THURSDAY, 08 SEPTEMBER 2011 22:06
BANDA ACEH - Pemerintah Aceh hingga hari ini, terus memantau dan melakukan identifikasi kerusakan di Singkil dan Subulussalam, pascagempa gempa tektonik 8,7 Skala Richter (SR). Namun, Pemkab dan Pemko setempat dilaporkan masih belum juga mengajukan permintaan bantuan masa panik ke provinsi.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Asmadi Syam mengakui bingung dalam menangani musibah bencana yang melanda Aceh Singkil dan Kota Subulussalam pascabencana tersebut. Sebab, hingga kemarin, Pemkab Aceh Singkil maupun Pemko Subulussalam belum mengajukan permintaan kebutuhan untuk masa panik maupun kebutuhan rehab/rekon pascabencana.
Menurut Asmadi, jika terjadi bencana alam di suatu daerah, pihak pertama yang paling bertanggung jawab terhadap penanggulangan pascabencana adalah pemerintah setempat di kabupaten/kota. “Ini diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,” katanya.
Dikatakan, jika pemkab/pemko tidak mampu menanggulangi berbagai kerusakan yang terjadi akibat bencana, maka membuat laporan dan sekaligus mengajukan permintaan kepada provinsi terhadap kebutuhan yang diperlukan untuk masa panik maupun kebutuhan rehab/rekon. “Tapi sampai hari ini (kemarin-red) kedua daerah tersebut belum mengajukan permintaan bantuan ke provinsi,” ujarnya.
Asmadi juga mengungkapkan bahwa pihaknya sampai saat ini belum bisa berbuat banyak. Sebab, mungkin kedua daerah tersebut mampu menanggulanginya. “Kalau nanti kita langsung bergerak cepat tanpa ada permintaan dari daerah akan terjerat dengan ketentuan yang berlaku. Saya tidak mau terjerat hukum,” imbuh Asmadi.
Dikatakan, jika skala kerusakan cukup parah dan provinsi tidak mampu memanggulanginya, maka pemerintah provinsi akan meminta kepada pemerintah pusat. “Maka perlu cepat dilakukan identifikasi terhadap kerusakan dan korban yang jatuh, sehingga bencana yang terjadi bisa cepat ditanggulangi,” ujarnya.
Di samping itu, ungkap Asmadi Syam, sampai saat ini kedua daerah tersebut belum menunjukkan Komando Pegendali Lapangan (Kodal) yang akan bekerja langsung untuk melakukan berbagai masalah yang muncul pascabenca termasuk melakukan kaji cepat SAR/evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pemulihan fasilitas kritis.
Meskipun begitu, ungkap Asmadi Syam, pihaknya kemarin sudah langsung mengirimkan tim terpadu ke lapangan guna melakukan identifikasi terhadap kerusakan yang terjadi di dua daerah yang terkena bencana gempa 6,7 SR tersebut. “Dan kita juga terus melakukan pemantauan setiap jam terhadap perkembangan yang terjadi di lapangan,” demikian Asmadi Syam.
Sumber waspada.co.id
Tampilkan postingan dengan label Bencana Alam. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bencana Alam. Tampilkan semua postingan
Senin, 26 September 2011
Jumat, 09 September 2011
Level gempa Singkil bencana kabupaten Level gempa Singkil bencana kabupaten Warta HENDRO KOTO Koresponden Aceh WASPADA ONLINE BANDA ACEH – Gempa berkekuatan 6,7 SR yang berpusat di Kabupaten Aceh Singkil dan berdampak kerusakan hebat di Kota Subusallam masih ditetapkan sebagai bencana Kabupaten. Hal ini dikarenakan dampak kerusakan dan paparan kerusakan akibat gempa masih dapat ditangani oleh pemerintah setempat, sehingga belum perlu ditetapkan statusnya sebagai bencana provinsi. Hal in dikemukakan oleh Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Razali kepada Waspada Online, hari ini. “ Yah saat ini atas kordinasi dengan pemerintah setempat dan berdasarkan pantauan lapangan dan situasi di sana, maka belum dibutuhkan status gempa Singkil sebagai bencana Provinsi, itu masih bencana kabupaten,” jelas Razali. Namun menurutnya, pihak BBPA selaku penanggungjawab persoalan-persoalan terkait kebencanaan tetap akan terus melakukan kordinasi dan memberikan bantuan teknis dan pendanaan guna mengatasi persoalan-persoalan yang ditimbulkan sebagai akibat ekses dari gempa itu.
FRIDAY, 09 SEPTEMBER 2011 11:09
BANDA ACEH – Gempa berkekuatan 6,7 SR yang berpusat di Kabupaten Aceh Singkil dan berdampak kerusakan hebat di Kota Subusallam masih ditetapkan sebagai bencana Kabupaten. Hal ini dikarenakan dampak kerusakan dan paparan kerusakan akibat gempa masih dapat ditangani oleh pemerintah setempat, sehingga belum perlu ditetapkan statusnya sebagai bencana provinsi. Hal in dikemukakan oleh Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Razali kepada Waspada Online, hari ini.
“ Yah saat ini atas kordinasi dengan pemerintah setempat dan berdasarkan pantauan lapangan dan situasi di sana, maka belum dibutuhkan status gempa Singkil sebagai bencana Provinsi, itu masih bencana kabupaten,” jelas Razali.
Namun menurutnya, pihak BBPA selaku penanggungjawab persoalan-persoalan terkait kebencanaan tetap akan terus melakukan kordinasi dan memberikan bantuan teknis dan pendanaan guna mengatasi persoalan-persoalan yang ditimbulkan sebagai akibat ekses dari gempa itu.
Sumber Waspada.co.id
BANDA ACEH – Gempa berkekuatan 6,7 SR yang berpusat di Kabupaten Aceh Singkil dan berdampak kerusakan hebat di Kota Subusallam masih ditetapkan sebagai bencana Kabupaten. Hal ini dikarenakan dampak kerusakan dan paparan kerusakan akibat gempa masih dapat ditangani oleh pemerintah setempat, sehingga belum perlu ditetapkan statusnya sebagai bencana provinsi. Hal in dikemukakan oleh Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Razali kepada Waspada Online, hari ini.
“ Yah saat ini atas kordinasi dengan pemerintah setempat dan berdasarkan pantauan lapangan dan situasi di sana, maka belum dibutuhkan status gempa Singkil sebagai bencana Provinsi, itu masih bencana kabupaten,” jelas Razali.
Namun menurutnya, pihak BBPA selaku penanggungjawab persoalan-persoalan terkait kebencanaan tetap akan terus melakukan kordinasi dan memberikan bantuan teknis dan pendanaan guna mengatasi persoalan-persoalan yang ditimbulkan sebagai akibat ekses dari gempa itu.
Sumber Waspada.co.id
Selasa, 06 September 2011
12 Ruas Jalan Rawan Longsor
Sabtu, 20 Agustus 2011 14:00 WIB
BANDA ACEH - Hasil pantauan dan pemetaan yang dilakukan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Aceh bersama dinas teknis lainnya pekan lalu untuk pengamanan pelaksanaan arus mudik Lebaran Idul Fitri 1432 Hijriah tahun 2011, sedikitnya ada 12 titik lintasan jalan yang rawan longsor dan banjir yang harus diwaspadai para pemudik. Ke-12 titik rawan itu terbentang mulai dari Tangse hingga Bireuen dan Subulussalam hingga perbatasan dengan Sumatera Utara (lihat infografis)
“Untuk menjamin kelancaran arus mudik lebaran di 12 lintasan rawan longsor dan banjir tersebut, Dinas BMCK Aceh bersama Dinas PU kabupaten/kota dan UPTD PU provinsi yang berada di kabupaten/kota dibantu kontraktor yang sedang bekerja, telah menyiagakan alat berat bersama operatornya,” kata Kadis BMCK Aceh, Dr Muhyan Yunan kepada Serambi, Jumat (19/8) ketika dimintai penjelasannya tentang persiapanan penanganan tanah longsor dan banjir pada masa mudik Lebaran Idul Fitri tahun ini.
Menurutnya, untuk setiap lintasan rawan bencana tanah longsor dan banjir, telah ditunjuk orang yang bertanggung jawab. Nomor handphone-nya pun sudah dicatat dan siap dihubungi siang-malam (lihat boks-red). Semua lintasan tersebut juga disiagakan alat berat seperti excavator, wheel loader, vibratory roller, stamper, dan dumptruck. Para penanggung jawab penanganan ancaman jalan longsor, banjir, dan lainnya itu, kata Muhyan, mendapat tugas berdasarkan SK Gubernur dan surat perintah Kadis BMCK Aceh. “Untuk itu, ia harus bertanggung jawab penuh terhadap tugasnya dalam penanganan kelancaran arus mudik jika pada lintasan wilayah kewenangan pengawasannya terjadi gangguan bencana alam, seperti tanah longsor, banjir, dan lainnya.(her)
lintasan rawan longsor dan penanggung jawabnya
* Lintasan Tangse-Tiro-Gunung Aneuk Manyak, penanggung jawab Ir Faisal MT (hanphone 08120964292)
* Bereuen-Bener Meriah-Takengon, Syafaruddin ST (0811687330)
* Gunung Paro-Kulu-Geurutee, Ir Alfakih Jalaluddin MSi (0811681042)
* Blangakejeren-Kutacane, Ir Zusman Asfar Wahab MT (08126984218)
* Blangpidie-Tapaktuan, Ir Mawardi (081360776727) * Meulaboh-Nagan, Yulian MT (0812269851124)
* Subulussalam-Singkil, Ir Syauqi Kamal MT (08126984213)
* Subulussalam-Sumut, Faizal ST (08126905851)
* Seulawah-Sigli, Ir Ismail Nasir MM (0811682224)
* Lhokseumawe-Aceh Tamiang, Thaibur MT (081322411679) dan Emi Effendi MT (081360220441)
Sumber Serambinews.com
Senin, 02 Mei 2011
Akibat Hujan Deras, 3 Ruas Jalan Antarkab Longsor dan Putus
* Terparah Ruas Blangkejeren-Terangon
Mon, Mar 14th 2011, 10:25
BANDA ACEH - Hujan deras yang mengguyur sepanjang Kamis (10/3) malam hingga Jumat (11/3) pagi pekan lalu, menyebabkan tiga ruas jalan antarkabupaten (antarkab) terputus akibat longsor. Dari tiga ruas jalan tersebut, yang paling parah kondisinya terjadi pada ruas Blangkejeren-Terangon menuju Aceh Barat Daya (Abdya), tepatnya di Desa Sekeulen, Kecamatan Blangjerango. Pada Km 20-nya terjadi longsor.
Informasi ini diperoleh Serambi dari Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Aceh, Dr Ir Muhyan Yunan di Banda Aceh, Minggu (13/3) kemarin. Menurut Muhyan, untuk memperbaiki ruas jalan yang longsor di Desa Sekeulen Kecamatan Blangjerango itu, dibutuhkan waktu satu minggu, mengingat badan jalan yang amblas sedalam 15 meter. Badan jalan yang amblas itu harus ditimbun lebih dulu, baru bisa dilalui mobil barang dan penumpang umum, seperti minibus L-300.
Untuk menangani badan jalan yang amblas, kata Muhyan, ia telah memerintahkan kontraktor yang sedang bekerja pada ruas jalan tersebut, yaitu PT Pelita Nusa, untuk memperbaiki badan jalan yang amblas sedalam 15 meter itu.
“Kita harapkan, jalan yang amblas bisa secepatnya diperbaiki oleh kontraktor yang sedang mengerjakan ruas jalan tersebut dari perkiraan awalnya paling lambat satu minggu,” ujarnya.
Selain ruas jalan Blangkejeren-Terangon, kata Muhyan, masih ada dua ruas jalan antarkab lainnya yang longsor, yaitu Kutacane (Aceh Tenggara)-Blangkejeren (Gayo Lues) dan Takengon (Aceh Tengah)-Pameu, (Pidie). Akibat tanah longsor yang menimbun badan jalan di lintasan ini, arus transportasi pada ruas jalan tersebut jadi macet.
Untuk melancarkan kembali arus transportasi umum, kata Muhyan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan dinas PU kabupaten setempat agar mengirim alat berat untuk bantu membersihkan tumpukan lumpur dan batu yang jatuh dari atas bukit dan tebing yang menutup badan jalan.
Kecuali itu, operator alat berat juga diminta membuat dan membersihkan saluran air yang tersumbat, agar badan jalan tidak tergerus air dan amblas ke dasar jurang.
Terkait bencana alam banjir bandang yang menimpa 12 desa di Kecamatan Tangse, Pidie, pada Kamis (10/3) malam, kata Muhyan, pihaknya sudah mengirim alat berat untuk memperbaiki badan jalan yang tergerus air sepanjang 500 meter. Sekaligus menarik lumpur pasir yang masih menumpuk di atas badan jalan dengan ketebalan antara 50-100 cm, bahkan ada yang lebih.
Muhyan menambahkan, dalam penanganan bencana alam, tindakan darurat yang perlu dilakukan Dinas BMCK adalah melancarkan kembali arus transportasi jalan masyarakat ke lokasi daerah yang dilanda bencana banjir dengan cara memperbaiki badan jalan dan jembatan yang putus akibat diterjang air bah. Tujuannya supaya pelaksanaan evakuasi warga yang masih terjebak lumpur bisa dilakukan dan suplai bahan makanan untuk masyarakat yang terkena bencana alam bisa lancar kembali.
Ditangani terpadu
Gubernur Aceh, Irwndi Yusuf yang menerima laporan dari Dinas BMCK Aceh mengatakan, arus transportasi yang macet dan terputus akibat bencana alam tanah longsor di wilayah Aceh pedalaman perlu segera ditangani secara terpadu. “Jika kondisinya parah dan membutuhkan waktu penyelesaian yang cepat dan tepat, kita bisa minta bantu pihak Zidam Iskandar Muda,” ujar Irwandi yang kemarin sedang berada di Jakarta.
Bencana tanah longsor, kata Irwandi Yusuf, tetap akan terjadi, terutama pada ruas jalan bukaan baru maupun lama yang areal hutannya dirambah baik dengan dalih membuka kebun maupun untuk mengambil kayu bulatnya.
Bencana banjir bandang yang terjadi di Tangse, Pidie, yang sempat menelan korban jiwa, selain akibat besarnya volume hujan yang turun di wilayah Gunung Halimon dan Tangse, juga akibat penebangan pohon di wilayah itu secara ilegal.
Wakil Ketua II Bidang Pembangunan DPRA, Drs H Sulaiman Abda mengatakan, perbaikan badan jalan yang amblas akibat tanah longsor perlu segera dilaksanakan oleh dinas teknis. Tujuannya, supaya arus transportasi bisa kembali lancar dan masyarakat tidak kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti minyak lampu, elpiji, minyak goreng, telur ayam, gula pasir, beras, dan lainnya. (her)
Sumber : Serambinews.com
Mon, Mar 14th 2011, 10:25
BANDA ACEH - Hujan deras yang mengguyur sepanjang Kamis (10/3) malam hingga Jumat (11/3) pagi pekan lalu, menyebabkan tiga ruas jalan antarkabupaten (antarkab) terputus akibat longsor. Dari tiga ruas jalan tersebut, yang paling parah kondisinya terjadi pada ruas Blangkejeren-Terangon menuju Aceh Barat Daya (Abdya), tepatnya di Desa Sekeulen, Kecamatan Blangjerango. Pada Km 20-nya terjadi longsor.
Informasi ini diperoleh Serambi dari Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Aceh, Dr Ir Muhyan Yunan di Banda Aceh, Minggu (13/3) kemarin. Menurut Muhyan, untuk memperbaiki ruas jalan yang longsor di Desa Sekeulen Kecamatan Blangjerango itu, dibutuhkan waktu satu minggu, mengingat badan jalan yang amblas sedalam 15 meter. Badan jalan yang amblas itu harus ditimbun lebih dulu, baru bisa dilalui mobil barang dan penumpang umum, seperti minibus L-300.
Untuk menangani badan jalan yang amblas, kata Muhyan, ia telah memerintahkan kontraktor yang sedang bekerja pada ruas jalan tersebut, yaitu PT Pelita Nusa, untuk memperbaiki badan jalan yang amblas sedalam 15 meter itu.
“Kita harapkan, jalan yang amblas bisa secepatnya diperbaiki oleh kontraktor yang sedang mengerjakan ruas jalan tersebut dari perkiraan awalnya paling lambat satu minggu,” ujarnya.
Selain ruas jalan Blangkejeren-Terangon, kata Muhyan, masih ada dua ruas jalan antarkab lainnya yang longsor, yaitu Kutacane (Aceh Tenggara)-Blangkejeren (Gayo Lues) dan Takengon (Aceh Tengah)-Pameu, (Pidie). Akibat tanah longsor yang menimbun badan jalan di lintasan ini, arus transportasi pada ruas jalan tersebut jadi macet.
Untuk melancarkan kembali arus transportasi umum, kata Muhyan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan dinas PU kabupaten setempat agar mengirim alat berat untuk bantu membersihkan tumpukan lumpur dan batu yang jatuh dari atas bukit dan tebing yang menutup badan jalan.
Kecuali itu, operator alat berat juga diminta membuat dan membersihkan saluran air yang tersumbat, agar badan jalan tidak tergerus air dan amblas ke dasar jurang.
Terkait bencana alam banjir bandang yang menimpa 12 desa di Kecamatan Tangse, Pidie, pada Kamis (10/3) malam, kata Muhyan, pihaknya sudah mengirim alat berat untuk memperbaiki badan jalan yang tergerus air sepanjang 500 meter. Sekaligus menarik lumpur pasir yang masih menumpuk di atas badan jalan dengan ketebalan antara 50-100 cm, bahkan ada yang lebih.
Muhyan menambahkan, dalam penanganan bencana alam, tindakan darurat yang perlu dilakukan Dinas BMCK adalah melancarkan kembali arus transportasi jalan masyarakat ke lokasi daerah yang dilanda bencana banjir dengan cara memperbaiki badan jalan dan jembatan yang putus akibat diterjang air bah. Tujuannya supaya pelaksanaan evakuasi warga yang masih terjebak lumpur bisa dilakukan dan suplai bahan makanan untuk masyarakat yang terkena bencana alam bisa lancar kembali.
Ditangani terpadu
Gubernur Aceh, Irwndi Yusuf yang menerima laporan dari Dinas BMCK Aceh mengatakan, arus transportasi yang macet dan terputus akibat bencana alam tanah longsor di wilayah Aceh pedalaman perlu segera ditangani secara terpadu. “Jika kondisinya parah dan membutuhkan waktu penyelesaian yang cepat dan tepat, kita bisa minta bantu pihak Zidam Iskandar Muda,” ujar Irwandi yang kemarin sedang berada di Jakarta.
Bencana tanah longsor, kata Irwandi Yusuf, tetap akan terjadi, terutama pada ruas jalan bukaan baru maupun lama yang areal hutannya dirambah baik dengan dalih membuka kebun maupun untuk mengambil kayu bulatnya.
Bencana banjir bandang yang terjadi di Tangse, Pidie, yang sempat menelan korban jiwa, selain akibat besarnya volume hujan yang turun di wilayah Gunung Halimon dan Tangse, juga akibat penebangan pohon di wilayah itu secara ilegal.
Wakil Ketua II Bidang Pembangunan DPRA, Drs H Sulaiman Abda mengatakan, perbaikan badan jalan yang amblas akibat tanah longsor perlu segera dilaksanakan oleh dinas teknis. Tujuannya, supaya arus transportasi bisa kembali lancar dan masyarakat tidak kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti minyak lampu, elpiji, minyak goreng, telur ayam, gula pasir, beras, dan lainnya. (her)
Sumber : Serambinews.com
Selasa, 15 Februari 2011
Banda Aceh kehilangan 72 Ha daratan
Monday, 17 January 2011 16:09
BANDA ACEH - Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana (TDMRC) Aceh mencatat Kota Banda Aceh kehilangan daratan seluas 72,7 hektare akibat abrasi pantai sepanjang tahun 2004-2009.
Staf divisi Riset TDMRC Aceh DR Eldina Fatimah mengatakan, di sepanjang garis pantai Banda Aceh bergeser secara variasi dan maksimum 50 meter ke arah daratan.
Pernyataan itu disampaikan saat memaparkan materi pemahaman bencana di Aceh dan mitigasi, pada kegiatan workshop tim penyusunan penanggulangan bencana Aceh.
"Ini baru kondisi garis pantai di Kota Banda Aceh yang sudah kita data. Kondisi ini sangat banyak kita temui di kawasan pantai barat selatan, sepanjang garis pantai rawan abrasi," katanya.
Proses abrasi memperlebar luas wilayah perairan, sedangkan abrasi di pinggir pantai ditandai dengan mundurnya garis pantai secara signifikan dalam waktu yang relatif cepat.
Akibat dari abrasi dan erosi itu, tambahnya, rumah dan fasilitas infrastruktur menjadi rusak atau berkurang fungsi pemakaiannya. Untuk Aceh, sebut Eldina, ada 24 catatan historis tentang abrasi dan gelombang pasang pada database DIBA dengan 174 rumah rusak dan 4.504 orang terimbas sebagai akibat utama.
"Selain harus menangani abrasi pantai, pemerintah harusnya juga terus menerus melakukan sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat yang tinggal di kawasan garis pantai, sehingga mereka bisa tinggal sedikit jauh dari bibir pantai," sebutnya.
Kendati demikian, tambah Eldina, diakui masih banyak masyarakat yang enggan pindah dari lokasi bibir pantai, sehingga mereka rawan menjadi korban bencana jika terjadi abrasi pantai yang parah.
Sumber : Waspada.co.id
BANDA ACEH - Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana (TDMRC) Aceh mencatat Kota Banda Aceh kehilangan daratan seluas 72,7 hektare akibat abrasi pantai sepanjang tahun 2004-2009.
Staf divisi Riset TDMRC Aceh DR Eldina Fatimah mengatakan, di sepanjang garis pantai Banda Aceh bergeser secara variasi dan maksimum 50 meter ke arah daratan.
Pernyataan itu disampaikan saat memaparkan materi pemahaman bencana di Aceh dan mitigasi, pada kegiatan workshop tim penyusunan penanggulangan bencana Aceh.
"Ini baru kondisi garis pantai di Kota Banda Aceh yang sudah kita data. Kondisi ini sangat banyak kita temui di kawasan pantai barat selatan, sepanjang garis pantai rawan abrasi," katanya.
Proses abrasi memperlebar luas wilayah perairan, sedangkan abrasi di pinggir pantai ditandai dengan mundurnya garis pantai secara signifikan dalam waktu yang relatif cepat.
Akibat dari abrasi dan erosi itu, tambahnya, rumah dan fasilitas infrastruktur menjadi rusak atau berkurang fungsi pemakaiannya. Untuk Aceh, sebut Eldina, ada 24 catatan historis tentang abrasi dan gelombang pasang pada database DIBA dengan 174 rumah rusak dan 4.504 orang terimbas sebagai akibat utama.
"Selain harus menangani abrasi pantai, pemerintah harusnya juga terus menerus melakukan sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat yang tinggal di kawasan garis pantai, sehingga mereka bisa tinggal sedikit jauh dari bibir pantai," sebutnya.
Kendati demikian, tambah Eldina, diakui masih banyak masyarakat yang enggan pindah dari lokasi bibir pantai, sehingga mereka rawan menjadi korban bencana jika terjadi abrasi pantai yang parah.
Sumber : Waspada.co.id
Langganan:
Postingan (Atom)