Sat, Jan 22nd 2011, 09:09
JAKARTA - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf bersikukuh menginginkan bagi hasil minyak dan gas (migas) lepas pantai Aceh yang berada dalam wilayah 12 mil sampai 200 mil laut, dengan perbandingan 70 persen untuk Aceh dan 30 persen untuk pusat. Alasannya, Aceh masih membutuhkan banyak dana untuk membiayai pembangunan pascakonflik dan tsunami. Gubernur Irwandi mengutarakan dalam pertemuan Tim Migas Aceh dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (21/1), pagi di Jakarta. Pertemuan itu membahas finalisasi materi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengelolaan Migas Aceh.
“Pemerintah Aceh dewasa ini membutuhkan dana yang lebih besar guna melakukan pembangunan bidang ekonomi dan infrastruktur yang hancur akibat konflik berkepanjangan dan bencana tsunam. Pemerintah Aceh mengusulkan pola bagi hasl 70:30,” ujar Gubernur memberi alasan. Pola bagi hasil yang diajukan Gubernur itu mengacu kepada pola bagi hasil migas di daratan. Gubernur yang didampingi Tim Migas Aceh, Husni Bahri TOB, Mawardi Ismail, Prof A Raman Lubis, Makmur Ibrahim, dan Dr Surya Darma, menjelaskan bahwa sumber migas di bawah 12 mil laut telahhabis diekploitasi pada masa lalu.
Menanggapi sikap Gubernur tersebut, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, didampingi Direktur Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan Pramujo, Direktur PNBP Ditjen Anggaran Mudjo Suwarno, menyatakan dapat memahami keinginan tersebut. Tapi untuk memberikan keputusan final, Menkeu menyatakan masih membutuhkan koordinasi dengan beberapa kementerian terkait. Menkeu minta waktu satu bulan untuk memberikan keputusannya. Rapat pembahasan materi RPP Pengelolaan Migas Aceh telah berulangkali dilakukan antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat. Beberapa waktu lalu, Wagub Muhammad Nazar juga sempat menyampaikan pernyataan serupa kepada Menkeu dalam satu pertemuan di Kementerian Keuangan. Pemerintah Pusat memang telah menyetujui pengelolaan bersama migas lepas pantai di atas 12 mil sampai 200 mil laut, tapi belum menyetujui pola bagi hasilnya.(fik)
Sumber : Serambinews.com
Kamis, 03 Maret 2011
MDF Diminta Lanjutkan Program Pembangunan Aceh
* Kegiatan Berakhir Juni 2012
Fri, Jan 21st 2011, 09:43
BANDA ACEH - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf meminta pihak Multi Donor Fund (MDF) agar melanjutkan program bantuan dana hibah dan pinjaman lunaknya kepada pemerintah RI untuk Aceh.
“Bantuan MDF itu sangat membantu dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Aceh menjadi positif,” kata Irwandi Yusuf dalam pidato tertulisnya yang dibacakan Asisten II Setda Aceh, T Said Mustafa pada acara Launcing Laporan Program dan Kegiatan MDF selama enam tahun dalam melaksanakan rehab rekon pascatsunami Aceh, di Aula Bappeda Aceh, Kamis (20/1).
MDF adalah lembaga multi donor yang dibentuk untuk membantu pemulihan kembali Aceh dan Nias pascatsunami 2004. Lembaga ini dipelopori oleh Komisi Eropa, Negeri Belanda, Bank Dunia, Norwegia, Swedia, Bank Pembangunan Asia, Kanada, Jerman, Selandia Baru, Inggris Raya, Denmark, Finlandia, USAID, dan Irlandia.
Irwandi mengungkapkan, bantuan manajemen pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diberikan MDF melalui program Economic Development Financing Facility (EDFF) untuk Aceh, sangat membantu masyarakat Aceh untuk memperbaiki mutu produksi hasil perkebunan, perikanan, dan peternakan.
Menurut Irwandi, bantuan pelatihan peningkatan mutu kakao, kopi, ternak, dan komoditi lainnya yang dilakukan melalui program EDFF, cukup berhasil. Buktinya bisa dilihat dari pertumbuhan PDRB Aceh dari nonmigas Aceh pada triwulan III 2010 terus naik dan tumbuh sebesar 6,20 persen. Program EDFF juga memberikan dampak langsung pada pendapatan petani, peternak, dan nelayan yang akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin di Aceh menjadi 20,98 persen.
Pemerintah Aceh, kata Irwandi Yusuf, sangat menyadari MDF serta donor lainnya tidak akan selamanya di Aceh, dan mandatnya akan berakhir Juni 2012 mendatang, sejalan dengan jadual target penyelesaian ruas jalan Tenom-Meulaboh sepanjang 50 Km yang sumber dana pembangunan fisiknya berasal dari pinjaman lunak MDF sebesar Rp 320 miliar.
Terkait dengan sisa waktu masa tugas MDF yang masih ada sekitar 1,15 tahun lagi itu, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menunjuk Bappeda Aceh untuk membentuk sebuah Aceh Donor Coordinator Forum (AFDC) yaitu sebuah forum koordinasi yang berfungsi untuk mengkoordinasi kegiatan pembangunan.
Manejer MDF, Shamina Khan dalam sambutannya mengatakan, acara launching laporan program MDF di Aula Bappeda Aceh kemarin adalah untuk melaporkan kepada publik, bahwa dari 649,26 juta dolar AS dana bantuan yang diperoleh MDF dari donaturnya, sebesar 499,66 juta dolas AS atau senilai Rp 4,496 triliun, telah disalurkan kepada enam bidang yang menjadi fokus kegiatan MDF.
Anggaran sebesar itu, kata Shamina, telah digunakan untuk enam bidang kegiatan. Untuk infrastruktur dan transport terbesar mencapai 35 persen, kemudian perbaikan lingkungan dan perumahan 32 persen, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas pemerintahan, lingkungan hidup, masing-masing 9 persen dan perbaikan air minum dan lainnya 6 persen.
Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Stefen Koeberle mengatakan, kunci keberhasilan MDF dalam melaksanakan rekontruksinya di Aceh dan Nias, karena kepemimpinan Indonesia yang kuat. Pada awalnya peran ini dimainkan BRR NAD-Nias, kemudian dilanjutkan oleh Bappenas yang dibantu Pemerintah Aceh bersama perangkat SKPA nya, antara lain Bappeda, Dinas BMCK, Dinas Pengairan dan lainnya.
Perwakilan dari Bappenas Dr Supra Yoga Hadi mengatakan, program dan aset yang telah dibuat MDF di Aceh, harus dilanjutkan dan dipelihara dengan baik oleh Pemerintah Aceh bersama masyarakatnya. Pasalnya, untuk membangun jalan, jembatan, irigasi, penyulingan air minum, dan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Aceh, MDF telah mengeluarkan dana mencapai Rp 4,4 triliun. Ini merupakan anggaran yang sangat besar untuk pelaksanaan rehab rekon bencana alam yang pernah dilakukan MDF di dunia.
“Untuk itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh wajib melanjutkan program yang telah dibuat MDF serta memelihara aset yang telah dibuat untuk masa pakai yang lebih lama lagi bagi kemakmuran rakyat,” ujarnya.(her)
Sumber : Serambinews.com
Fri, Jan 21st 2011, 09:43
BANDA ACEH - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf meminta pihak Multi Donor Fund (MDF) agar melanjutkan program bantuan dana hibah dan pinjaman lunaknya kepada pemerintah RI untuk Aceh.
“Bantuan MDF itu sangat membantu dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Aceh menjadi positif,” kata Irwandi Yusuf dalam pidato tertulisnya yang dibacakan Asisten II Setda Aceh, T Said Mustafa pada acara Launcing Laporan Program dan Kegiatan MDF selama enam tahun dalam melaksanakan rehab rekon pascatsunami Aceh, di Aula Bappeda Aceh, Kamis (20/1).
MDF adalah lembaga multi donor yang dibentuk untuk membantu pemulihan kembali Aceh dan Nias pascatsunami 2004. Lembaga ini dipelopori oleh Komisi Eropa, Negeri Belanda, Bank Dunia, Norwegia, Swedia, Bank Pembangunan Asia, Kanada, Jerman, Selandia Baru, Inggris Raya, Denmark, Finlandia, USAID, dan Irlandia.
Irwandi mengungkapkan, bantuan manajemen pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diberikan MDF melalui program Economic Development Financing Facility (EDFF) untuk Aceh, sangat membantu masyarakat Aceh untuk memperbaiki mutu produksi hasil perkebunan, perikanan, dan peternakan.
Menurut Irwandi, bantuan pelatihan peningkatan mutu kakao, kopi, ternak, dan komoditi lainnya yang dilakukan melalui program EDFF, cukup berhasil. Buktinya bisa dilihat dari pertumbuhan PDRB Aceh dari nonmigas Aceh pada triwulan III 2010 terus naik dan tumbuh sebesar 6,20 persen. Program EDFF juga memberikan dampak langsung pada pendapatan petani, peternak, dan nelayan yang akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin di Aceh menjadi 20,98 persen.
Pemerintah Aceh, kata Irwandi Yusuf, sangat menyadari MDF serta donor lainnya tidak akan selamanya di Aceh, dan mandatnya akan berakhir Juni 2012 mendatang, sejalan dengan jadual target penyelesaian ruas jalan Tenom-Meulaboh sepanjang 50 Km yang sumber dana pembangunan fisiknya berasal dari pinjaman lunak MDF sebesar Rp 320 miliar.
Terkait dengan sisa waktu masa tugas MDF yang masih ada sekitar 1,15 tahun lagi itu, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menunjuk Bappeda Aceh untuk membentuk sebuah Aceh Donor Coordinator Forum (AFDC) yaitu sebuah forum koordinasi yang berfungsi untuk mengkoordinasi kegiatan pembangunan.
Manejer MDF, Shamina Khan dalam sambutannya mengatakan, acara launching laporan program MDF di Aula Bappeda Aceh kemarin adalah untuk melaporkan kepada publik, bahwa dari 649,26 juta dolar AS dana bantuan yang diperoleh MDF dari donaturnya, sebesar 499,66 juta dolas AS atau senilai Rp 4,496 triliun, telah disalurkan kepada enam bidang yang menjadi fokus kegiatan MDF.
Anggaran sebesar itu, kata Shamina, telah digunakan untuk enam bidang kegiatan. Untuk infrastruktur dan transport terbesar mencapai 35 persen, kemudian perbaikan lingkungan dan perumahan 32 persen, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas pemerintahan, lingkungan hidup, masing-masing 9 persen dan perbaikan air minum dan lainnya 6 persen.
Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Stefen Koeberle mengatakan, kunci keberhasilan MDF dalam melaksanakan rekontruksinya di Aceh dan Nias, karena kepemimpinan Indonesia yang kuat. Pada awalnya peran ini dimainkan BRR NAD-Nias, kemudian dilanjutkan oleh Bappenas yang dibantu Pemerintah Aceh bersama perangkat SKPA nya, antara lain Bappeda, Dinas BMCK, Dinas Pengairan dan lainnya.
Perwakilan dari Bappenas Dr Supra Yoga Hadi mengatakan, program dan aset yang telah dibuat MDF di Aceh, harus dilanjutkan dan dipelihara dengan baik oleh Pemerintah Aceh bersama masyarakatnya. Pasalnya, untuk membangun jalan, jembatan, irigasi, penyulingan air minum, dan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Aceh, MDF telah mengeluarkan dana mencapai Rp 4,4 triliun. Ini merupakan anggaran yang sangat besar untuk pelaksanaan rehab rekon bencana alam yang pernah dilakukan MDF di dunia.
“Untuk itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh wajib melanjutkan program yang telah dibuat MDF serta memelihara aset yang telah dibuat untuk masa pakai yang lebih lama lagi bagi kemakmuran rakyat,” ujarnya.(her)
Sumber : Serambinews.com
Kepala BPKEL :Gubernur Harus Tuntut Sekjen Kemenhut
Fri, Jan 21st 2011, 08:13
BANDA ACEH - Kepala Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL), Fauzan Azima, meragukan keabsahan surat Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI yang memuat pernyataan persetujuan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, menyerahkan pengelolaan lima sub bidang kehutanan kepada Pemerintah Pusat. Karenanya, Fauzan mendesak Gubernur Irwandi untuk meminta klarifikasi kepada Sekjen Kemenhut, Hadi Daryanto terkait isi surat yang ditujukan kepada Kemendagri tersebut.
Dalam siaran pers kepada Serambi Kamis (20/1), Fauzan Azima mengaku sama sekali tidak mempercayai isi surat tentang persetujuan dari Gubernur Irwandi itu. Pasalnya, kata Fauzan, selama ini Gubernur Irwandi menyadari bahwa pengelolaan hutan di bawah pusat akan membuat hutan Aceh semakin hancur. “Karena itu pula Gubernur Aceh mencanangkan Green Aceh, moratorium logging, dan terlibat aktif dalam Forum Gubernur Dunia untuk Perubahan Iklim,” tulis Fauzan.
Berdasarkan hal itu, Fauzan menganggap bahwa tindakan Sekjen Kemenhut Hadi Daryanto yang menulis bahwa Gubernur Aceh menyetujui pengelolaan lima sub bidang kehutanan kepada Pemerintah Pusat, dilakukan tanpa persetujuan Gubernur Irwandi. “Sebab itu, Gubernur harus minta klarifikasi dan menuntut Sekjen Kemenhut RI Hadi Daryanto karena telah mencemarkan nama baik Gubernur Aceh dengan mengirimkan surat kepada Kemendagri RI),” tukas Fauzan.
Kepala BPKEL ini juga mengatakan, jika RPP yang masih berstatus pending issue itu disahkan, sangat bertentangan dengan semangat UUPA yang merupakan amanah MoU Helsinki. “Semangat UUPA adalah rakyat Aceh diberi hak mengelola sumber daya alamnya sendiri. Lahirnya UUPA bukan terjadi dengan sendirinya, tetapi butuh waktu 30 tahun lebih dengan pengorbanan nyawa, harta benda, dan air mata,” kata dia.
“Oleh karena begitu pentingnya isu pengelolaan hutan Aceh ini bagi harkat dan martabat rakyat Aceh, maka sebaiknya Gubernur Aceh Irwandi Yusuf cepat menyelesaikan masalah ini dengan meminta Kemenhut mengklarifikasi. Kalau perlu menuntut Sekjen Kemenhut yang telah mengutip pembicaraan via telepon untuk surat resmi kepada Depdagri,” imbuh Fauzan Azima.(nal)
Sumber : Serambinews.com
BANDA ACEH - Kepala Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL), Fauzan Azima, meragukan keabsahan surat Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI yang memuat pernyataan persetujuan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, menyerahkan pengelolaan lima sub bidang kehutanan kepada Pemerintah Pusat. Karenanya, Fauzan mendesak Gubernur Irwandi untuk meminta klarifikasi kepada Sekjen Kemenhut, Hadi Daryanto terkait isi surat yang ditujukan kepada Kemendagri tersebut.
Dalam siaran pers kepada Serambi Kamis (20/1), Fauzan Azima mengaku sama sekali tidak mempercayai isi surat tentang persetujuan dari Gubernur Irwandi itu. Pasalnya, kata Fauzan, selama ini Gubernur Irwandi menyadari bahwa pengelolaan hutan di bawah pusat akan membuat hutan Aceh semakin hancur. “Karena itu pula Gubernur Aceh mencanangkan Green Aceh, moratorium logging, dan terlibat aktif dalam Forum Gubernur Dunia untuk Perubahan Iklim,” tulis Fauzan.
Berdasarkan hal itu, Fauzan menganggap bahwa tindakan Sekjen Kemenhut Hadi Daryanto yang menulis bahwa Gubernur Aceh menyetujui pengelolaan lima sub bidang kehutanan kepada Pemerintah Pusat, dilakukan tanpa persetujuan Gubernur Irwandi. “Sebab itu, Gubernur harus minta klarifikasi dan menuntut Sekjen Kemenhut RI Hadi Daryanto karena telah mencemarkan nama baik Gubernur Aceh dengan mengirimkan surat kepada Kemendagri RI),” tukas Fauzan.
Kepala BPKEL ini juga mengatakan, jika RPP yang masih berstatus pending issue itu disahkan, sangat bertentangan dengan semangat UUPA yang merupakan amanah MoU Helsinki. “Semangat UUPA adalah rakyat Aceh diberi hak mengelola sumber daya alamnya sendiri. Lahirnya UUPA bukan terjadi dengan sendirinya, tetapi butuh waktu 30 tahun lebih dengan pengorbanan nyawa, harta benda, dan air mata,” kata dia.
“Oleh karena begitu pentingnya isu pengelolaan hutan Aceh ini bagi harkat dan martabat rakyat Aceh, maka sebaiknya Gubernur Aceh Irwandi Yusuf cepat menyelesaikan masalah ini dengan meminta Kemenhut mengklarifikasi. Kalau perlu menuntut Sekjen Kemenhut yang telah mengutip pembicaraan via telepon untuk surat resmi kepada Depdagri,” imbuh Fauzan Azima.(nal)
Sumber : Serambinews.com
Aceh prioritaskan pembangunan jalan
Thursday, 20 January 2011 13:05
BANDA ACEH - Pemerintah Aceh memprioritaskan pembangunan jalan termasuk "highway" (jalan raya) lintas timur dan lintas tengah guna mempercepat proses perekonomian di provinsi itu.
Koordinator tim pelaksana task force percepatan pembangunan infrastruktur Aceh Muhyan Yunan di Banda Aceh, mengatakan, pembangunan jalan tersebut untuk menciptakan infrastruktur transportasi daerah pedalaman dan bisa membangkitkan perkembangan ekonomi di seluruh wilayah di Aceh.
"Tapi pekerjaan ini tidak mudah, kendala utamanya adalah di bidang pendanaan. Kita butuh dana yang besar untuk membangun, oleh karena itu dibutuhkan peran pihak swasta untuk bisa membantu percepatan pembangunan infrastruktur ini," kata Muhyan yang juga Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya (BMCK) Aceh, siang ini.
Sementara itu, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengakui lemahnya pendanaan menjadi kendala dalam proses percepatan pembangunan infrastruktur di Aceh. Di antara kendala tersebut adalah lemahnya peran swasta, terbatasnya anggaran APBN, rendahnya kemampuan perbankan untuk investasi infrastruktur.
"Oleh karenanya mengaktifkan peran swasta menjadi hal penting, termasuk perbankan, karena investasi di bidang infrastruktur memang investasi yang besar dan memiliki risiko yang besar pula, jadi memang harus ada sistem penyebaran informasi dan regulasi yang kuat," katanya.
Selain pembangunan ruas jalan, tim task force juga memprioritaskan pembangunan waduk penampung air, untuk penyedia sumber energi listrik, serta pengembangan sistem pertanian dan mendukung kebutuhan sumber daya air.
Dua waduk yang segera diprioritaskan pengembangan pembangunannya adalah waduk Jambo Aye dan Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara.
Sumber : Waspada.co.id
BANDA ACEH - Pemerintah Aceh memprioritaskan pembangunan jalan termasuk "highway" (jalan raya) lintas timur dan lintas tengah guna mempercepat proses perekonomian di provinsi itu.
Koordinator tim pelaksana task force percepatan pembangunan infrastruktur Aceh Muhyan Yunan di Banda Aceh, mengatakan, pembangunan jalan tersebut untuk menciptakan infrastruktur transportasi daerah pedalaman dan bisa membangkitkan perkembangan ekonomi di seluruh wilayah di Aceh.
"Tapi pekerjaan ini tidak mudah, kendala utamanya adalah di bidang pendanaan. Kita butuh dana yang besar untuk membangun, oleh karena itu dibutuhkan peran pihak swasta untuk bisa membantu percepatan pembangunan infrastruktur ini," kata Muhyan yang juga Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya (BMCK) Aceh, siang ini.
Sementara itu, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengakui lemahnya pendanaan menjadi kendala dalam proses percepatan pembangunan infrastruktur di Aceh. Di antara kendala tersebut adalah lemahnya peran swasta, terbatasnya anggaran APBN, rendahnya kemampuan perbankan untuk investasi infrastruktur.
"Oleh karenanya mengaktifkan peran swasta menjadi hal penting, termasuk perbankan, karena investasi di bidang infrastruktur memang investasi yang besar dan memiliki risiko yang besar pula, jadi memang harus ada sistem penyebaran informasi dan regulasi yang kuat," katanya.
Selain pembangunan ruas jalan, tim task force juga memprioritaskan pembangunan waduk penampung air, untuk penyedia sumber energi listrik, serta pengembangan sistem pertanian dan mendukung kebutuhan sumber daya air.
Dua waduk yang segera diprioritaskan pengembangan pembangunannya adalah waduk Jambo Aye dan Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara.
Sumber : Waspada.co.id
MDF beri bantuan 646 juta dollar
Thursday, 20 January 2011 22:06
BANDA ACEH - Multi Donor Fund (MDF) telah mengalokasikan paket bantuan senilai 646 juta dollar untuk pekerjaan 23 proyek di lima area utama sesuai dengan prioritas pemerintah untuk mendukung keberlanjutan program rekontruksi dan rehabilitasi Aceh-Nias pasca tsunami. Hal ini dikemukan Manager MDF, Shamima Khan, malam ini.
Dijelaskan, MDF yang didirikan pada Mei 2005 telah mengumpulkan dana dari 15 donor sebesar US $678 juta untuk mendukung pemulihan dan rehabilitasi Aceh-Nias.
“Dana terhimpun merupakan sepuluh persen dari keseluruhan biaya rekonstruksi,”ujar Shamima seraya menyebutkan,setelah beroperasi selama lima tahun lebih, MDF telah membangun kembali atau memperbaiki lebih dari 19.500 rumah, membangun lebih dari 2.600 Km jalan.
Tak hanya itu, MDF juga membangun 7,5 Km jembatan, lebih dari 1.500 Km irigasi dan drainase, 6.000 sumur bor, 483 sekolah, 400 kantor pemerintah lokal atau bali desa, serta 220.000 lebih sertifikat tanah telah didistribusikan.
"Semua ini dapat di capai melalui partisipasi komunitas, di mana penduduk desa diberdayakan untuk menentukan apa yang paling dibutuhkan dalam komunitasnya, melaksanakan pembiayaannya dan memantau kualitas hasilnya," pungkas Shamima.
Selain itu, MDF juga melanjutkan komitmen hingga akhir mandatnya pada Desember 2012. Harapan lainnya, yaitu masa akan datang, Aceh yang aman dan damai sebagai warisan dari rekonstruksi.
Sementara itu, Ketua Perwakilan Bank Dunia, Stefan Koeberle, menyatakan pihaknya sangat bergembira bahwa program yang dijalankan selama ini telah mencapai hasil yang luar biasa.
Dikatakan, proyek MDF berjalan sesuai rencana dalam memenuhi target sebelum penutupan Juni 2012. "Saat ini kami bekerja untuk memperkuat kapasitas lembaga daerah dan meletakkan landasan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," jelasnya.
Sumber : Waspada.co.id
BANDA ACEH - Multi Donor Fund (MDF) telah mengalokasikan paket bantuan senilai 646 juta dollar untuk pekerjaan 23 proyek di lima area utama sesuai dengan prioritas pemerintah untuk mendukung keberlanjutan program rekontruksi dan rehabilitasi Aceh-Nias pasca tsunami. Hal ini dikemukan Manager MDF, Shamima Khan, malam ini.
Dijelaskan, MDF yang didirikan pada Mei 2005 telah mengumpulkan dana dari 15 donor sebesar US $678 juta untuk mendukung pemulihan dan rehabilitasi Aceh-Nias.
“Dana terhimpun merupakan sepuluh persen dari keseluruhan biaya rekonstruksi,”ujar Shamima seraya menyebutkan,setelah beroperasi selama lima tahun lebih, MDF telah membangun kembali atau memperbaiki lebih dari 19.500 rumah, membangun lebih dari 2.600 Km jalan.
Tak hanya itu, MDF juga membangun 7,5 Km jembatan, lebih dari 1.500 Km irigasi dan drainase, 6.000 sumur bor, 483 sekolah, 400 kantor pemerintah lokal atau bali desa, serta 220.000 lebih sertifikat tanah telah didistribusikan.
"Semua ini dapat di capai melalui partisipasi komunitas, di mana penduduk desa diberdayakan untuk menentukan apa yang paling dibutuhkan dalam komunitasnya, melaksanakan pembiayaannya dan memantau kualitas hasilnya," pungkas Shamima.
Selain itu, MDF juga melanjutkan komitmen hingga akhir mandatnya pada Desember 2012. Harapan lainnya, yaitu masa akan datang, Aceh yang aman dan damai sebagai warisan dari rekonstruksi.
Sementara itu, Ketua Perwakilan Bank Dunia, Stefan Koeberle, menyatakan pihaknya sangat bergembira bahwa program yang dijalankan selama ini telah mencapai hasil yang luar biasa.
Dikatakan, proyek MDF berjalan sesuai rencana dalam memenuhi target sebelum penutupan Juni 2012. "Saat ini kami bekerja untuk memperkuat kapasitas lembaga daerah dan meletakkan landasan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," jelasnya.
Sumber : Waspada.co.id
Tata Kelola Lingkungan PLB-KTS Terbaik di Aceh
Wed, Jan 19th 2011, 09:09
SONY DSC Tim dari Bapedalda Aceh yang didampingi staf PT KTS sedang memeriksa fasilitas tanki pembuangan limbah B3 di areal pabrik PT KTS, Kaway XVI Aceh Barat. FOTO/IST
BANDA ACEH - Tata kelola lingkungan PT Perkebunan Lembah Bakti (PLB) dan PT Karya Tanah Subur (KTS) ditetapkan sebagai yang terbaik pertama dan kedua di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dua perusahaan perkebunan kelapa sawit di bawah Grup PT Astra Agro Lestari Tbk tersebut memperoleh penghargaan sebagai yang terbaik itu dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Aceh.
“Ini berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan oleh Bapedalda Aceh selama tiga bulan terakhir 2010 terhadap 26 perkebunan kelapa sawit (PKS) di wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam,” kata Kepala Bapedalda Aceh Ir Husaini Syamaun MM dalam keterangannya terkait pengumuman pengelolaan lingkungan PKS di wilayah Aceh.
Head of Public Relations PT Astra Agro Lestari Tbk (PT AAL), Tofan Mahdi, kepada Serambi kemarin mengatakan, keberhasilan yang diraih itu tak lepas dari kerja kolektif semua pihak, serta komitmen tiada henti pihak PT AAL untuk senantiasa menciptakan usaha perkebunan sawit yang berbasis pengelolaan lingkungan.
PT Perkebunan Lembah Bakti (PLB) terletak di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil meraih terbaik pertama. Dan PT Karya Tanah Subur (KTS) di Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat meraih rangking kedua.
Sementara Staf SHE (safety, health, and environment) PT KTS, Iqbal, menjelaskan, tim monev Bapedalda tersebut menilai aspek pemenuhan legalitas perusahaan termasuk perizinan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu pencapaian pemenuhan matrik pengelolaan lingkungan hidup pada dokumen AMDAL, ketertiban pelaporan AMDAL, pengelolaan limbah B3, kebersihan pabrik, pemenuhan kualitas baku mutu limbah cair dan emisi udara serta program CSR yang dilakukan perusahaan terhadap masyarakat sekitar, juga dinilai.
Untuk melakukan penilaian ini, tim dari Bapedal Aceh melakukan audit lapangan untuk mengumpulkan data sekaligus melihat langsung kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di setiap perusahaan.
Keberhasilan ini merupakan hasil komitmen manajemen PT PLB dan KTS dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup secara konsisten. Namun begitu, dari hasil audit lapangan oleh Bapedal masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam pengelolaan lingkungan, sehingga jajaran PT AAL tidak berpuas diri dengan pencapaian yang telah ada.
Administratur PT KTS Azhar Rahman mengatakan “PT KTS bukan hanya milik Grup Astra tapi juga merupakan milik seluruh karyawan dan masyarakat yang ada disekitar PT KTS. Apabila PT KTS mampu memperbaiki kinerjanya, maka hasilnya juga akan dinikmati oleh karyawan dan masyarakat dalam bentuk perbaikan fasilitas dan bantuan sosial lainnya.”(*/nur)
Sumber : Serambinews.com
SONY DSC Tim dari Bapedalda Aceh yang didampingi staf PT KTS sedang memeriksa fasilitas tanki pembuangan limbah B3 di areal pabrik PT KTS, Kaway XVI Aceh Barat. FOTO/IST
BANDA ACEH - Tata kelola lingkungan PT Perkebunan Lembah Bakti (PLB) dan PT Karya Tanah Subur (KTS) ditetapkan sebagai yang terbaik pertama dan kedua di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dua perusahaan perkebunan kelapa sawit di bawah Grup PT Astra Agro Lestari Tbk tersebut memperoleh penghargaan sebagai yang terbaik itu dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Aceh.
“Ini berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan oleh Bapedalda Aceh selama tiga bulan terakhir 2010 terhadap 26 perkebunan kelapa sawit (PKS) di wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam,” kata Kepala Bapedalda Aceh Ir Husaini Syamaun MM dalam keterangannya terkait pengumuman pengelolaan lingkungan PKS di wilayah Aceh.
Head of Public Relations PT Astra Agro Lestari Tbk (PT AAL), Tofan Mahdi, kepada Serambi kemarin mengatakan, keberhasilan yang diraih itu tak lepas dari kerja kolektif semua pihak, serta komitmen tiada henti pihak PT AAL untuk senantiasa menciptakan usaha perkebunan sawit yang berbasis pengelolaan lingkungan.
PT Perkebunan Lembah Bakti (PLB) terletak di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil meraih terbaik pertama. Dan PT Karya Tanah Subur (KTS) di Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat meraih rangking kedua.
Sementara Staf SHE (safety, health, and environment) PT KTS, Iqbal, menjelaskan, tim monev Bapedalda tersebut menilai aspek pemenuhan legalitas perusahaan termasuk perizinan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu pencapaian pemenuhan matrik pengelolaan lingkungan hidup pada dokumen AMDAL, ketertiban pelaporan AMDAL, pengelolaan limbah B3, kebersihan pabrik, pemenuhan kualitas baku mutu limbah cair dan emisi udara serta program CSR yang dilakukan perusahaan terhadap masyarakat sekitar, juga dinilai.
Untuk melakukan penilaian ini, tim dari Bapedal Aceh melakukan audit lapangan untuk mengumpulkan data sekaligus melihat langsung kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di setiap perusahaan.
Keberhasilan ini merupakan hasil komitmen manajemen PT PLB dan KTS dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup secara konsisten. Namun begitu, dari hasil audit lapangan oleh Bapedal masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam pengelolaan lingkungan, sehingga jajaran PT AAL tidak berpuas diri dengan pencapaian yang telah ada.
Administratur PT KTS Azhar Rahman mengatakan “PT KTS bukan hanya milik Grup Astra tapi juga merupakan milik seluruh karyawan dan masyarakat yang ada disekitar PT KTS. Apabila PT KTS mampu memperbaiki kinerjanya, maka hasilnya juga akan dinikmati oleh karyawan dan masyarakat dalam bentuk perbaikan fasilitas dan bantuan sosial lainnya.”(*/nur)
Sumber : Serambinews.com
Rabu, 02 Maret 2011
Kepala Daerah Harus Tahu Lingkungan
Tue, Jan 18th 2011, 13:25
BANDA ACEH - Selama ini pengelolaan alam buruk. Indikatornya dilihat intensiitas bencana yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Maka siapapun yang menjadi kepala daerah (bupati/walikota) di Aceh, harus memiliki apresiasi dan wawasan lingkungan hidup.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, TM. Zulfikar kepada Serambinews.com, Selasa (18/1) usai memberikan pengarahan kepada aktivis lingkungan di Banda Aceh, menyebut intensitas bencana alam akibat ekosistem yang rusak makin meningkat. Ia menyebut contoh, bencana banjir pada tahun 2008 saja sebanyak 170 kali, 2009 sebanyak 213 kali, dan tahun 2010 sebanyak 250 kali. "Itu yang sempat dicatat oleh Walhi," ujarnya.
Fenomena itu, paparnya, membuktikan bahwa perencanaan pembangunan di Aceh belum berperspektif lingkungan. Karenanya, kebijakan moratorium logging harus tetap dipertahankan dan implementasinya harus konkrit dan tidak ambigu. "Kita buat slogan Aceh green, namun pemerintah masih memberi perizinan usaha-usaha tambang dan konversi lahan besar-besaran," tukas TM Zulfikar seraya menambahkan, kebijakan itu sangat bertolak-belakang dengan program Aceh Green.
Sumber : Serambinews.com
BANDA ACEH - Selama ini pengelolaan alam buruk. Indikatornya dilihat intensiitas bencana yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Maka siapapun yang menjadi kepala daerah (bupati/walikota) di Aceh, harus memiliki apresiasi dan wawasan lingkungan hidup.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, TM. Zulfikar kepada Serambinews.com, Selasa (18/1) usai memberikan pengarahan kepada aktivis lingkungan di Banda Aceh, menyebut intensitas bencana alam akibat ekosistem yang rusak makin meningkat. Ia menyebut contoh, bencana banjir pada tahun 2008 saja sebanyak 170 kali, 2009 sebanyak 213 kali, dan tahun 2010 sebanyak 250 kali. "Itu yang sempat dicatat oleh Walhi," ujarnya.
Fenomena itu, paparnya, membuktikan bahwa perencanaan pembangunan di Aceh belum berperspektif lingkungan. Karenanya, kebijakan moratorium logging harus tetap dipertahankan dan implementasinya harus konkrit dan tidak ambigu. "Kita buat slogan Aceh green, namun pemerintah masih memberi perizinan usaha-usaha tambang dan konversi lahan besar-besaran," tukas TM Zulfikar seraya menambahkan, kebijakan itu sangat bertolak-belakang dengan program Aceh Green.
Sumber : Serambinews.com
Langganan:
Postingan (Atom)