalau di Pelabuhan Krueng Geukueh bisa ekspor,” kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Gayo Lues, Abdul Azis, kepada Serambi, Senin (17/1).
Selama ini yang dia ketahui adalah adanya rencana Pemerintah Aceh yang ingin menghidupkan kembali Pelabuhan Idi, Aceh Timur. Rencana tersebut dia nilai cukup tepat, apalagi dengan dibukanya jalan dari Gayo Lues menuju ke Kecamatan Pining, Aceh Timur.
“Kita mendengar itu pada 2005. Namun sayang sampai sekarang belum terealisasi. Namun jika aktivitas ekspor dibuka di Pelabuhan Krueng Gukueh, maka jalan darat untuk membawa komoditas harus melalui jalan Takengon-Bireuen-Aceh Utara,” sebut Aziz.
Meski demikian, mewakili dunia usaha di kabupaten tersebut, pihaknya sangat menyambut baik dibukanya keran ekspor di Krueng Geukueh, dan diharapkan bisa memberi keuntungan kepada petani di Gayo Lues yang selama ini memasarkan komoditas andalan mereka ke Medan, yaitu, kopi, karet, dan kakau.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Kadin Aceh Tengah, Quddus Arba, mengaku, meski telah jauh hari mengetahui adanya aktivitas ekspor tersebut, namun pihaknya masih pesimis akan berjalan, sebab masih banyak infrastruktur pelabuhan hingga jaminan komoditas yang masih lemah.
“Medan saja, untuk ekspor komoditas sepertin kopi, karet, kakoa, pinang, dan sawit, tidak bisa hanya mengandalkan daerah mereka. Mereka masih berharap dari Aceh,” pungkasnya.
Apalagi jarak dari daerah sumber penghasil komoditas dengan daerah pelabuhan Krueng Geukueh terbilang jauh. “Aceh bagian tengah, timur, dan barat-selatan, itu lebih dekat ke Medan ketimbang Aceh Utara,” ucap Quddus.
Karena itu dia menyarankan agar ekspor dimulai kecil-kecilan seperti menggunakan kapal bertonase kecil. “Pemerintah Aceh harus melihat banyak hal sebelum aktivitas ekspor itu dihidupkan. Selain jumlah komoditas, jarak angkutan ke pelabuhan, dan kontainer juga harus dipertimbangkan,” imbuhnya.
Minim sosialisasi
Ketua Kadin Aceh, Firmandez, juga membenarkan kalau kalangan dunia usaha, khususnya di wilayah tengah Aceh, masih banyak yang belum mengetahui adanya aktivitas ekspor di Pelabuhan Krueng Geukueh.
“Sosialisasi ke kawasan tengah tersebut memang minim. Semestinya, dinas terkait terkait bisa memperkuat koordinasi di wilayah-wilayah tersebut, karena mereka merupakan penghasil komoditas terbesar,” ucap Firmandez.
Memang diakuinya, tidak gampang untuk menghidupkan Pelabuhan Krueng Geukueh, apalagi banyak infrastruktur yang belum siap. “Itu semua butuh proses. Karena itu, selain terus dilakukan perbaikan infrastruktur, pengusaha juga perlu mengubah pola pikir. Ekspor di Krueng Geukueh harus sukses,” tandasnya.
Geliat ekspor di Pelabuhan Krueng Gukueh dimulai sejak Desember 2009 lalu. Namun dalam perjalanannya agak tersendat dan sempat terhenti. Selain karena pasokan komoditas terbatas, pengusaha juga mengalami kesulitan modal, serta tingginya biaya ekspor akibat adanya larangan pemerintah terhadap lima jenis barang impor.
Delapan daerah telah menyatakan komitmennya untuk mendukung jalannya ekspor tersebut, yaitu Kabupaten Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Utara, Pemerintah Kota Lhokseumawe, Kabupaten Pidie, dan Pidie Jaya.(c47/yos)
Sumber : Serambinews.com
Langganan:
Postingan (Atom)