Mon, Jan 24th 2011, 08:27
LANGSA - Warga Aceh di Eropa yang tergabung dalam World Achehnese Association (WAA) menyatakan dukungannya terhadap Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf yang tidak menyerahkan lima sub bidang kehutanan kepada Pemerintah Pusat. Mereka menyarankan agar Gubernur segera menyurati Kementerian Kehutanan untuk meluruskan permasalah tersebut.
Sikap dukungan itu disampaikan Koordinator WAA, Tarmizi Abdul Ghani alias Mukarram dalam pernyataan tertulis yang diterima Serambi, Minggu (23/1). Menurut dia, mencuatnya berita kedaulatan hutan Aceh telah diserahkan ke Jakarta, tentu membuat semua pihak tersentak.
Dengan itu, tambah Mukarram, perkumpulan masyarakat sipil Aceh sedunia tetap bersikap bahwa hutan dan laut Aceh adalah milik rakyat Aceh yang dikelola bersama masyarakat internasional. “Siapapun tidak boleh mengklaim bahwa hutan Aceh adalah milik mereka. Karena hutan dan alam Aceh adalah milik masyarakat Aceh yang dikelola bersama masyarakat dunia,” tegas Mukarram.
Ia juga menyarankan agar Kepala Pemerintah Aceh meminta klarifikasi tertulis dari Sekjen Kehutanan Pemerintah Indonesia. “Kami mendukung sikap Gubernur Aceh yang segera merespon kabar bohong yang sangat berbahaya dan berpengaruh terhadap suasana damai dan proses demokrasi yang sedang berjalan di Aceh, termasuk pelaksanaan pilkada mendatang,” kata dia.
Selain itu, warga Aceh juga berharap tidak ada pihak-pihak tertentu di luar Aceh yang mencoba mengganggu kestabilan pemerintahan di Aceh baik dengan pernyataan maupun perbuatan.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf membantah telah menyetujui pengelolaan lima sub bidang kehutanan kepada Pemerintah Pusat untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kewenangan Pemerintah yang bersifat nasional di Aceh.
Bantahan Gubernur itu terkait tudingan bahwa Gubernur Aceh Irwandi Yusuf telah menyetujui pengelolaan lima sub bidang kehutanan kepada Pemerintah Pusat, sehingga menimbulkan reaksi keras dari kalangan anggota DPD dan DPR RI asal Aceh.(yuh)
Sumber : Serambinews.com
Tampilkan postingan dengan label Pengelolaan Hutan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pengelolaan Hutan. Tampilkan semua postingan
Kamis, 03 Maret 2011
Greenomics : Gubernur tak Bisa Disalahkan Soal Pengelolaan Hutan
Sat, Jan 22nd 2011, 11:29
BANDA ACEH - Direktur Greenomics Indonesia, Elfian Effendi menyatakan, Gubernur Aceh tidak bisa disalahkan sehubungan dengan adanya klaim dari Menteri Kehutanan tentang lima sub kewenangan kehutanan Aceh yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. “Saya menyaksikan sendiri Gubernur telah mengklarifikasi langsung ke Menhut melalui telepon pada Kamis (20/1) malam bahwa Gubernur tak pernah memberikan persetujuan sub kewenangan kehutanan tersebut dalam pembicaraan telepon dengan Menhut. Pembicaraan telepon yang dilakukan bukan soal persetujuan kewenangan,” ungkap Elfian dalam pernyataan tertulisnya kepada Serambi, tadi malam.
Dalam surat berkop Kementerian Kehutanan nomor S.681/Menhut-II/Kum/2010 perihal kewenangan bidang kehutanan di Aceh, tertulis ‘Berdasarkan pembicaraan telepon antara Menteri Kehutanan dengan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam hari Senin tanggal 27 Desember 2010 jam 16.55 WIB, telah disepakati bersama bahwa kelima sub-bidang kewenangan kehutanan Aceh merupakan kewenangan Pemerintah (Pusat)’. Menurut Elfian ada keanehan dalam surat itu karena Menhut hanya menuliskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan sebagai dasar hukum atas peletakan kewenangan tersebut kepada Pemerintah Pusat. “UUPA tidak disebutkan. Ini jelas tak bisa diterima,” ungkapnya.
Dijelaskan, lima sub kewenangan urusan bidang kehutanan Aceh itu di antaranya terkait dengan kewenangan pengelolaan kawasan konservasi, yang masih berstatus ‘pending issues (masih harus disepakati). “Jika surat itu dibiarkan, kewenangan pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang menurut UUPA telah menugaskannya ke Pemerintah Aceh, bisa menjadi kewenangan Pemerintah Pusat,” ujarnya. Ditambahkan, pihaknya telah mengklarifikasi masalah itu langsung dengan Sekjen Kementerian Kehutanan pada Jumat siang kemarin. “Saya sarankan Pak Sekjen melakukan konsultasi kembali soal lima sub kewenangan itu dengan Pemerintah Aceh serta menarik sekaligus membatalkan surat itu. Pak Sekjen mengatakan segera memfasilitasi pertemuan Menhut dan Gubernur agar persoalan lima sub kewenangan itu bisa cepat rampung,” pungkas Elfian.(yos)
Sumber : Serambinews.com
BANDA ACEH - Direktur Greenomics Indonesia, Elfian Effendi menyatakan, Gubernur Aceh tidak bisa disalahkan sehubungan dengan adanya klaim dari Menteri Kehutanan tentang lima sub kewenangan kehutanan Aceh yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. “Saya menyaksikan sendiri Gubernur telah mengklarifikasi langsung ke Menhut melalui telepon pada Kamis (20/1) malam bahwa Gubernur tak pernah memberikan persetujuan sub kewenangan kehutanan tersebut dalam pembicaraan telepon dengan Menhut. Pembicaraan telepon yang dilakukan bukan soal persetujuan kewenangan,” ungkap Elfian dalam pernyataan tertulisnya kepada Serambi, tadi malam.
Dalam surat berkop Kementerian Kehutanan nomor S.681/Menhut-II/Kum/2010 perihal kewenangan bidang kehutanan di Aceh, tertulis ‘Berdasarkan pembicaraan telepon antara Menteri Kehutanan dengan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam hari Senin tanggal 27 Desember 2010 jam 16.55 WIB, telah disepakati bersama bahwa kelima sub-bidang kewenangan kehutanan Aceh merupakan kewenangan Pemerintah (Pusat)’. Menurut Elfian ada keanehan dalam surat itu karena Menhut hanya menuliskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan sebagai dasar hukum atas peletakan kewenangan tersebut kepada Pemerintah Pusat. “UUPA tidak disebutkan. Ini jelas tak bisa diterima,” ungkapnya.
Dijelaskan, lima sub kewenangan urusan bidang kehutanan Aceh itu di antaranya terkait dengan kewenangan pengelolaan kawasan konservasi, yang masih berstatus ‘pending issues (masih harus disepakati). “Jika surat itu dibiarkan, kewenangan pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang menurut UUPA telah menugaskannya ke Pemerintah Aceh, bisa menjadi kewenangan Pemerintah Pusat,” ujarnya. Ditambahkan, pihaknya telah mengklarifikasi masalah itu langsung dengan Sekjen Kementerian Kehutanan pada Jumat siang kemarin. “Saya sarankan Pak Sekjen melakukan konsultasi kembali soal lima sub kewenangan itu dengan Pemerintah Aceh serta menarik sekaligus membatalkan surat itu. Pak Sekjen mengatakan segera memfasilitasi pertemuan Menhut dan Gubernur agar persoalan lima sub kewenangan itu bisa cepat rampung,” pungkas Elfian.(yos)
Sumber : Serambinews.com
Langganan:
Postingan (Atom)