Deputi MDF Aceh-Nias : Pemerintah Harus Pelihara Hasil Rehab-Rekons Aceh

Wed, Jan 26th 2011, 10:01

BANDA ACEH - Deputi Multi Donor Fund (MDF) Aceh dan Nias, Safriza Sofyan, berharap Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota memelihara proyek hasil rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekons) yang telah diserahkan donatur menjadi aset milik publik. Aset yang bernilai puluhan triliun rupiah itu juga harus mampu menggeliatkan roda ekonomi masyarakat Aceh. “Menjadi kewajiban kita semua untuk memelihara. Kalau sudah menjadi aset pusat, tentu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran yang sesuai. Kalau aset itu masuk ke pemerintah provinsi, maka provinsi pun kita harapkan mengalokasikan anggaran untuk operasional dan pemeliharaannya,” kata Safriza Sofyan kepada Serambi di kantor MDF Aceh-Nias, Prada, Banda Aceh, Selasa (25/1).

Dalam proses pengalihan aset, selama ini MDF memastikan semua aset yang diserahkan ke pemerintah Aceh dan kabupaten/kota teregistrasi dengan baik, sehingga memungkinkan dialokasikan dana operasional dan pemeliharaan, khususnya untuk aset-aset yang strategis seperti pelabuhan dan jalan. “Kalau teregistrasi saja tidak, bagaimana mungkin dialokasikan dana untuk pemeliharaan atau operasionalnya,” kata dia.

Dia juga berharap proyek infrastruktur jalan dan pelabuhan yang sudah ada dioptimalkan pemanfaatannya untuk menggulirkan roda ekonomi. Apalagi ke depan, jelasnya, praktis ekonomi masyarakat Aceh hanya digerakkan oleh anggaran pemerintah, kecuali ada investasi signifikan dari pihak swasta. “Memang untuk menarik investor butuh waktu, namun pemerintah juga harus terus berbenah dan berusaha,” katanya.

Safriza juga memaparkan bahwa lembaga yang dipimpinnya kini memfokuskan diri pada upaya membangun landasan ekonomi masyarakat. Hingga kini MDF yang menghimpun dana hibah dari 15 donor telah menuntaskan sejumlah proyek pentingnya, antara lain, 15.000 unit rumah, 5 pelabuhan, dan lebih dari 550 km jalan provinsi, kabupaten dan nasional, serta lebih dari 2.500 km jalan pedesaan. Beberapa proyek yang sedang dikerjakan dijadwalkan dapat memenuhi target penyelesaian hingga penutupan MDF pada 31 Desember 2012. Namun, hingga kini proyek-proyek MDF yang sudah ditransfer menjadi aset pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di bawah 50 persen jumlahnya. “Proses transfer aset kita harapkan selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama,” katanya.

Proyek hibah
Menyangkut proyek jalan Teunom-Meulaboh sepanjang 50 Km yang didanai MDF senilai 37 juta Dolar Amerika (Rp 350 miliar), Safriza mengatakan, saat ini sedang dalam proses tender. Proses pembebasan tanah juga sudah tuntas bulan lalu. “Dalam dua bulan ke depan sudah berjalan operasionalnya,” katanya. Dijelaskan, semua proyek MDF hibah murni 100 persen. “Saya juga ingin mengklarifikasi pemberitaan Serambi sebelumnya yang mengesankan seolah-olah proyek MDF melalui mekanisme pinjaman lunak, itu tidak benar. Proyek MDF 100 persen hibah murni dengan anggaran lebih dari Rp 6,2 triliun yang dialokasikan untuk Aceh dan Nias,” kata Safriza. Dari jumlah tersebut, jelas dia, lebih dari 88 persen porsi anggaran dialokasikan untuk Aceh. (sak)

Sumber : Serambinews.com

Anggota DPR Minta Kuntoro Tuntaskan Rehab Rekon Aceh

Thu, Dec 2nd 2010, 15:04

JAKARTA - Mantan Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias, Kuntoro Mangkusubroto diminta kembali ke Aceh untuk menyelesaikan seluruh persoalan pembangunan Aceh pascatsunami yang sampai sekarang belum tuntas.

“Kita minta Presiden mengirim kembali Kuntoro ke Aceh untuk menyelesaikan tugasnya,” kata anggota Tim Pemantau dari Fraksi PDI Perjuangan Panda Nababan dalam Rapat Kerja dengan Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, Papua, dan Papua Barat DPR RI, Rabu (1/12) di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta.

Imbauan serupa diserukan anggota tim lainnya, Tgk H Faisal Amin. “Ada kesan dengan berakhirnya BRR maka seluruh kerja rehab dan rekon sudah selesai. Itu yang di-image-kan kepada kita. Padahal kenyataannya di lapangan masih banyak persoalan,” kata politisi PPP asal Aceh ini.

Ia mencontohkan rumah korban tsunami yang masih ribuan lagi yang belum dibangun. “Rumah yang sudah dibangun sebahagian rubuh. Pipa-pipa yng dulu ditanam di dalam tanah sekarang menyembul ke luar,” sindir Faisal Amin. Ia bahkan mengusulkan dibentuknya tim khusus untuk menili seluruh hasil kerja BRR.

Menanggapi usulan itu, Menko Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan bahwa masa kerja BRR sudah berakhir sejak dibentuk pada 2005 silam. “Soal adanya masalah, itu hal yang berbeda,” kata Hatta.

Tapi Wakil Ketua Tim Pemantau, Marzuki Daud mendesak agar persaolan BRR itu tetap harus dibuka kembali, mengingat banyaknya persoalan yang ditumbulkan dan itu merugikan rakyat Aceh. Marzuki mengatakan aset BRR yang diserahkan oleh Tim Likuidasi kenyataannya sebahgaian besar ditolak oleh penerima manfaat, yaitu bupati dan walikota.(fik)

Sumber : Serambinews.com